Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat mempersoalkan keberadaan barang pribadi sejumlah warga negara asing (WNA) yang diamankan dalam penindakan di Hotel Surya, Kota Pontianak. Persoalan itu dimasukkan dalam surat pengaduan resmi kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak tertanggal 17 November 2026. Ketua HWCI Kalbar Eka Nurhayati Ishak, yang bertindak sebagai kuasa hukum, menyatakan status dan lokasi barang-barang tersebut belum diketahui secara jelas setelah proses penindakan berlangsung.
Status barang dinilai belum jelas
Eka menuturkan, berdasarkan keterangan dan keluhan yang diterima pihaknya, ada sejumlah barang pribadi milik WNA yang diduga masih berada dalam penguasaan pihak tertentu terkait proses penindakan keimigrasian. Barang-barang itu antara lain berupa pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, serta benda lain yang belum dipastikan status dan keberadaannya.
”Jadi terkait barang-barang pribadi tersebut apakah pengambilan barang telah disertai berita acara penyitaan, tanda terima penitipan, atau dokumen administrasi resmi lainnya, kan sampai saat ini tidak ada kejelasan keberadaan barang-barang itu,” ungkap Eka kepada Suarakalbar.co.id pada Rabu (18/11/2026).
Ia meminta Imigrasi Pontianak menjelaskan siapa petugas yang menerima, mengambil, menyimpan, maupun menguasai barang tersebut. Menurut Eka, setiap barang pribadi yang diamankan harus memiliki kejelasan administrasi dan dasar hukum, dan pihak yang bertanggung jawab atas penguasaannya mesti dapat menerangkan keberadaan serta kondisi barang. Ia menegaskan barang pribadi tidak boleh dikuasai, dipindahkan, digunakan, atau ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah.
Selain itu, LBH HWCI meminta daftar inventarisasi yang memuat jenis, jumlah, pemilik, serta lokasi penyimpanan barang agar keberadaannya terang. Menurut Eka, tidak semua barang pribadi yang diamankan berkaitan langsung dengan kepentingan pembuktian tindak pidana, sehingga dasar hukum penguasaannya perlu dijelaskan.
”Yang kami minta adalah kejelasan. Harus ada penjelasan barang-barang tersebut diamankan oleh siapa, di mana disimpan, serta apa dasar hukumnya. Jika memang tidak ada alasan hukum untuk terus menguasainya, kami meminta agar barang-barang itu dikembalikan kepada pemiliknya,” jelasnya.
Pendampingan delapan perempuan Malaysia
Persoalan itu menjadi salah satu keberatan yang disampaikan LBH HWCI dalam pendampingan terhadap delapan perempuan warga negara Malaysia yang kini menghadapi proses hukum di Pontianak. Eka menegaskan proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian maupun penipuan daring harus tetap berjalan sesuai ketentuan, tetapi tidak boleh mengabaikan hak pribadi dan perlindungan barang milik orang yang sedang menjalani proses hukum.
Ia juga menceritakan kondisi kliennya di rumah tahanan yang dinilainya memprihatinkan. Menurut Eka, timnya bersama penyidik dari Polresta Pontianak mendatangi rutan pada Selasa sebelumnya dan menyaksikan langsung keadaan para WNA tersebut, yang bahkan tidak memiliki handuk sehingga terpaksa memakai baju tahanan secara bergantian untuk mengeringkan badan.
”Selasa kemarin, kami dan team mendatangi rutan didampingi penyidik dari Polresta Pontianak, kami mendengarkan dan melihat sendiri kondisi mereka disana, bahkan hanya untuk sekedar handuk, saja mereka tidak punya, jika ingin mandi, mereka terpaksa menggunakan baju tahanan dan baju yang digunakan secara bergantian untuk mengeringkan badan,” tambahnya.
Eka menyebut hampir seluruh WNA tersebut kehilangan barang pribadinya, seperti dompet, jam tangan, dan pakaian. ”Sampai sekarang tidak jelas barang itu dimana, tentunya kami menginginkan transparansi dan kejelasan kemana barang pribadi itu,” pungkasnya.