Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP) menyelenggarakan Pelatihan Advanced Prompting dan Otomasi Kerja ASN dengan AI. Kegiatan itu diikuti 60 peserta yang berasal dari ASN teknis perangkat daerah (OPD).
Kompetensi ASN diarahkan ke pemanfaatan AI
Kepala BKPP Banyuwangi Ilzam Nuzuli menyatakan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) secara optimal guna menunjang pelaksanaan tugas kedinasan. Cakupan pemanfaatannya, menurut dia, mulai dari analisis data, penyusunan bahan paparan, hingga kajian regulasi dan perumusan rekomendasi kebijakan.
“Melalui penguasaan teknik prompting dan otomasi kerja, peserta didorong untuk bekerja lebih efektif, efisien, produktif, serta mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas,” ujar Ilzam kepada Bidiknasional.com, Rabu (18/11/2026).
Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah nyata untuk mewujudkan ASN Banyuwangi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus siap menghadapi transformasi digital pemerintahan.
Purwarupa otomasi dari peserta
Sejumlah peserta berhasil mengembangkan purwarupa otomasi kerja yang aplikatif dan menjawab kebutuhan nyata di lingkungan kerja masing-masing.
Barok Rizki dari Dinas Komunikasi dan Informatika mempresentasikan Portal Banyuwangi-CSIRT, solusi untuk mengelola pengajuan uji keamanan aplikasi melalui metode penetration testing. Inovasi tersebut dirancang agar prosedur pengajuan menjadi lebih jelas, data terkelola dengan tertata, serta membantu pimpinan menelusuri rekam jejak keputusan dan mengenali risiko yang masih tersisa.
Sementara itu, Kadek Dewi Inland dari Dinas Pendidikan mengembangkan sistem identifikasi dan rujukan Anak Tidak Sekolah (ATS). Sistem ini membantu mengidentifikasi penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan, antara lain kendala biaya, rasa malu untuk kembali bersekolah, maupun tuntutan pekerjaan. Hasil identifikasi menjadi dasar penentuan alternatif solusi pendidikan yang tepat, baik melalui sekolah formal maupun PKBM, sehingga upaya menekan angka ATS dapat dilakukan lebih terarah.
Kedua inovasi tersebut dinilai menunjukkan bahwa pemanfaatan AI bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi strategis atas permasalahan nyata dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Hasil pengembangan peserta itu berpotensi menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pimpinan masing-masing perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi.