Analis politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Wawan Gunawan menilai hiruk-pikuk penghitungan elektabilitas dan simulasi kecocokan figur calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak berdampak pada hasil akhir. Menurutnya, kalkulasi elektoral di ruang publik tidak lagi relevan karena pemilihan dilakukan secara tertutup melalui parlemen, bukan lewat pemilu langsung oleh rakyat.
Wawan, yang akrab disapa Wagoen, menyoroti kesibukan sejumlah pengamat dan kelompok relawan yang ramai mengalkulasi peluang tokoh mulai dari Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sugiono, hingga Ahmad Muzani. Ia menilai perdebatan publik itu hanya membuang energi di tengah keputusan yang menurutnya sudah dikunci di tingkat elite.
“Buat apa memeras otak menghitung elektabilitas atau kecocokan chemistry di ruang publik, kalau pada akhirnya dua nama yang disetor Presiden ke MPR hanyalah formalitas administratif? Satu nama adalah ‘pemain utama’ yang sudah dikunci lewat kesepakatan koalisi, dan satu nama lainnya tak lebih dari sekadar ‘pemeran pengganti’ atau boneka pendamping untuk memenuhi syarat prosedural konstitusi,” kata Wagoen dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ilusi partisipasi publik
Wagoen menyebut fenomena ramainya wacana publik tersebut sebagai praktik “demokrasi anestesi”. Menurutnya, ruang diskusi yang dibiarkan terbuka lebar oleh para elite justru membuat masyarakat sibuk beropini, sehingga proses pembagian kekuasaan di ruang tertutup dapat berjalan tanpa gangguan berarti.
Ia juga menilai narasi bahwa masyarakat bebas menyampaikan aspirasi terkait pendamping Presiden Prabowo Subianto hingga 2029 hanyalah ilusi demokrasi. Wagoen mengibaratkan kondisi saat ini seperti pertandingan olahraga yang skor akhirnya sudah ditentukan sejak awal sebelum peluit dibunyikan.
Wagoen menegaskan semua pihak tahu bahwa yang berhak memilih dan mengusulkan dua nama calon wakil presiden adalah Presiden. Menurutnya, riuhnya analisis dan kalkulasi di ruang publik membuat energi terbuang percuma karena keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden dan parlemen.
Lobi koalisi jelang tenggat 25 November
Pandangan Wagoen sejalan dengan aturan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Setelah Gibran mundur pada 12 November 2026, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya berwenang memilih satu dari dua nama yang secara resmi diusulkan Presiden.
Prabowo Subianto saat ini meminta tambahan waktu untuk mematangkan lobi dengan partai koalisi sebelum menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 25 November 2026. Karena penyesuaian jadwal itu, Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru diundur sepekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026, dari rencana semula 2 Desember 2026.
Ketua Bappilu PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan penentuan dua nama kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari memprediksi proses pemilihan di parlemen berjalan tanpa hambatan berkat dominasi kursi koalisi pemerintah.
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan adanya potensi perbedaan tafsir hukum antara UUD 1945, yang tidak membatasi latar belakang partai calon, dengan penjelasan Undang-Undang MD3 yang mensyaratkan calon berasal dari partai politik pengusung.