https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog

Tim Voli Putri Kalbar dan Jatim, Tinggal Selangkah Lagi Lolos Ke Semifinal

0
Tim Voli Putri Kalbar dan Jatim, Tinggal Selangkah Lagi Lolos Ke Semifinal
PONTIANAK, metroindonesia.id  – Tim Voli putri tuan rumah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Jawa Timur (Jatim) hanya tinggal selangkah lagi memastikan lolos ke semifinal Turnamen Voli Piala Kapolri 2024, setelah kedua tim memenangkan laga keduanya di babak delapan besar di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Sabtu (5/10/2024).

Tim Voli Putri Kalbar yang juga juara bertahan, menumbangkan Bali dengan skor 3-0 (25-18, 25-15, 25-12). Sebelumnya, Amalia Fajrina dkk. juga unggul atas Sulawesi Tenggara (Sultra) juga dengan skor 3-0.

Dengan dua kemenangan itu, tim Voli asuhan pelatih asal Serbia, Dobreskov Darko sekali kemenangan lagi dipastikan ke babak empat besar dari Pul X. Namun, untuk menempati juara pul masih akan ditentukan laga melawan Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (8/10/2024). Jika kalah akan melihat hasil laga tim lain.

Pelatih Kalbar, Dobreskov Darko usai laga melawan Bali, mengatakan timnya tampil kurang bagus di awal. “Anak-anak main bagus pada set ketiga, tapi tidak di set pertama,” katanya.

Tim putri Jatim juga sama dengan Kalbar untuk ke semifinal. Mereka harus menang dan juara Pul Y. Dua kemenangan sudah dikantongi Jatim usai menang pada laga kedua melawan Sulbar. Sebelumnya, pasukan Lardi itu mengungguli DKI Jakarta 3-0.

Untuk menjuarai Pul Y, Yolla Yuliana dkk. harus memetik satu kemenangan lagi pada laga pemuncak di delapan besar melawan Sulteng, Senin (7/10/2024).

Laga melawan Sulbar, cukup berat bagi putri-putri Jatim. Mereka harus bermain lima set, bahkan tertinggal dua set lebih dulu dari Shinta Aini Faturahmi dkk.

Pelatih Jatim, Lardi mengakui kalau anak asuhnya bermain buruk di dua set awal. “Terutama dalam hal receive. Sehingga untuk menyerang balik kita kesulitan. Makanya kita kalah,” kata Lardi usai laga.

Beruntung pada set ketiga dan berikutnya receive bisa diperbaiki. “Sehingga serangan bisa lebih bagus dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, tim Bali dipastikan gagal melangkah ke semifinal, setelah mengalami dua kekalahan. Sebelumnya, Bali dikalahkan Kalsel 0-3.

Sedangkan bagi tim Sulbar masih berpeluang lolos ke semifinal, karena hasil kekalahan 2-3 atas Jatim. Itu yang membuat Sulbar masih memiliki peluang ke empat besar.

Tiga tim yakni Sulbar, DKI, dan Sulteng akan saling berhitung jika Sulbar mengalahkan DKI, dan DKI menang atas Sulteng, serta Jatim menundukkan Sulteng. Sehingga ketiga tim itu masing-masing menang satu kali.(**)

diminta Kejatisu untuk memeriksa kepala SMAN 1 pantai Cermin atas dugaan penyelewengan dana bos TA 2023

0
diminta Kejatisu untuk memeriksa kepala SMAN 1 pantai Cermin atas dugaan penyelewengan dana bos TA 2023
module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 100.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~25: 0.0;

Serdang Bedagai, metroIndonesia.id.
Informasi publik merupakan kewajiban setiap instansi memberikan informasi kepada masyarakat pada penggunaan anggaran.
Menyembunyikan informasi merupakan suatu kejahatan publikasi dan informasi, karena sudah tertuang dalam Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana setiap masyarakat boleh meminta informasi.

Ahmad Husein selaku Kepala SMAN 1 pantai Cermin belum memberikan hak jawab kepada wartawan dalam hal
informasi penggunaan dana BOS TA 2023
.
Hak jawab dari kepala sekolah sangat di butuhkan untuk menjawab asumsi yang beredar di masyarakat atas penggunaan anggaran yg sesuai dengan juknis.

namun wartawan menyayangkan tindakan kepala sekolah yang tidak menggubris soal konfirmasi yang dilayangkan wartawan rabu (04/12) lalu tentang:

1.penerimaan peserta didik baru tahap I Rp 13.700.000,- tahap II Rp 0.- terdapat di pasal berapa di juknis bos No 63 tahun 2022 tentang anggaran PPDB mohon untuk dijelaskan ?

