https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog Halaman 80

Mosi Tidak Percaya, Anggota HIPMI Ketapang Minta BPD HIPMI Kalbar Turun Tangan Langsung

0
KALBAR-KETAPANG, Metroindonesia.id – Angota Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ketapang, melayangkan surat mosi tidak percaya pada Panitia penyelenggara Musyawarah Cabang (Muscab) BPC HIPMI Ketapang, pada Sabtu (13/07/2024).

Menurut Edi Setiawan, mosi tidak percaya terhadap panitia Muscab HIPMI Ketapang ini disebabkan aturan yang menjadi pegangan dan pedoman organisasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya termasuk dalam pelaksanaan Muscab.

“Berdasarkan pasal 16 ayat 3 huruf m PO AD/ART tentang tata Kelola organisasi menyebutkan dalam melaksanakan Musyarawah Cabang pada akhir masa baktinya dengan tepat Waktu. Sementara kondisi hari ini muscab sudah terlalu lama diundur,” terangnya.

lanjutnya, mosi tidak percaya pada kepanitiaan ini terbit karena sudah hampir 4 bulan sejak dibentuknya kepanitaan pada tanggal 2 April 2024 hingga kini belum ada titik terang kapan jadwal pelaksanaan muscab.

“Oleh karena itu kepanitiaan ini di nilai tidak sukses dalam mengawal pelaksanaan Muscab dan sudah dua kali dilakukan asistensi, namun tak membuahkan hasil,” pungkasnya.

Edi Setiawan juga mengatakan bahwa para anggota sudah mulai resah dan bertanya-tanya mengenai kapan pelaksanaan muscab, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) PO AD/ART tentang tata Kelola musyawarah daerah dan tata kelola musyawarah. Atas dasar tersebut mosi tidka percaya pun dilayangkan.

“Pelaksanaan Muscab harus dimulai selambat-lambatnya sejak 15 (lima belas hari) dari rencana Waktu pelaksanaan muscab, yang terdiri dari 10 (sepuluh) rangkaian tahapan dan ayat ke 2 yang berbunyi keseleluruhan rangkaian tahapan muscab harus dilaksanakan dengan disiplin Waktu dan administrasi. Sementara kinerja dari kepanitiaan sangat lamban sampai detik ini belum ada kejelasan,” jelasnya lagi.

“Kami juga menuntut transparansi terkait dengan penggunaan anggaran 60 juta dari pendaftaran caketum dan 600 ribu dari pengambilan formulir sampai hari ini yang kami ketahui hanya digunakan untuk entertain dalam mensukseskan muscab namun belum ada kepastian secara administratif,” tegasnya.

Mewaikili anggota lainnya, Edi Setiawan meminta Ketua BPC HIPMI Ketapang mengganti kepanitiaan yang sudah terbentuk saat ini.

“Kami juga akan meminta BPD HIPMI Kalbar mengambil alih jika tidak ada tindakan tegas untuk mengganti kepanitiaan, Kami ingin menyelamatkan HIPMI agar HIPMI Ketapang tetap baik, berkibar, dan tetap menjadi Kawah Candradimuka untuk mewujudkan hal tersebut salah satu nya dengan mentaati aturan yang berlaku di Hipmi,” tutupnya.

KPU Melawi Gelar Rakor Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024

1
KPU Melawi Gelar Rakor Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
MELAWI, metroindonesia.id – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Melawi mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.

Rakor KPU yang berlangsung pada Kamis (11/7/2024) mulai pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Hotel Amarantha, Nanga Pinoh ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk anggota KPU Kabupaten Melawi, staf sekretariat, serta perwakilan dari instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan daftar pemilih.

Dalam Rakor tersebut, KPU Kabupaten Melawi fokus membahas berbagai langkah teknis untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan valid dalam Pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Melawi, Irfan Affandi, menyampaikan pentingnya penyusunan daftar pemilih yang tepat sebagai langkah awal dalam memastikan pemilu yang bersih dan kredibel.

“Penyusunan daftar pemilih adalah salah satu tahap yang sangat krusial dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar dengan benar dan tidak ada yang terlewatkan,” ujar Irfan Affandi.

