MELAWI, metroindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Melawi berhasil mencapai target nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024 dengan skor 90%. Dengan capain tersebut Pemkab Melawi meraih peringkat 6 (enam) secara nasional. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024 Pemkab Melawi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Drs. Paulus saat dihubungi via seluler pada Rabu, (20/11/2024) siang.
“Pada tanggal 13 Bovember 2024 Pemkab Melawi di undang oleh KPK untuk menghadiri kegiatan MCP 2024. Ada delapan (8) area intervensi utama, yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta Optimalisasi Pajak Daerah,” ujar Paulus.
Dijabarkan Paulus, skor persentase implementasi perencanaan di Kabupaten Melawi mencapai standar tertinggi dengan skor sempurna (100%), penganggaran 92 %, pengadaan barang dan jasa 84%, pelayanan public 92%, pengawasan APIP 85%, manajemen ASN 99%, pengelolaan barang milik daerah (BMD) 85%, dan optimalisasi pajak sebesar 88%.
“Keberhasilan capaian MCP KPK Kabupaten Melawi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas,” ungkapnya.
Selain itu, Paulus juga mengatakan bahwa Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pengawas seperti BPKP dan Kosupgah KPK, yang terus memantau dan mendukung peningkatan tata kelola di Kabupaten Melawi.
”Capaian ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten Melawi telah berhasil menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi perkembangan Kabupaten Melawi di masa mendatang,” harapnya.
Dengan capain tersebut Paulus juga mengatakan bahwa secara sistem sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dan sebagai bentuk upaya pencegahan adanya korupsi.
“Bukan berarti tidak ada indikasi korupsi. Jika ada korupsi itu dalam tataran eksekusi kegiatannya, tapi secara sistem tidak karena semuanya sudah tercatat sebelum eksekusi,” tegasnya.
Paulus juga menyampaikan apresiasi dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Melawi terkait akuntabilats kinerja pemerintah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dengan capaian tersebut sehingga meraih peringkat 6 MCP secara nasional.
“Ke depan target capaian ini akan terus ditingkatkan untuk menciptakan pemerintahaan yang akuntabel,” tutupnya.