2.Pengembangan perpustakaan Tahap I Rp 91.164.600,-
Tahap II Rp 52,102.000,- item buku apa saja yg di belanjakan disekolah apakah buku disekolah sudah mencukupi untuk seluruh kebutuh siswa dengan kurikulum merdeka belajar diminta untuk penjelasannya ?

3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Tahap I Rp 1.900.400,- Tahap II Rp 0.- berapa jumlah kegiatan ekskul disekolah dan ekskul apa saja yang dilaksanakan mohon untuk penjelasannya ?

4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran tahap I Rp 2.717.000.- tahap II Rp 2.827.000.- item ini berfungsi untuk pengadaan lembar soal siswa apakah dengan jumlah siswa 575 dengan anggaran yang tidak singkron antara tahap I dan tahap II tersebut dalam pengadaan lembar ujian semester dan mit semester mohon penjelasannya ?

5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan tahap I Rp.63.758.230.- tahap II Rp 81,179.500,- dalam hal ini ATK dan keperluan apa saja yang di belanjakan sekolah dengan anggaran ratusan juta rupiah untuk 1 tahun mohon di jelaskan dengan rincian ?

6.langganan daya dan jasa tahap I Rp 21.300.000. Tahap II Rp 21.300.000. yang meliputi listrik.air.internet berapa tagihan disetiap bulannya untuk tagihan masing-masing dan mengapa pembayaran rekening selalu sama mohon agar di jelaskan ?

7.Pemiliharaan sarana dan prasarana sekolah Tahap I Rp 91.290.170.- Tahap II Rp 171.431.500.- menurut kami penggunaan anggaran perawatan sekolah’ katagori ringan tidak sesuai dengan juknis dan juklak bos no 63 tahun 2022 sebab sudah melebihi aturan mohon untuk dijelaskan mengapa demikian?

8.penyediaan alat multimedia pembelajaran tahap I Rp 56.400.000.-
Tahap II Rp 1.050.000,- berapa jumlah laptop/komputer yang diperbaiki/ dibelanjakan dan Merk apa jenis barang tersebut diminta untuk penjelasannya ?

9.pembayaran honor Tahap I Rp 82,800.000,- Tahap II Rp 82.800.000,- berapa jumlah guru honor disekolah dan berapa besaran yang diterima guru honor setiap bulannya dan kemana fungsi/penggunaan uang SPP siswa setiap bulan
dengan jumlah penerima BOS 575 siswa total dana yang diterima/ tahap sebesar Rp 430.937.480,- mohon untuk penjelasannya?

Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi wartawan apakah hal demikian sudah menjadi tradisi kepala SMAN 1 pantai Cermin untuk memilih bungkam agar wartawan tidak dapat mengkonfirmasi dalam hal penggunaan anggaran BOS disekolah tersebut.

Untuk itu diminta kepada Kajaksaan tinggi Sumatera Utara untuk segera memeriksa kepala SMAN 1 pantai Cermin atas dugaan penyelewengan anggaran dana bos TA 2023 dan juga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),agar tidak adanya asumsi buruk masyarakat terhadap kinerja Kajatisu untuk memberantas para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang berada diwilayah Sumatera Utara.( Gunawan )

Diduga Cv Kawan Lama Nusantara Kerjakan Jembatan TPU Di Bolang Curi Star Pekerjaan.

0
Diduga Cv Kawan Lama Nusantara Kerjakan Jembatan TPU Di Bolang Curi Star Pekerjaan.

Karawang.{metroindonesia.id._”CV Kawan Lama Nusantara kerjakan Pembangunan jembatan Rehabilitasi TPU Dusun Krajan Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Jawa Barat. Diduga kerjakan Pembangunan jembatan curi star.

IMG 20241208 WA0104 1Sabtu ( 7-12-2024 ).Terlihat dalam plang papan informasi proyek pembangunan Rehabilitasi Jembatan TPU panjang = 6,00 M’ lebar = 3,50 M’, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2024, nilai kontrak = Rp.144.384.000,00, ( seratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan empat ribu rupiah ) dalam waktu pelaksanaan 40 hari kalender, dengan penyedia jasa Cv. Kawan Lama Nusantara tanpa dituliskan tanggal awal dan akhir pekerjaan.