Anggota Komisioner KPU Melawi Airin Fitriansyah, juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam proses penyusunan daftar pemilih yang akurat.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian dalam hal ini. Koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, terutama untuk memastikan data pemilih yang valid dan menghindari adanya kesalahan atau data ganda,” kata Airin Fitriansyah.

Kasubbag Pendataan Pemilih, SE. Sujarwo, menjelaskan bahwa dalam rakor ini juga dibahas berbagai metode yang akan digunakan untuk memverifikasi data pemilih, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendataan.

“Kami akan memanfaatkan teknologi, seperti sistem Sidalih, untuk memverifikasi dan memastikan data pemilih yang terdaftar benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini sangat penting untuk menghindari masalah pada saat pemungutan suara,” kata Sujarwo.

Rakor ini juga melibatkan diskusi tentang mekanisme pemutakhiran data pemilih secara berkala, guna memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau salah terdaftar. KPU Kabupaten Melawi berharap dengan adanya koordinasi yang baik dan pemahaman yang sama antara semua pihak terkait, proses penyusunan daftar pemilih dapat berjalan lancar dan menghasilkan data pemilih yang akurat dan sah.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Melawi menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan transparan dan demokratis, dengan dasar penyusunan daftar pemilih yang tepat dan akurat.

Aliansi Wartawan Tabagsel Diharapkan Menyikapi Cibiran Dengan Profesional.

0
Aliansi Wartawan Tabagsel Diharapkan Menyikapi Cibiran Dengan Profesional.

 

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.-Sejumlah wartawan dari Aliansi Wartawan Tabagsel memberikan tanggapan terhadap cibiran yang menyudutkan aksi damai yang mereka lakukan sebagai upaya untuk menghalang halangi tugas Kejaksaan Padangaidimpuan.Rabu(10 Juli 2024).

IMG 20240709 135107

Dalam sebuah konferensi pers setelah aksi damai, Senin 8 Juli 2024, para wartawan menegaskan bahwa tujuan unjuk rasa damai mereka adalah untuk menuntut klarifikasi atas pernyataan kontroversial yang dianggap tidak etis.

Dalam pernyataannya, Kajari menegaskan bahwa tidak akan berinteraksi dengan media dan tidak akan memberikan konfirmasi lagi. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan wartawan yang merasa tidak dihargai.

” “Saya tidak mau lagi berkawan dengan media. Udah-udah, nggak ada konfirmasi lagi, karena akan mengganggu kinerja kita nanti,” ucap Kajari Psp Lombok MJ. Sidabutar, SH, MH dengan nada tinggi sambil meninggalkan awak media di pelataran kantor Kejari Psp, menuai penyesalan dari berbagai pihak.

IMG 20240709 WA0000

Ucok Siregar, salah satu koordinator lapangan dari Aliansi Wartawan Tabagsel, menyatakan bahwa mereka menyesalkan adanya cibiran tersebut dan menegaskan bahwa aksi damai mereka adalah bentuk dari keinginan untuk memperkuat perlindungan terhadap wartawan dan menjaga kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kami berharap agar unjuk rasa damai ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan menghormati profesi wartawan. Kami tidak akan mundur dalam menuntut kejelasan atas perlakuan yang dianggap tidak etis terhadap wartawan,” ujar Ucok Siregar.

Sementara Ali Yusron Dongoran salah satu dari wartawan yang ikut dalam demo damai tersebut mengatakan”Terlepas dari berbaagai kepentingan dan misi dari beberapa pihak,kami melaksanakan aksi damai ini murni karena adanya statement dari Kajari Padangsidimpuan yang katanya tidak mau berinteraksi dengan Media lagi.yang katanya seolah olah wartawan itu menghalang halangi tugas Kejaksaan dalam kinerjanya”.

IMG 20240708 WA0032

“Hal itu jelas salah dan perlu di klarifikasi,selama ini kami,atau media di mana saya bernaung selalu ikut memberitakan kinerja kejaksaan dalam membongkar berbagai kasus,kami tidak di bayar,karena kami tahu Kejaksaan tidak punya anggaran untuk publikasi sesuai apa yang disampaikan Pak Kajari Dr.Lambok.MJ.Sidabutar.SH.MH.dan Kasi Intel Kejari Yunius Zega.SH.MH.
Itu bukti kami sangat mengapresiasi dan mendukung kinerja Kejari Padangsidimpuan”.

“Jadi adanya pelesetan seolah olah kami melakukan demo untuk menekan dan membuat kejari terbebani,itu salah,dan untuk orang yang berfikiran begitu,kami membuka ruang dan waktu untuk memberi bukti dan penjelasan”.

“Intinya,jangan melihat individu dari yang ikut dalam demo tersebut,tapi lihat dan pelajari apa yang mereka perjuangkan”.janganlah sifat yang mungkin mendarah daging dalam dirinya di samakannya dengan apa yang kami perjuangkan.”katanya.

Screenshot 20240708 155114

Para wartawan juga menyampaikan harapan agar aksi damai mereka dapat membawa perubahan positif dalam perlindungan terhadap wartawan di masa depan. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya dengan baik, serta menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus dijunjung tinggi.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Aliansi Wartawan Tabagsel lainnya, yang secara tegas menyatakan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak dan kepentingan wartawan demi menjaga integritas profesi jurnalistik.

Aliansi Wartawan Tabagsel berharap agar pihak terkait dapat memberikan respons yang memadai terhadap tuntutan mereka dan menjaga kebebasan pers sebagai nilai yang tidak bisa ditawar-tawar.

Rita Tjung Pertanyakan Hasil Sidang Komisi Etik Polri Yang Digelar Oleh Polda Kalbar

0
Rita Tjung Pertanyakan Hasil Sidang Komisi Etik Polri Yang Digelar Oleh Polda Kalbar
Foto: Situasi saat kejadian di Kantor PT IMP.
KALBAR-MELAWI, Metroindonesia.id – Direktur Utama PT Infinitas Merah Putih(PT IMP) Rita Tjung mempertanyakan hasil sidang Komisi Etik Polri kepada oknum Polisi atas nama IPDA J yang digelar  oleh Polda Kalbar pada Rabu, 17 Januari 2024 lalu atas laporan perbuatan tidak menyenangkan dan dugaan laporan palsu yang ditujukan kepada keluarganya.

Menurut keterangan Rita Tjung yang diperoleh dari stafnya, pada  Rabu, 28 Juni 2023 lalu, kantor PT IMP yang beralamat di Jalan Juang Nomor 34 sekitar pukul 15.30 WIB didatangi oleh suaminya Eddy Hartono Tanuwidjaja  bersama IPDA J untuk meminta uang perusahaan.

“Saat kejadian Eddy Hartono Tanuwidjaja statusnya masih suami saya dan komisaris di PT IMP. Namun kedatangannya ke kantor saat itu untuk mengambil uang perusahaan secara paksa dengan di kawal oleh oknum Polisi. Informasi dari staf saya, IPDA J yang dibawa Eddy Hartono diketahui menjabat sebagai PS Kapolsek dan kedatangan mereka juga tidak dapat menunjukkan surat perintah,” terang Rita Tjung, Selasa, 9 Juli 2024 saat di konfirmasi via seluler.

“Bukti rekaman cctv di kantor pada saat kejadian juga kita punya. Bahkan sampaii kami minta bantuan Kaposlek Nanga Pinoh yang langsung datang pada saat itu. Pengursakan cctv oleh Asin Tono alias Sinko juga ada dan sudah kami laporkan namun tidak ada tindak lanjut mengenai kasus itu,” imbuh Rita Tjung.

Lanjut Rita, pada Jumat, 9 Juli 2023 PT IMP secara resmi mengirim surat laporan pengaduan polisi kepada Polres Melawi. Pada Jumat, 22 September 2023 Polres melawi mengirim surat kepada dirinya terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas pengaduannya.

“Pada Rabu, 17 Januari 2024 kami mendapat surat panggilan dari Polda Kalbar untuk menghadiri sidang komisi etik Polri sebagai saksi atas dugaan pelanggaran Perkap nomor 7 tahun 2022 yang dilakukan oleh oknum IPDA J. Sampai saat ini saya tidak tahu hasil sidang Komisi Etik Polri, sampai saat ini IPDA J masih terlihat menjabat sebagai Kapolsek,” jelas Rita.

Terpisah, Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i saat dikonfirmasi via pesan whatsapp mengaku bahwa hasil putusan sidang Komisi Etik Polri dari Polda Kalbar sudah keluar.

“Sudah lupa coba kita tanyakan dulu, Polda yang sidangkan. Atau coba tanya langsung kepada IPDA J,” pungkas Kapolres.

Redaksi metroindonesia.id masih terus berusaha mendapatkan informasi terkait hasil putusan sidang Komisi Etik Polri atas kasus tersebut  dan berusaha menghubungi Humas Polda Kalimantan Barat namun hingga  berita ini diterbitkan belum mendapatkan keterngan resmi mengenai hasil putusan Sidang Etik Polri terkait kasus tersebut.

Ketahanan Pangan Desa, Pemerintah Desa Baru Bagikan Langsung 40 Ribu Lebih Bibit Lele Kepada Warga

Ketahanan Pangan Desa, Pemerintah Desa Baru Bagikan Langsung 40 Ribu Lebih Bibit Lele Kepada Warga
KALBAR-MELAWI, metroindonesia.id – Dalam program ketahanan pangan desa, Pemerintah Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi membagikan 40 ribu bibit lele kepada 10 KUT (Kelompok Usaha Ternak) di Aula Desa Baru pada Senin, 8 Juli 2024 pagi.

Kepala Desa Baru Eet Roskayudi Aroy mengatakan bahwa program ketahanan pangan desa untuk tahun 2024 dilakukan pengadaan bibit lele untuk dibagikan kepada 10 KUT yang ada di Desa Baru. Ia berharap program ini dapat membantu meningkatkan gizi dan perekonomian warga melalui kelompok.

“Program ketahanan pangan ini merupakan program lanjutan di tahun sebelumnya yang sudah berhasil. Ketahanan pangan hewani ini kami berikan kepada KUT yang baru dan sebagian ada KUT yang lama,” ungkapnya.

f2 scaled e1722013110825
Foto: Penyerahan bibit lele oleh Kades Eet.

Dijelaskan Kades Eet, pemberian bibit lele kepada KUT dibarengi dengan pakan dan kolam terpal untuk budidaya ikan lele. Ia berharap dengan adanya bantuan ini KUT yang baru bisa berkembang seperti KUT sebelumnya yang sudah berhasil.

“Tidak hanya bibit yang kami bagikan, tetapi lengkap dengan kolam terpal dan pakannya sesuai umur pertumbuhan lele ke depan, mulai dari umpan halus sampai umpan kasar yang diterima oleh KUT. Sekitar 40 ribu lebih bibit lele kita bagikan tahun ini. Saya minta setiap KUT serius melakukan budi daya ikan lele ini,” terangnya.

f3 scaled e1722013603471
Foto: Pembagian bibit lele kepada KUT.

Mori salah satu KUT yang menerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Baru. Menurutnya bantuan dalam program ketahanan pangan desa yang ia terima sangat membantu warga untuk meningkatkan pendapatan warga secara ekonomi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa yang sudah peduli dengan warga. Ini merupakan program yang sangat positif dan bisa dilanjutkan ke depannya,” ucapnya.

Demo Damai Wartawan Tuntut Penjelasan Dan Copot Kajari Jika Tidak Klarifikasi Pernyataannya

1
Demo Damai Wartawan Tuntut Penjelasan Dan Copot Kajari Jika Tidak Klarifikasi Pernyataannya
Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.-Sejumlah wartawan yang mengatas namakan dirinya Aliansi Wartawan Tabagsel melakukan unjuk rasa damai di kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin, 8 Juli 2024.

 

Aliansi yang di lakukan para wartawan ini untuk menuntut klarifikasi terkait pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Kajari Padnagsidimpuan DR. Lambok M.Sidabutar terhadap wartawan.

Pernyataan Kajari  yang menegaskan tidak akan berinteraksi dengan media dan tidak akan memberikan konfirmasi lagi telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan wartawan.

Demo

Meskipun media lokal yang awalnya menayangkan pernyataaan tersebut telah merevisi berita dengan lebih sopan, wartawan tetap meminta klarifikasi atas perlakuan yang dianggap tidak etis.

