Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11), dan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Enam posisi yang terisi
Enam pejabat yang dilantik adalah Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, dan Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Selanjutnya, Syamsiar Aulia Rahman menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Menurut Khofifah, pengisian enam jabatan itu melalui tahapan seleksi dan mekanisme yang profesional serta terukur. Dengan terisinya posisi tersebut, ia berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal.
Adaptasi cepat dan koordinasi diperkuat
Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas di masing-masing perangkat daerah. Ia menilai tantangan dan agenda yang harus ditangani setiap perangkat daerah menuntut langkah cepat serta koordinasi yang kuat.
“Menjadi komandan di dinas perkebunan, Disperindag, Bakorwil Pamekasan dan Madiun, Biro perekonomian dan biro pengadaan barang jasa harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Secara khusus, Khofifah meminta Kepala Dinas Perkebunan memaksimalkan program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu. Program itu menjadi salah satu upaya mendukung target nasional swasembada gula, dengan Jawa Timur sebagai salah satu daerah penting dalam pengembangan komoditas tebu. Memasuki musim hujan, ia menyebut pelaksanaan bongkar ratoon sudah bisa dimulai sehingga Kepala Dinas Perkebunan diminta segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan para bupati terkait.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, Ramadan, hingga Idul Fitri. Khofifah menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar. Ia mencontohkan tepung terigu sebagai salah satu komoditas yang pergerakan harganya perlu dicermati agar tidak melonjak tiba-tiba, sehingga koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, dan pemangku kepentingan lain harus diperkuat. Disperindag juga diminta banyak turun ke pasar bertemu warga sambil membangun sinergi lintas sektor.
Waspada hidrometeorologi hingga pengawasan BUMD
Khofifah mengingatkan Kepala Bakorwil Pamekasan dan Madiun untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Peringatan cuaca BMKG, menurutnya, menunjukkan potensi hujan berintensitas tinggi di sejumlah wilayah termasuk Jawa Timur pada Januari hingga Februari. Bakorwil dinilai memiliki posisi strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi di wilayah, dan kedekatan dengan masyarakat membuatnya mampu mendeteksi persoalan lebih awal sekaligus mempercepat koordinasi dan pelayanan pemerintah.
“Bakorwil menjadi mata, telinga dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat,” tuturnya.
Kepada Kepala Biro Perekonomian, Khofifah menyampaikan bahwa biro tersebut ke depan akan memperoleh tambahan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan perluasan peran itu, Biro Perekonomian diharapkan memperkuat fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi kinerja BUMD. Ia menegaskan BUMD berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga pengelolaannya harus terus dipantau agar sehat, profesional, dan memberi kontribusi optimal.
Adapun kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area berpotensi risiko penyimpangan sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Khofifah juga mengakui pelaksanaan tugas para pejabat tidak selalu mudah. Perubahan regulasi di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, kerap menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Para kepala perangkat daerah diminta tidak ragu berkonsultasi dengan unit terkait bila menghadapi persoalan regulasi maupun koordinasi lintas sektor.
“Terkait regulasi, tanya Biro Hukum. Sinergi dan kolaborasi, tanya Pak Sekda. Pahami regulasi dengan baik, jaga amanah dan jaga marwah organisasi Pemprov Jatim karena itu tugas kita semua. Termasuk amanat masyarakat Jatim ada di pundak kita masing-masing. Maka, menjaga amanah menjadi kewajiban yang harus kita ikhtiarkan secara maksimal,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.