IMG 20241208 WA0097 1

Dari hasil pantauan awak media, para pekerja tidak di lengkapi APD ( alat pelindung diri). Padahal pihak Cv. yang mendapatkan tender bertanggungjawab atas keselamatan para pekerja, namun sayangnya malah di abaikan.

Di lokasi yang sama awak media menemukan kejanggalan terkait plang papan informasi yang tidak memakai Multiplex, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa pembuatan plang papan informasi itu sudah diatur dalam aturan baku, yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk ( R.A.B. ) Diantaranya bahwa pemasangan plang nama proyek harus memakai material multiplex dengan ketebalan 12 Milimeter, selain dua kaki jenis kayu dengan diameter 5/7.  Serta ketebalan multiplex yang di pakai untuk membungkus material cor badan jembatan bervariasi dari 7,8 Milimeter hingga 9,7 Milimeter. Diduga pekerjaan pembangunan jembatan lepas dari pengawasan Dinas Pupr, hingga banyak dugaan penyelewengan yang di lakukan oleh pelaksana di lapangan.

Hingga berita ini di terbitkan belum ada hak jawab dari pihak CV Kawan Lama Nusantara serta dari Dinas Pupr, atas  beberapa hal dugaan tersebut diatas, karena terkendala akses Komunikasi, dan dengan sengaja pihak pelaksana dilapangan bernama Rosid, memblokir nomor kontak awak media, diduga kecurangannya menguak ke publik.

( Tim )

Ketua MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan Buka Sayembara, Fahdriansyah Siregar : Siapa saja Temukan IFS, Saya Berikan 100 Juta

0
Ketua MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan Buka Sayembara, Fahdriansyah Siregar : Siapa saja Temukan IFS, Saya Berikan 100 Juta

 

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.-Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, Fahdriansyah Siregar, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keadilan dan hukum di wilayahnya. Ia mengumumkan secara resmi pembukaan sayembara dengan hadiah uang tunai sebesar Rp 100 juta bagi siapa saja yang dapat menemukan keberadaan Ismail Fahmi Siregar (IFS) mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), yang sampai saat ini masih menjadi buronan Kejaksaan.

IMG 20241205 WA0001 1

IFS diketahui tengah dicari oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Padangsidimpuan terkait sejumlah kasus yang diduga merugikan masyarakat dan negara. Dalam keterangannya, Fahdriansyah Siregar menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat, khususnya mereka yang telah menjadi korban dari tindakan mantan pejabat tersebut.

“Terpanggil untuk Bertindak Demi Keadilan”

Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Fahdriansyah menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka sayembara ini didasarkan pada rasa empati dan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan.

“Saya merasa terpanggil. Banyak masyarakat khususnya desa desa yang menjadi korban akibat tindakan yang dilakukan oleh IFS. Oleh karena itu, saya membuka sayembara ini sebagai upaya mendorong pihak-pihak terkait untuk lebih serius dalam menemukan buronan tersebut,” ujar Fahdriansyah dengan nada tegas.

Menurutnya, tindakan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan moral kepada aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan masyarakat umum agar bersinergi dalam mencari keadilan. Sayembara ini tidak membedakan latar belakang siapa pun yang menemukan buronan tersebut bahkan tidak ada unsur politik disini.

IMG 20241205 WA00002

“Siapa saja yang berhasil menemukannya, baik dari kalangan TNI, Polri, maupun masyarakat biasa, saya akan memberikan hadiah uang tunai sebesar Rp 100 juta. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk membantu menegakkan hukum dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan dan ini tidak ada unsur politik atau apapun” tambahnya.

Kasus yang Membelit IFS

Ismail Fahmi Siregar (IFS) sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Kota Padangsidimpuan. Namun, setelah menjabat, ia diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana, termasuk dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Kejaksaan telah menetapkannya sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah pencarian. Namun, hingga kini, keberadaan IFS masih menjadi misteri.

Menurut sejumlah sumber, tindakan IFS tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal. Banyak program pembangunan desa yang terhenti akibat penyalahgunaan anggaran yang dilakukannya. Hal ini semakin mempersulit masyarakat pedesaan yang seharusnya menikmati manfaat dari program-program pemerintah tersebut.

Dukungan untuk Aparat Penegak Hukum

Fahdriansyah Siregar juga menekankan bahwa sayembara ini bukan untuk mengambil alih tugas aparat penegak hukum, melainkan sebagai bentuk dukungan moral agar pencarian buronan ini bisa lebih cepat diselesaikan. Ia berharap langkahnya ini bisa memotivasi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta memberikan informasi terkait keberadaan IFS.

IMG 20241205 WA0002

“Kami percaya kepada aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga punya peran penting dalam membantu proses ini. Dengan hadiah ini, kami berharap semua orang yang memiliki informasi atau mengetahui keberadaan IFS bisa segera melapor,” jelas Fahdriansyah.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemuda Pancasila tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Komitmen ini merupakan bagian dari visi organisasi untuk menjaga integritas dan kebenaran di tengah masyarakat.

Respon Masyarakat dan Harapan Kedepannya

Pengumuman sayembara ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kota Padangsidimpuan memberikan apresiasi atas langkah yang diambil Fahdriansyah. Mereka menilai bahwa inisiatif ini menjadi bukti nyata keberpihakan Pemuda Pancasila terhadap masyarakat kecil yang kerap menjadi korban.

“Langkah seperti ini sangat langka dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi. Kami berharap sayembara ini bisa menjadi jalan untuk menemukan pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” ungkap seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah pihak juga menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa menimbulkan polemik jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, mereka berharap sayembara ini dapat berjalan sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Fahdriansyah sendiri menegaskan bahwa hadiah Rp 100 juta tersebut akan langsung diberikan kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi valid yang mengarah pada penangkapan Ismail Fahmi Siregar. Ia berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pelaksanaan sayembara ini.

Harapan Akan Keadilan yang Lebih Baik

Langkah yang diambil oleh Fahdriansyah Siregar menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ia berharap bahwa inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk turut serta dalam memperjuangkan kebenaran.

“Kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus terjadi tanpa konsekuensi. Saya yakin, bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana hukum benar-benar menjadi panglima tertinggi,” tutup Fahdriansyah.

Dengan langkah ini, Fahdriansyah Siregar tidak hanya menunjukkan kepemimpinannya, tetapi juga mengukuhkan posisi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang peduli terhadap masyarakat dan tegaknya hukum di Kota Padangsidimpuan. Keberhasilannya dalam mendorong penangkapan IFS akan menjadi bukti nyata bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan, asalkan ada keberanian dan komitmen dari semua pihak.

Kanit Tipidkor Polres Padangsidimpuan Mengatakan Bahwa Kasus Torjam Akan Mencapai Gelar Perkara Di Polda Sumut.

0
Kanit Tipidkor Polres Padangsidimpuan Mengatakan Bahwa Kasus Torjam Akan Mencapai Gelar Perkara Di Polda Sumut.

 

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.-Unjuk rasa Generasi Muda Tao Indonesia (DPD – GMTI) yang dijadwalkan pada hari Rabu 3/12/2024 di depan Kantor Mapolres Padangsidimpuan urung dilakukan karena saat mendekati waktu unras akan digelar, pihak Polres Padangsidimpuan meminta kepada GMTI agar berdialog langsung atau audiensi terkait apa yang menjadi tuntutan Unras, hal ini merupakan salah satu langkah positif yang humanis dilakukan Polres Padangsidimpuan di era kebebasan berpendapat dimuka umum.Rabu (4 Des 2024).

IMG 20241204 WA00052

Acara tersebut langsung di tanggapi Kanit Tipidkor Polres Padangsidimpuan Ipda.Andika Sembiring, S.H, MPsi dengan didampingi beberapa anggota Tipidkor, suasana audiensi terlihat sangat akrab sehingga apa yang menjadi tuntutan GMTI dapat disampaikan secara luas dan tegas.

Dalam audiensi tersebut Generasi Muda Tao Indonesia (DPD – GMTI) berkesempatan untuk  menanyakan Kepada Kanit Tipidkor kasus Taman Siborang atau lebih populer dengan nama Torjam (Toru Jambatan), yang mana kasus Torjam tersebut sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat Kota Padangsidimpuan.

IMG 20241204 WA00042

GMTI tidak mau kecolongan,dalam arti kata, kasus ini hilang begitu saja ditelan waktu, untuk itu GMTI berencana melakukan unras yang ditanggapi dengan audiensi oleh Polres Padangsidimpuan.

Ipda Andika Sembiring, S.H, MPsi selaku Kanit Tipidkor menyampaikan “bahwa permasalahan ini (Torjam) sedang ditangani oleh penyidik, dan sudah melaksanakan tinjau lapangan dan mendatangkan ahli dari Polmed dimana hingga saat ini pihak penyidik harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka, karena masalah korupsi ini perlu pertimbangan yang sangat matang, dan sampai saat ini tahapan proses dalam kasus ini akan mencapai gelar perkara di Polda Sumut” ujar Andika Kepada GMTI.