Screenshot 20240708 155114

Erik Astrada Nasution selaku Koordinator Aksi I, Rahmat Khairul Daulay koordinator Aksi II dan Ucok Siregar selaku koordinator lapangan dari Aliansi Wartawan Tabagsel, menyatakan bahwa unjuk rasa damai ini merupakan tuntutan atas pentingnya etika dan menghormati profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Mewakili massa, mereka menegaskan bahwa jika Kajari tidak memberikan klarifikasi yang memuaskan, mereka menuntut agar Kajari dicopot dari jabatannya.

Aksi damai ini diharapkan dapat menjadi panggung untuk menyuarakan pentingnya etika dan menghormati profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

IMG 20240708 WA0025

Para wartawan juga menyesalkan adanya cibiran dari segelintir orang yang seolah olah menyudutkan aksi damai yang di lakukan di kantor Kejari Padangsidimpuan,yang mana hal ini diduga di lakukan sebagai upaya untuk merusak reputasi dan perjuangan murni yang dilakukan terhadap ucapan Kajari Padangsidimpuan yang  telah mencederai dan menyakiti propesi  wartawan.

“Aliansi Wartawan Tabagsel berharap bahwa unjuk rasa damai ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap wartawan dan menjaga kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya.” Ujar Ucok Siregar.

Kasi BB, Elan Jaelani saat menerima rekan – rekan wartawan yang unjuk rasa menyambut baik dan mengatakan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan kejaksaan Padangsidimpuan.

IMG 20240708 WA0014

“Kami akan menyampaikan tuntutan dari Aliansi Wartawan Tabagsel kepada pimpinan. Apapun keputusan yang diambil akan segera disampaikan kepada rekan-rekan media dalam waktu paling lama 2 hari,” kata Kasi BB, Elan Jaelanji.

Pantauan awak media, ujukrasa Aliansi Wartawan Tabagsel berlangsung aman dan kondusif dengan pengawalan dari pihak Kepolisian Polres Padangsidimpuan dan Satuan Polisi Pamonpraja Kota Padangsidimpuan. Sekitar satu jam berorasi, pihak pengunjuk rasa membubarkan diri.

 

Polemik PETI, PC PMII Sintang Minta Kapolda Kalbar Turun Langsung Ke Lapangan

0
KALBAR-SINTANG, Metroindonesia.id – Menyikapi polemik PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang terjadi dan berkembang saat ini. PC. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)Kabupaten Sintang meminta Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto turun langsung ke lapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Yoga Kurniawan, Ketua PC PMII Kabupaten Sintang kepada redaksi metroindonesia.id pada Sabtu, (06/07) malam. Menurutnya, polemik terkait PETI harus ada jalan keluarnya karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Yoga sangat menyayangkan adanya adanya dugaan pihak terkait yang melakukan penggalangan opini tentang PETI yang melibatkan mahasiswa hingga timbulnya pro dan kontra di masyarakat.

WhatsApp Image 2024 07 06 at 23.05.38 e1720291044261
Foto: Aksi Demonstrasi PC. PMII Kab. Sintang di Gedung DPRD.

“Berkenaan dengan pernyataan Kapolda Kalbar di media sosial yang terkesan arogan dengan frase “Menantang” pihak terkait yang terlibat dalam pusaran PETI. Faktanya, yang ditindak oleh pihak berwajib bukan pemilik modal atau penampung besar, melainkan pekerja PETI lapangan saja,” pungkas Yoga.

Oleh karena itu, PC PMII Kabupaten Sintang sepakat bahwa segala permasalahan PETI yang merusak lingkungan dapat segera ditindak sesuai proses hukum, yang berlaku.

“Tetapi jangan hanya pekerja penambang saja yang ditindak. Harusnya Kapolda Kalbar turun langsung ke lapangan. Lakukan pendekatan persuasif, ajak dialog masyarakat yang menggantungkan nasibnya kepada pekerjaan PETI,” ujarnya.

WhatsApp Image 2024 07 06 at 23.05.58 e1720291115210
Foto: Aksi Demonstrasi PC. PMII Kab. Sintang di Gedung DPRD.

