BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen itu disampaikan dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026), sebagai upaya menjaga mutu pelayanan sekaligus keberlanjutan program.
Pengendalian kecurangan bagian dari tata kelola JKN
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan pengendalian kecurangan sudah menjadi bagian tata kelola Program JKN sejak awal penyelenggaraannya. Menurut dia, sejumlah langkah ditempuh secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, dari tingkat pusat, wilayah, sampai cabang. Perusahaan juga menerapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, dan mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Prihati menegaskan pencegahan kecurangan bukan sekadar soal uang. “Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Cakupan peserta 285,8 juta jiwa
Ia menambahkan, tanggung jawab menjaga keberlanjutan program ikut membesar seiring meluasnya cakupan kepesertaan. Hingga 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen penduduk Indonesia. Cakupan luas itu menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan.
Menurut Prihati, praktik kecurangan tidak semestinya dipandang semata sebagai persoalan kerugian finansial. Pencegahan kecurangan merupakan bagian dari upaya melindungi keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.
Selain penguatan teknologi, ia menyebut BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare agar pelayanan berorientasi pada hasil klinis terbaik dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan dan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi.
Mendorong pembentukan INHAFA dan kolaborasi lintas sektor
Tidak berhenti pada penguatan internal, BPJS Kesehatan mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan. Asosiasi ini dirancang memiliki tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pusat pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta sarana penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyampaikan kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, dan dinamika risiko menuntut sistem pencegahan serta penanganan kecurangan yang semakin adaptif. Menurut dia, pengendalian kecurangan tidak mungkin dikerjakan satu institusi sendiri karena membutuhkan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, penguatan sistem JKN merupakan bagian dari penyempurnaan perlindungan sosial agar tidak ada masyarakat yang menghadapi risiko kesehatan seorang diri, dan kehadiran negara melalui BPJS Kesehatan harus benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia mengingatkan agar sinergi pemangku kepentingan tidak berhenti pada komitmen formal. Sistem, katanya, harus mampu mengantisipasi potensi kecurangan tanpa terpengaruh kepentingan tertentu yang dapat merugikan peserta maupun keberlangsungan Program JKN. Cak Imin juga menyoroti perlunya penguatan landasan regulasi karena aturan penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri dan perlu ditingkatkan agar memiliki dasar hukum lebih kuat. Ia mengajak semua pihak menutup celah tata kelola yang memungkinkan kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, dan melindungi para pelapor.
Penghargaan INAHAFF 2026
Sebagai apresiasi atas komitmen dan kontribusi berbagai pihak, INAHAFF 2026 memberikan penghargaan kepada tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai berperan memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Penerimanya:
- Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik: Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si.; dan Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
- Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik: Terbaik I Kabupaten Purbalingga, Terbaik II Kota Medan, Terbaik III Kabupaten Banyumas.
- Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik: Terbaik I Provinsi Bali, Terbaik II Provinsi Riau, Terbaik III Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik: Terbaik I Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik II Kabupaten Karawang, Terbaik III Kabupaten Sukabumi.
- Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik: Terbaik II Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Terbaik III Provinsi Nusa Tenggara Barat.