Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum, melindungi petani dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas bagi perekonomian daerah. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pansus Tata Kelola Kratom DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
FGD tersebut merupakan bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom. Selain DPRD Kalbar, forum itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan BRIN.
Sebelum FGD berlangsung, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN. Audiensi itu membahas masukan dan penguatan tata kelola hilirisasi kratom, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha lokal.
Lahan 11.800 hektare dan penumpukan komoditas
Dalam forum tersebut, Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang telah menginisiasi penyusunan regulasi itu. Menurutnya, kratom merupakan komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di Kalimantan Barat.
“Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, luas lahan kratom di Kalimantan Barat mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga membuat komoditas tersebut menumpuk di daerah. Bahkan, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang di Kota Pontianak.
Menurut Krisantus, ketidakjelasan aturan juga berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi, termasuk ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand. Kondisi itu, katanya, perlu ditangani melalui kebijakan yang jelas serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan,” ungkapnya.
Sinergi dengan optimalisasi pendapatan daerah
Krisantus menegaskan, Pemprov Kalbar mendukung penyusunan regulasi yang mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, serta perlindungan harga bagi petani dan pengusaha lokal. Regulasi tersebut juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.
Ia menambahkan, penataan tata kelola kratom berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterkaitan itu tercermin melalui sinergi antara Pansus Tata Kelola Kratom dan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar dalam mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam secara lebih optimal.
Krisantus berpesan agar penyusunan regulasi tetap mendengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. “Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui audiensi dan FGD tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan hilirisasi kratom yang komprehensif dan berkelanjutan. Hasil pembahasan juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan Raperda.
“Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” pungkas Krisantus.