IMG 20241204 WA00042 1

Kordinator GMTI  mengatakan meminta kepada Polres Padangsidimpuan terkhusus Kanit Tipidkor “bahwasanya kami ingin mengetahui secara tuntas mengenai permasalahan ini, dan mengejar pihak fasilitator ( instansi terkait ) yang mentenderkan proyek torjam, karena menurut dugaan kami, proses perencanaan tender ini tidak melakukan perhitungan dengan baik,dimana ditemukan banyak kejanggalan dalam proses perencanaan proyek dan atau pihak perencana maupun konsultan perencana,kami duga terlalu banyak prosedur mekanisme perencanaan yang ditabrak atau dikangkangi,sehingga proyek ini terkesan dipaksakan tayang di LPSE, jadi patut diduga bahwa di dalam kasus ini telah ada kesepakatan jahat sehingga bisa jadi Fee Proyek” ungkap Randa selaku Koordinator aksi kepada awak media.

Tidak memahami UU no 14 Tahun 2008 kepala SMPN 2 Sunggal layak untuk dilaporkan

0
Tidak memahami UU no 14 Tahun 2008 kepala SMPN 2 Sunggal layak untuk dilaporkan
module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 131.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~25: 0.0;

Deli Serdang, metroindonesia.id

Kepala Sekolah didalam peraturan dan perundangan termasuk sebagai pejabat publik, perlukah diberikan edukasi tentang peraturan dan perundangan bagi Kepala SMP Negeri 2 Sunggal yang tidak memahami UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP.)

Hal tersebut seharusnya disertai dengan persiapan informasi publik ketika masyarakat atau lembaga sosial control lainnya yang membutuhkan informasi, termasuk penggunaan anggaran dilingkungan sekolah.

Hal yang sangat berbeda ketika wartawan metroindonesia.id menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 “Wartawan Metro Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dimana Armanto tidak dapat memberikan jawaban permohonan informasi publik terkait penggunaan dana bos tahun 2023/24 yang diajukan metro indonesia.id. kepada kepala SMPN 2 Sunggal sebagai berikut :

Tahun 2023
1.penerimaan peserta didik baru tahap I Rp 0,- tahap II Rp 12.674.200.-
Tahun 2024 tahap I Rp 0,- terdapat di pasal berapa di juknis bos No 63 tahun 2022 tentang anggaran PPDB mohon untuk dijelaskan ?

Tahun 2023
2.Pengembangan perpustakaan Tahap I Rp 12.085.000,-
Tahap II Rp 100.274.000,-
Tahun 2024. Tahap I Rp 43,913,200,- item buku apa saja yg di belanjakan disekolah dengan nominal yang cukup besar tersebut diduga adanya permainan persen antara kepala sekolah dengan pihak vendor diminta untuk penjelasannya ?

Tahun 2023
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Tahap I Rp 46,847.000,- Tahap II Rp 57.343.000.-
Tahun 2024 tahap I Rp 31,175,000,-
Berapa jumlah ekskul disekolah dan kegiatan apa yang dilakukan dengan anggaran dana yang cukup besar tersebut mohon untuk dijelaskan ?

Tahun 2023
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran tahap I Rp 75.293.050.- tahap II Rp 40.795.900.-
Tahun 2024
tahap I Rp 73,994,000,-
item ini berfungsi untuk pengadaan lembar soal siswa apakah dengan jumlah siswa 881 dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut dalam pengadaan lembar ujian semester dan mit semester mohon penjelasannya ?

Tahun 2023
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan tahap I Rp.85.433.800.- tahap II Rp 27.313.600,-
Tahun 2024
Tahap I Rp 85,817,450,-
dalam hal ini ATK dan keperluan apa saja yang di belanjakan sekolah dengan anggaran ratusan juta rupiah untuk 1 tahun mohon di jelaskan dengan rincian ?

Tahun 2023
6.langganan daya dan jasa tahap I Rp 9.158.150. Tahap II Rp 8.243.700.
Tahun 2024
Tahap I Rp 12,680,350,- yang meliputi listrik.air.internet berapa tagihan disetiap bulannya untuk tagihan masing-masing mohon agar di jelaskan ?

Tahun 2023
7.Pemiliharaan sarana dan prasarana sekolah Tahap I Rp 53.813.000.- Tahap II Rp 37.690.00.-
Tahun 2024
Tahap I Rp 44,450,000,- menurut kami penggunaan anggaran perawatan sekolah’ katagori ringan apa saja yang diperbaiki disekolah sementara sekolah sudah mendapatkan anggaran dana DAK dari kabupaten mohon untuk dijelaskan jenis apa saja yang diperbaiki ?

