Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan menggelar pembinaan penggunaan dana hibah bagi lembaga pendidikan jenjang SMP swasta, MTs negeri, MTs swasta, dan SPM Kota Pasuruan untuk Tahun Anggaran 2026–2027. Kegiatan itu berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Selasa (17/11), dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Dr. Suseno, SH MH sebagai narasumber.
Dana hibah disebut amanah publik
Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Arif Wibisono, SE., M.M, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Rendro Tri Handoko, SE, Kepala Seksi Pendidikan SMP Wahyu Anisah, S.Pd, serta para kepala SMP swasta, kepala MTs negeri dan swasta, dan kepala SPM Kota Pasuruan.
Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan yang dibacakan Arif Wibisono, pemerintah daerah menegaskan bahwa dana hibah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan dana bebas pakai. “Dana Hibah bukanlah tambahan dana bebas pakai yang dapat digunakan sesuai keinginan masing masing lembaga,” ujarnya, seraya menyebut penggunaan dana harus memiliki tujuan yang jelas, peruntukan yang tepat, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta didik maupun satuan pendidikan.
Ia juga berharap dana BOSDA tidak hanya dipandang sebagai bantuan keuangan, melainkan sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan. Karena itu, prioritas kebutuhan harus benar-benar mendukung kegiatan belajar mengajar, memperhatikan kebutuhan peserta didik, serta berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Menurut Arif, kepala sekolah dan pimpinan lembaga mempunyai tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan, sementara bendahara dan pengelola keuangan dituntut bekerja secara cermat, jujur, dan profesional. Ia berharap pembinaan tidak berhenti pada pemahaman teoretis, tetapi dilanjutkan dengan penerapan nyata di masing-masing lembaga. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan dan berharap sinergi antara Pemerintah Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, dan seluruh lembaga pendidikan terus terjalin untuk mewujudkan pendidikan berkualitas serta tata kelola keuangan yang baik.
Mencegah kesalahan pengelolaan dan pelaporan
Pembinaan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para penerima dana hibah mengenai tata cara penggunaan anggaran, pengelolaan administrasi, serta pertanggungjawaban dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan tersebut, seluruh lembaga penerima hibah diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan anggaran secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukannya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan maupun pelaporan penggunaan dana hibah di lingkungan pendidikan Kota Pasuruan. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, pengelolaan dana hibah diharapkan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.