DPRD Kabupaten Pelalawan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2026 dalam rapat paripurna. Pengesahan ditandai ketukan palu Ketua DPRD setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tersebut, seusai laporan Badan Anggaran (Banggar) disampaikan.
Tiga fokus pelaksanaan anggaran
Bupati Pelalawan Zukri menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah merampungkan pembahasan APBD-P 2026. Menurutnya, pelaksanaan anggaran perubahan akan diarahkan pada tiga fokus utama.
Fokus pertama adalah menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi.
“Termasuk memastikan gaji ASN, tunjangan TPP, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tidak terganggu sedikitpun akibat efisiensi,” kata Zukri.
Fokus kedua adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemkab Pelalawan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengamanan dan penanganan karhutla menyusul penetapan status Siaga Darurat Karhutla di daerah tersebut. Zukri menegaskan penggunaan anggaran itu akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan harapan upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan bisa ditekan.
Fokus ketiga adalah menjaga kesehatan fiskal daerah dalam jangka panjang. Pemkab memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI, termasuk menganggarkan kewajiban tunda bayar tahun sebelumnya dalam APBD-P 2026.
Dengan disahkannya APBD-P 2026, Pemkab Pelalawan memasuki tahap pelaksanaan anggaran. DPRD berharap tambahan anggaran tersebut dapat direalisasikan secara optimal untuk menopang pembangunan, mempertahankan pelayanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan warga.