MELAWI, metroindonesia.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi, Airin Fitriansyah, bersama Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, SE Sujarwo, serta Operator, Thomas Edward Edison, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi. Senin (27/05/2024).
Dalam rakor tersebut, KPU dan Bawaslu membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan lancar, transparan, dan bebas dari pelanggaran.
Airin Fitriansyah menyampaikan pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu.
“Kerja sama yang erat antara KPU dan Bawaslu sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran, terutama dalam tahapan krusial seperti pemutakhiran data pemilih. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” ujar Airin.
Sementara itu, SE Sujarwo menekankan perlunya validasi data yang akurat agar daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Kami di KPU terus berupaya memastikan data pemilih bersih dan akurat. Ini adalah dasar penting untuk menjaga kredibilitas pemilihan,” ungkap Sujarwo.
Thomas Edward Edison, selaku operator, menambahkan bahwa penerapan teknologi dalam proses pemutakhiran data akan sangat membantu efisiensi dan keakuratan.
“Teknologi yang kita gunakan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan proses berjalan transparan,” katanya.
Komisioner Bawaslu Kabupaten Melawi, Hamka, S.Sos., menegaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih adalah langkah penting dalam mencegah pelanggaran dan menjaga kualitas demokrasi.
“Bawaslu berkomitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilu dengan tegas dan profesional. Tahapan pemutakhiran data ini krusial karena berhubungan langsung dengan hak konstitusional masyarakat. Kami juga mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran,” jelas Hamka.
Hamka juga mengapresiasi koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu, yang dinilai menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil di Kabupaten Melawi.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
