Petani di Daerah Irigasi Tawangsari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, mengeluhkan pembangunan tembok irigasi milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Proyek itu dinilai dikerjakan tanpa koordinasi dengan Dinas Pengairan dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), sehingga aliran air ke lahan petani di Desa Mojowangi dan Desa Mojojejer terhambat.
Keluhan itu disampaikan PJ, pengurus HIPPA yang juga petani dan bertugas mengawal pembagian air irigasi, termasuk untuk wilayah Desa Mojowangi, kepada Radar Indonesia Online pada Selasa (17/11/2026). Ia tidak bersedia namanya disebutkan. Menurutnya, proyek tersebut merugikan petani.
“Proyek ini dikerjakan tanpa koordinasi dengan Dinas Pengairan dan HIPPA. Dampaknya sangat dirasakan petani,” ujarnya.
Giliran air molor lebih dari sembilan jam
PJ menjelaskan, dampak paling nyata terlihat pada jadwal giliran air di Dusun Mojodukuh, Desa Mojowangi. Dalam kondisi normal, giliran air di dusun itu berlangsung 24 jam atau sehari penuh. Sejak proyek berjalan, aliran air terhambat lebih dari sembilan jam dalam satu malam.
Air irigasi yang seharusnya tiba di Dusun Mojodukuh pukul 06.00 WIB baru datang sekitar pukul 16.30 WIB. Menurut PJ, keterlambatan semacam itu berisiko memicu persoalan di lapangan karena pengaturan air irigasi sangat sensitif dan menyangkut kebutuhan banyak petani. Kondisi tersebut, katanya, berpotensi menimbulkan gesekan antarpetani maupun dengan pengawal air.
Dinas PUPR disebut hanya minta maaf
PJ menyatakan telah menyampaikan persoalan ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas, Bustomi. Namun, tanggapan yang diterima hanya berupa permintaan maaf. Pesan serupa juga dikirim kepada Kepala Bidang, Sulton, dan jawaban yang diterima adalah pihaknya masih menunggu undangan.
Dari respons itu, PJ menilai Dinas PUPR di wilayah tersebut selama ini tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi setiap kali ada proyek BBWS. “Berarti selama ini kalau ada proyek BBWS, Dinas PUPR wilayah tidak pernah diajak koordinasi,” tuturnya.
Sebagai wakil petani pengawal air irigasi, PJ meminta semua pihak yang terlibat bekerja sama agar pelaksanaan proyek tidak mengganggu distribusi air ke lahan pertanian. Ia juga menyatakan petani siap mengambil langkah jika persoalan tak kunjung teratasi. “Bilamana tetap mengganggu, saya bersama teman-teman petani akan turun ke lokasi,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BBWS Brantas maupun pelaksana proyek mengenai keluhan tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak-pihak terkait.