Tahun 2023
8.pembayaran honor Tahap I Rp 178,725.000,- Tahap II Rp 181.520.000,-
Tahun 2024
Tahap I Rp 164,915,000,- berapa jumlah guru honor disekolah dan berapa besaran yang diterima guru honor setiap bulannya
dengan jumlah penerima BOS tahun 2023 841 siswa dan tahun 2024 829 siswa penerima mohon untuk penjelasannya?

Konfirmasi bukan tanpa alasan, Dari informasi yang didapat wartawan metroindonesia dari salah seorang orang tua siswa yang berinisial AS mengatakan””disekolah ini pak penggunaan anggaran BOS tidak pernah melibatkan komite/perwakilan orang tua siswa dan bendahara sekolah beserta para guru. sebagai orang tua kami takut anak kami kena intervensi dan dikeluarkan dari sekolah” ujar AS orang tua siswa tersebut kepada wartawan.

Diharapkan publikasi ini menjadi perhatian Aparat penegak hukum sumatera utara, Inspektorat dan BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk memeriksa penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Sunggal || Gunawan

Diduga Lemahnya Pengawasan Dari Dinas Pupr Karawang Drainase Peningkatan Jalan Di Wagir Jengkol Pekerjaannya Amburadul.

0
Diduga Lemahnya Pengawasan Dari Dinas Pupr Karawang Drainase Peningkatan Jalan Di Wagir Jengkol Pekerjaannya Amburadul.

 

Karawang.{metroindonesia.id-“Program pembangunan Drainase Peningkatan Jalan Di Jalan Wagir Jengkol Gowok Geletik Desa Lemah Karya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Jawabarat. yang sedang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang disinyalir luput dari pantauan oknum Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

TimePhoto 20241203 100139

Hasil pantauan Tim media Selasa ( 03-12-2024 ) di lokasi terlihat pemasangan batu diduga hanya di tancap-tancapkan di lumpur dengan keadaan lokasi yang sedang banjir tanpa memakai penahan debit air, Pekerjaan tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas bangunan tidak akan maksimal sesuai yang di harapkan oleh masyarakat.

TimePhoto 20241203 100424

proyek drainase peningkatan jalan tersebut dikerjakan oleh CV Nusantara Raya, Nomor SPK : 027.2 /……../10.2.01.00.33.1.163.ABT/KPA-JLN/PUPR/2024, Tahun Anggaran :2024, Volume panjang :44.00 M.Lebar :44.00 Tinggi :120.00 M, Kontrak :40 Hari Kalender Dengan Jumlah Anggaran : Rp ,189.280.000.( seratus delapan puluh sembilan juta, dua ratus delapan puluh ribu rupiah ).

Salah seorang pekerja yang tidak mau di sebutkan namanya saat di konfirmasi Tim media mengatakan, “saya hanya pekerja, kalo mandornya pak ateng dan haji Pardi orang Cikampek tapiii, saya tidak punya nomer handphone pak.”Katanya.

Seharusnya dinas Pupr karawang melihat pekerjaan yang di laksanakan oleh CV Nusantara Raya seperti itu, segera mengambil langkah tegas ,menegur pengawas dan pelaksana proyek, bahkan bila perlu pelaksana atau CV diblacklist.

Hingga berita ini di terbitkan mandor, pelaksana dan pengawas belum bisa di hubungi karena putus komunikasi.

( Tim )

KPU Melawi Resmi Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024

0
KPU Melawi Resmi Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024
MELAWI, metroindonesia.id – KPU Melawi menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Kalimantan Barat dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada serentak Tahun 2024 di Gedung Serbaguna, Kabupaten Melawi pada Selasa, (3/12/2024) pagi.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar oleh KPU Melawi  di tingkat Kabupaten menghadirkan 11 PPK tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi.

Rapat pleno terbuka KPU Melawi juga dihadiri Forkopimda, Bawaslu Melawi dan Panwascam dari setiap Kecamatan serta para saksi dari masing-masing Paslon. Rapat pleno juga mendapatkan pengamanan dari Polres Melawi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Melawi.

DSC01491 1
Foto: Rapat Pleno KPU Kab. Melawi di Pilkada 2024.

Ketua KPU Melawi, Irfan Affandi mengatakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada sudah sesuai regulasi di dalam peraturan KPU mulai dilakukan tanggal 29 November-6 Desember 2024.

