Metro, Jakarta – Indonesia mencatat sejarah baru, 20 Asesor LSP Pers Indonesia  – BNSP siap sertifikasi wartawan, tercatat dalam sejarah Indonesia, khusus bidang pers, pertama LSP Pers resmi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Wartawan Indonesia disaksikan tim tekhnis BNSP pada Jumat (21/1/2022) Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta.merupakan

20 asesor

“Sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia  dengan 20 asesor sebagai pelaksana undang undang negara melalui LSP Pers Indonesia,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi.

Mandagi apresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia dan 20 asesor yang siap mensertifikatkan.

“Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya, Bukan dengan menguji layak orang baru belajar jadi wartawan.

20 asesor

“Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang nantinya 20 asesor kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah sah menurut pemerintah,” terang Mandagi Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia.

Ada dua orang  peserta dan dua dari 20 asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online.

Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung.

20 asesor

Komisioner BNSP Henny Widyaningsih Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah setuju lisensi LSP Pers Indonesia.

Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga serahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia.

“Yang penting proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah.

Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim saksi pelaksana asesmen LSP Pers Indonesia.

“Masak sudah  bekerja bertahun-tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk pastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude,” jelas Henny.

Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver.

Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema sertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter.

“Saya bangga bisa ikuti SKW bersertifikat BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara.

Standar kompetensi harus digunakan benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan,” ujar Hernando, peserta dari media RCTI.

Peserta laiasal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi.

Menurut Mairizal, “akan mejadi suatu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi wartawan Utama untuk mengikuti aturan pemerintah.”

“Saya berharap 20 asesor pelaksana SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan Indonesia.

Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu,” kata Rizal menyarankan.

Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengucapkan puji syukur ats kehadiran BNSP pada penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. lebih lanjut.

“setelah  peroleh Sertifikat Lisensi, tindaklanjut kami dapat laksanakan SKW bersama teman-teman wartawan seluruh Indonesia,” ungkap Hoky, lebih lanjut.

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia dengan 20 asesor yang hadir memenuhi pelaksanaan Withnes, akan tetapi lebih mengedepankan rasa tanggung jawab kesesama rekan Pers untuk lebih profesional.

Salah satu asesor LSP Pers Indonesia – BNSP A. Rachman sampaikan, ” dengan linsensi LSP Pers Indonesia ada sinergi antara LSP Pers dengan pemerintah dalam penyelenggaran Sertifikasi Kompetensi Wartawan ” jelasnya. (***)

Tentang Admin

Badan Hukum Redaksi Metro Indonesia

PT. Metro Indonesia Online

Badan usaha :
KOWARI (Koperasi Wartawan Republik Indonesia) Gd. Dewan Pers lantai 3.
Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34 Jakarta

Pimpinan perusahaan

Abdul Rachman

Penasehat Hukum

Leo Firmansyah, S.H
Pimpinan Umum/Redaksi Penanggung Jawab Metro Indonesia

Abdul Rachman
Sertifikat Assesor LSP Pers Indonesia - BNSP

Staf Redaksi/Redaktur
Ade Shalahudin, Wati Herlina, Aulia Rahmani, Roliyah,

Bendahara
Aningsih

Organisasi
Jaringan media redaksisatu.id
Serikat Pers Republik Indonesia
Lembaga Sertifikasi Profesi Pers

Spiritual
Siringo Ringo,

Biro Provinsi Sumatera Utara
Muhammad Amin
Kabupaten Tabagsel :
Ali Yusron Dongoran (Kaperwil)

Kabupaten Deli Serdang
Ganda Pasaribu, Masmur Anuar Samosir,

Kabupaten Pematang Siantar
Sihol Pangabean

Kota Medan
Saut Patar H. Siregar, Muhammad Amin,

Biro Deli Serdang
Binder Sitanggang

Kabupaten Samosir
Adi Marbun, Jimmy Ultima H. Pardede

Kabupaten Hasundutan
Bantu Simanjuntak

Kabupaten 50 Kota / Payakumbuh
Jeri Permana Putra, SH, Abdul Rahim.

Kab Pringsewu :
Arbi Joni

Biro Kabupaten Tanggerang
Deka Satria

Biro Provinsi DKI Jakarta
Johan Lamtorang, Rizke Rasyida

Jakarta Selatan
Johan Lamtorang

Jakarta Timur
Rizke Rasyida

Jakarta Utara
Zulkarman, Aminoto, David Kaser

Propinsi Jawa Barat :

Biro kota Depok :
Indah Mala Puspitarini Aulia

Rahmat Hidayat

Kota / Kabupaten Bogor
RICHARD PURBA (diberhentikan), Hardadi, Lukas, Olo Sianturi, Rajak Broto, Padli, Rahmad Hidayat Lubis, Marojak Sianturi

Kabupaten Purwasuka :
M. Mahendra, M. Yamin Henaulu

Kabupaten Bondowoso
Abdi Aliev

Kabupaten Banyuwangi
Raden Teguh Firmansyah, Abadi

Kabupaten Melawi
Ade Shalahudin

Wartawan Metro Indonesia dilengkapi id card (produk Bank Mandiri) dan surat tugas

Masa berlaku id card selama wartawan yang bersangkutan bertugas di

Metro Indonesia

Email : metroindonesia.id@gmail.com

Kiriman serupa

2 Komentar

  1. […] 80 persen lebih wartawan dan perusahaan pers di Indonesia masih jauh di bawah standar kemakmuran alias hidup segan mati tak […]

  2. […] pangan hasil olahan yang baik (CPPOB) sehingga mendapatkan sertifikat CPPOB yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi […]

Tinggalkan Balasan ke 14 IKM Kabupaten Bogor Bersertifikat BNSP | Metro Indonesia Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *