Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak menggelar diskusi publik membahas ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat. Kegiatan bertema “Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik” itu berlangsung di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Pontianak, Senin (16/11/2026) sore, dan dihadiri ratusan mahasiswa serta aktivis kepemudaan.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ir. R.M. Nasir, M.T., Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, S.H., serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya) Shirat Nurwandi, S.H.
Pembahasan menyoroti perbedaan capaian pembangunan di kawasan perkotaan dengan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Persoalan ketimpangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga akses pelayanan publik di daerah pedalaman menjadi isu utama yang dibahas.
Berangkat dari kegelisahan mahasiswa
Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) PC IMM Pontianak, Ridwan Apriliyanto, mengatakan kegiatan itu berangkat dari kegelisahan mahasiswa terhadap arah pembangunan di Kalimantan Barat yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, menjaga persatuan di Borneo perlu diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, bukan sekadar disampaikan dalam slogan atau narasi persatuan.
“Kami melihat merawat integrasi di tanah Borneo tidak cukup hanya dengan narasi atau slogan persatuan. Ketimpangan infrastruktur, belum meratanya kue ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam kita sendiri, hingga akses pelayanan publik di pedalaman yang masih mahal dan sulit adalah persoalan nyata yang harus dijawab bersama,” ujar Ridwan di sela-sela kegiatan, seperti dilaporkan Suarakalbar.co.id.
Ridwan menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab mengawasi kebijakan publik agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan atau menguntungkan kelompok pemodal besar. Melalui diskusi itu, PC IMM Pontianak berupaya mempertemukan sudut pandang pemerintah, tokoh adat, dan kalangan muda untuk mencari titik temu atas berbagai persoalan pembangunan. Ia menyatakan IMM Pontianak berkomitmen terus menjadi penjaga nalar kritis dan memastikan aspirasi masyarakat dari pesisir hingga pedalaman Kapuas Raya didengar para pemangku kebijakan.
Hilirisasi dan akses di pedalaman
Dalam sesi pemaparan, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak R.M. Nasir menyampaikan gambaran pembangunan infrastruktur dasar di Kota Pontianak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyebut cakupan layanan listrik, air bersih melalui PDAM, serta kondisi jalan mantap di wilayah perkotaan tersebut telah berada pada kisaran 80 hingga 90 persen. Nasir menjelaskan, perbedaan pertumbuhan antarwilayah di Kota Pontianak turut dipengaruhi perhitungan investasi sektor swasta dan kondisi geografis, termasuk keberadaan lahan gambut.
Sementara itu, Alex Sandra Djaoeng menyoroti pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat. Menurutnya, potensi daerah seperti bauksit, emas, kelapa sawit, dan tanah liat atau clay belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat karena aktivitas pengambilan sumber daya alam belum diimbangi pengembangan industri pengolahan yang memadai. Akibatnya, manfaat ekonomi, termasuk nilai tambah industri dan penerimaan pajak, dinilai belum dirasakan secara optimal oleh Kalimantan Barat. Ia juga menyinggung masalah banjir yang dikaitkan dengan kondisi drainase perkotaan, kemacetan lalu lintas, serta kebutuhan percepatan pembangunan Jembatan Kapuas 3.
Ketua Kaum Muda Kapuas Raya, Shirat Nurwandi, mengingatkan bahwa integrasi wilayah tidak akan terwujud secara kuat apabila pemerataan pembangunan hanya terlihat dalam laporan atau angka statistik. Ia mencontohkan kondisi masyarakat di wilayah pedalaman, termasuk Ujung Melawi, yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan dan jaringan telekomunikasi. Menurutnya, biaya perjalanan pulang-pergi menuju ibu kota kecamatan bahkan dapat mencapai Rp1 juta.
Shirat menegaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak dan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan kewajiban pemerintah yang harus terus diawasi pelaksanaannya.
“Program dan pelayanan publik dari pemerintah bukanlah bentuk kemurahan hati atau sedekah pejabat, melainkan hak konstitusional rakyat yang wajib dipenuhi dan ditagih,” ujarnya di hadapan peserta diskusi.