“Hari ini KPU Melawi melaksanakan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ujar Irfan Affandi saat membuka acara.

Irfan juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Melawi, yang telah menghantarkan hak pilihnya untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat maupun Bupati dan Wakil Bupati Melawi pada saat pelaksanaan tahapan pencoblosan 27 November lalu.

Berdasarkan pantauan awak media, saat ini proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada serentak 2024 mulai berlangsung diperkiraan hingga malam nanti.

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024 PPK Kecamatan Tanah Pinoh Disahkan KPU Melawi

0
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024 PPK Kecamatan Tanah Pinoh Disahkan KPU Melawi
MELAWI, metroindonesia.id – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Pinoh Kabupaten Melawi membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi dalam Rapat Pleno Pilkada 2024 tingkat Kabupaten yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi di Gedung Serbaguna Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Selasa, (3/12/2024) pagi.

Ketua PPK Kecamatan Tanah Pinoh, Angga saat membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara menyampaikan bahwa PPK Tanah Pinoh telah menyusun rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tanah Pinoh.

“Jumlah total DPT yang kami terima pemilih laki-laki sebanyak 5604 dan pemilih peremuan sebanyak 5458. Total pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu, laki-laki 5636 dan Perempuan 5491 dan total surat suara sah 10.846,” terang Angga.

DSC01491
Foto: Situasi Rapat Pleno terbuka KPU Melawi di Pilkada 2024

Dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi dan saksi dari masing-masing pasangan calon, Angga juga membacakan hasil perolehan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

“Perolehan suara pasangan Midji-Didi 3.641 suara, pasangan Norsan-Krisantus 6.856 suara dan pasangan Muda-Jakius 345 suara. Sedangkan suara tidak sah 285 suara,” sebut Angga.

Sementara untuk perolehan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi dalam Pilkada 2024, Angga menyebutkan perolehan Paslon Kluisen-Iif memperoleh suara 2.759 suara dan pasangan Dadi-Malin memperoleh 8.087 suara.

“Untuk surat suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi sebanyak 281 suara. Alhamdulillah hasil rekapitulasi perolehan penghitungan suara untu Kecamatan Tanah Pinoh dinyatakan sah oleh KPU Melawi,” tutupnya.

Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Merugikan Masyarakat Kota Padangsidimpuan.

0
Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Merugikan Masyarakat Kota Padangsidimpuan.

 

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.- Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap yang berlokasi di kelurahan Batunadua Julu Kota Padangsidimpuan merugikan masyarakat Kota Padangsidimpuan terkhusus masyarakat yang bermukim di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, pasalnya Proyek yang sedang dikerjakan ini telah merusak Pipanisasi PDAM Tirta Ayumi yang mengakibatkan distribusi air bersih kerumah – rumah masyarakat yang ada di kecamatan Padangsidimpuan Batunadua mati total.Senin (2 Des 2024).

IMG 20241202 WA00062

 

Tim awak media mendapatkan adanya alat berat (excavator) di lokasi proyek dan mendapatkan adanya Pipa PDAM Tirta Ayumi yang terputus, namun awak media tidak menemukan papan/plang proyek di lokasi, ketika awak media menanyakan Plang Proyek kepada Tim Tekhnis UPTD PUPR Provinsi yang berada di lokasi (Agus Siregar), beliau mengatakan bahwa proyek ini sudah dimulai kurang lebih seminggu yang lalu (25/11/2024) dan papan proyeknya belum sempat di pasang.

Lebih lanjut awak media mempertanyakan tentang apakah sudah ada kordinasi dengan Pihak PDAM Tirta Ayumi terkait proyek ini, Agus Siregar mengakatakan sudah merencanakan kordinasi dengan Pihak Tirta Ayumi artinya proyek ini berjalan dulu baru membuat rencana kordinasi dengan Pihak Tirta Ayumi atau belum kordinasi dengan pihak PDAM Tirta Ayumi sebelumnya.

Hal senada di ungkapkan Direktur Tirta Ayumi, S. Siagian. bahwa selama ini belum ada pihak Pemborong maupun Dinas PUPR Provinsi memberitahukan kepada kami (PDAM Tirta Ayumi) adanya proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di kelurahan Batunadua Julu, saya mengetahui setelah adanya masalah putusnya pipa PDAM di lokasi Proyek kemudian saya meninjau lokasi putusnya Pipa PDAM Tirta Ayumi pada hari Minggu Tanggal 1 Desember 2024 kemarin.

