Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia-Japan Business Network (IJBNet) dan sejumlah mitra Jepang untuk memperluas peluang kerja bagi sumber daya manusia terampil asal Jawa Timur. Komitmen itu disampaikan Khofifah saat menerima audiensi tim IJBNet bersama para mitra kerja sama dari Jepang di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Jumat (20/11).
Kerja sama tersebut memanfaatkan Program SMK Go Global yang telah diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Melalui jejaring mitra kerja yang diperkuat, Pemprov Jatim ingin memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang sekaligus memastikan penyiapan tenaga terampil, khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sana. Dengan begitu, keterserapan SDM Jawa Timur diharapkan lebih banyak, terjamin, dan dapat diakses secara langsung.
Khofifah menyambut baik penjajakan perluasan kerja sama penempatan tenaga kerja terampil ke Jepang. Menurutnya, kolaborasi dengan IJBNet dan mitra industri membuka akses lebih luas bagi generasi muda Jawa Timur untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Wawancara lebih dulu, pelatihan menyusul
Dalam pertemuan itu, Gubernur juga menyambut baik skema alternatif rekrutmen yang memungkinkan calon pekerja mengikuti tes wawancara lebih dahulu sebelum menjalani pelatihan. Dengan pola ini, kompetensi yang dibutuhkan dapat langsung dilatih sebelum keberangkatan, sekaligus memberi jaminan bahwa peserta sudah pasti bekerja karena lolos wawancara di awal.
Skema tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan pola konvensional yang mewajibkan pelatihan sebelum tes wawancara. Pada pola lama, calon pekerja masih berisiko tidak lolos seleksi sehingga waktu dan biaya pelatihan yang sudah dikeluarkan berpotensi terbuang.
“Kita punya BLK yang sudah siap. Kalau prosesnya diawali dengan wawancara seperti ini, maka akan sangat bagus dan memberikan kepastian bagi anak-anak kita di Jawa Timur,” ujar Khofifah.
Untuk mendukung pelaksanaan skema itu, Pemprov Jatim menawarkan pemanfaatan jaringan Balai Latihan Kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja serta Unit Pelaksana Teknis milik Dinas Pendidikan Jatim sebagai pusat pelatihan calon pekerja. Lembaga yang telah menjalankan pendidikan dan pelatihan juga diajak memakai fasilitas BLK milik Pemprov Jatim agar akses pelatihan lebih dekat ke masyarakat dan menjangkau calon pekerja dari berbagai daerah.
UPT khusus otomotif hingga caregiver
Khofifah berharap pemanfaatan fasilitas pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jepang, misalnya UPT yang secara khusus menyiapkan calon pekerja bidang otomotif dan UPT lain yang berfokus pada pelatihan caregiver atau perawat lansia.
“UPT khusus untuk otomotif misalnya. Atau UPT ini khusus Caregiver dan tidak dicampur. Tapi mungkin ada yang lain-lain bisa bergabung,” terangnya.
Pemprov Jatim menawarkan enam UPT unggulan milik Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Jatim yang dinilai memiliki bangunan serta sarana praktik representatif untuk menunjang pelatihan calon tenaga kerja.
Gubernur juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan, terutama daya serap lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan data Pemprov Jatim, tingkat keterserapan lulusan SMK di Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan lulusan sarjana. Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan serapan lulusan S1, dan peluang penempatan ke Jepang dinilai dapat diperluas bagi lulusan perguruan tinggi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
“Pertama mungkin SMK lalu SMA, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan pada S1. Karena pada dasarnya kebutuhan untuk bekerja itu kalau bisa terfasilitasi ya, lebih bagus,” ungkapnya.
Selain fasilitas pelatihan, Pemprov Jatim berupaya menghadirkan skema pembiayaan terjangkau bagi calon pekerja melalui sinergi dengan Bank Jatim, yakni opsi pembiayaan dengan bunga 3 persen dan plafon hingga 50 persen. Pemprov Jatim juga menyebut adanya skema tanpa biaya bagi peserta karena seluruh kebutuhan pembiayaan ditanggung pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja di Jepang.
“Kira-kira opsi-opsi ini bisa segera kita detailkan lewat kolaborasi dengan IJBNet dan Dinas-Dinas terkait. Inovasi ini akan terus menjadi bagian penguat dan semangat kami yang berada di lapangan,” ungkap Khofifah.