IMG 20241202 WA0007

Beberapa warga Kecamatan Padangsidimpuan Betunadua banyak yang keberatan matinya saluran air bersih PDAM Tirta Ayumi kerumah mereka yang mengakibatkan aktivitas MCK mereka terganggu, dan mereka mengatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan yang mana saat ini sumber kehidupan mereka telah mati akibat dari Proyek Rehabilitasi Jaringam Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap.

Salah satu warga dan konsumen PDAM Tirta Ayumi yang berdomisili di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Parman Hasibuan S.H “Saya keberatan atas terputus nya pipa distribusi air di kelurahan batunadua julu, terhitung sampai hari ini sudah 3 hari (2/12/2024). Yang di buat oleh kontraktor yang mengerjakan Proyek Jaringan Irigasi dengan penggalian pakai alat berat (exavator) yang mengakibatkan rusaknya atau putusnya Pipa PDAM Tirta Ayumi, saya sebagai konsumen merasa di rugikan sudah 3 hari pemasokan air bersih mati ke tempat kami. Yang mengakibatkan kami mandi cuci kakus (MCK) ke sungai batang ayumi. Kami harap pihak Pemko Padangsidimpuan atau pihak PDAM Tirta Ayumi segera melakukan perbaikan atau kepada pihak kontraktor yang bekerja di jalur pipa distribusi supaya memperbaiki secepat mungkin. Dan kami minta kepada pihak yang berwajib atau kepolisian resor Padangsidimpuan untuk memeriksa proyek tersebut” ujar Parman Hasibuan, S.H kepada awak media.

IMG 20241202 WA0006 1

Parman Hasibuan, S.H selaku praktisi hukum perpendapat “bahwa apabila proyek tersebut tidak ada Plang Proyek berarti Proyek tersebut menggangkangi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan apabila pihak Dinas PUPR Provinsi tidak ada kordinasi dengan PDAM Tirta Ayumi, patut diduga bahwa adanya pengrusakan aset daerah, untuk itu kami meminta PDAM Tirta Ayumi membuat laporan kepada APH atas keberatan Konsumen PDAM Tirta Ayumi Pengrusakan Aset Daerah” Pungkas Parman Hasibuan.

PC Fatayat NU Melawi Deklarasikan Moderasi Beragama Bersama Gabungan Organisasi Perempuan Se- Kabupaten Melawi

0
PC Fatayat NU Melawi Deklarasikan Moderasi Beragama Bersama Gabungan Organisasi Perempuan Se- Kabupaten Melawi
Foto: panandatanganan deklarasi bersama gabungan oragnisasi perempuan se- Kabupaten Melawi.
MELAWI, metroindonesia.id – Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama (PC Fatayat NU) Kabupaten Melawi menggelar deklarasi moderasi beragama dan menandatangani deklarasi tersebut bersama gabungan organisasi perempuan se-Kabupaten Melawi di Aula Kementerian Agama Kabupaten Melawi pada Minggu, (1/12/2024) pagi.

Adapun isi deklarasi moderasi beragama PC Fatayat NU bersama gabunga organisasi perempuan di Kabupaten Melawi sebagai berikut;

  1. Organisasi Perempuan di Kabupaten Melawi bertekad menjadi terdepan dan  bersama segenap komponen bangsa untuk terus membangun dan merawat kerukunan beragama dan kerukunan nasional. Demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.
  2. Menolak segala bentuk penyebaran berita bohong/hoaks, ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik, menciderai kerukunan beragama, dan kekacauan bangsa dan negara.
  3. Mengimbau dan mengajak seluruh komponen umat beragama untuk menghargai perbedaan, mengedepankan kebersamaan, dan meminimalisir kecurigaan dan prasangka buruk etrhadap sesama penganut beragama, demi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan keagamaan.
  4. Mengajak komponen masyarakayt yang beragama untuk menolak segala bentuk eksploitasi isu-isu SARA, paham intoleran, radikalisme dan terorisme yang sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.
  5. Mengajak seluruh komponen umat beragama untuk memperkuat kearifan sebagai daya tangkal intoleran, radikalisme dan terorisme yang saat ini sedang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Serta mendukung TNI-POLRI untuk bertindak tegas sesuai aturan terhadap orang-orang yang merusak persatuan dan kesatuan, merongrong NKRI dan menciderai kedamaian uamta beragama.

Demikian bunyi deklarasi PC Fatayat NU Kabupaten Melawi yang dibacakan dan ditandatangani bersama gabungan organisasi perempuan se- Kabupaten Melawi.