Yoga juga minta Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk segera membuat usulan IUP (Izin Usaha Pertambangan) kepada pemerinmtah pusat dan menyiapkan regulasi terkait WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Sehingga pekerja PETI juga dapat menghidupi keluarganya.

“IUP Merupakan izin yang penerbitannya oleh pemerintah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam skala tertentu di suatu wilayah. Kondisi perekonomian masih sulit, bahkan ada masyarakat atau warga pekerja PETI yang bisa menyekelolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan ada juga yang jadi anggota TNI/POLRI,” kata Yoga.

Yoga juga  berharap ada solusi yang bijak dalam penanganan polemik ini dengan pendekatan win win solusion, bukan seperti sekarang yang dapat menimbulkan benturan antar mahasiswa dan penambang PETI akibat polemik di media sosial.

Merupakan izin yang penerbitannya oleh pemerintah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam skala tertentu di suatu wilayah

Ucok Siregar : Unjuk Rasa Damai Wartawan dipastikan Senin Ini di Kajari P. Sidimpuan

0
Ucok Siregar : Unjuk Rasa Damai Wartawan dipastikan Senin Ini di Kajari P. Sidimpuan

 

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.- Pernyataan kontroversial Kajari terhadap wartawan yang pernah diungkapkan di media lokal hariantabagsel.com telah menimbulkan reaksi dari sejumlah wartawan baru-baru ini.Sabtu(6 Juli 2024).

IMG 20240706 WA0000

Dalam pernyataannya, Kajari menegaskan bahwa tidak akan berinteraksi dengan media dan tidak akan memberikan konfirmasi lagi. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan wartawan yang merasa tidak dihargai.

Sejumlah wartawan yang tidak menerima pernyataan tersebut telah melakukan tangkapan layar sebagai bukti dan berencana untuk melakukan unjuk rasa damai kepada Kajari pada hari Senin mendatang.

Meskipun pihak media hariantabagsel.com telah menghapus pernyataan kontroversial tersebut dari berita dan merevisi dengan lebih sopan, wartawan tetap mempertahankan sikap untuk meminta klarifikasi.

“Tangkapan layar pernyataan Kajari adalah bukti yang akan kami gunakan dalam unjuk rasa damai sebagai tuntutan atas perlakuan yang tidak etis terhadap wartawan,” ujar salah satu wartawan, Ikhlas Sampul Siregar, yang akrab dipanggil Ucok Siregar selaku koordinator lapangan.

Lanjutnya, unjuk rasa damai tersebut dipastikan akan dilaksanakan pada hari Senin, 08 Juli 2024, sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah dikirimkan ke Polres Padangsidimpuan.

Ucok Siregar berharap melalui aksi damai ini dapat menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya etika dan menghormati profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

Dirinya juga menyayangkan adanya cibiran yang menyudutkan aksi damai wartawan sebagai upaya oleh oknum yang memiliki kepentingan tertentu yang sedang dalam pemeriksaan di kejaksaan Padangsidimpuan.

Menurut Ucok Siregar, cibiran tersebut sangat melukai hati para rekan jurnalis yang secara tulus menyuarakan etika dan menghormati profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kami berharap aksi damai ini dapat menjadi panggung untuk menyuarakan pentingnya etika dan menghormati profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka,” ujar Ucok Siregar mengakhiri komentarnya kepada Wartawan, Sabtu, 06 Juli 2024.

PC GP Ansor Melawi Gelar Silaturrahmi Bersama Banom NU

0
KALBAR-MELAWI, Metroindoensia.id – Pimpinan Cabang GP. Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) Kabupaten Melawi mengelar kegiatan silaturahmi bersama keluarga besar GP Ansor di Balai Pertemuan PCNU Kabupaten Melawi pada Sabtu, (06/07) pagi.

Kegiatan silaturahmi dengan tema “Berkibar Tinggi Panji Gerakann Dalam Semangat Nasionalisme Dan Moderasi Beragama Guna Cegah Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kabupaten Melawi” dihadiri oleh PCNU dan seluruh Banom NU yang ada di Kabupaten Melawi.

DSC0720 1 scaled e1720266122594
Foto: Pengurus Muslimat dan Fatayat NU.

Ketua GP Ansor Melawi, Rusdiman mengatakan kegiatan ini digelar bertujuan untuk menjalin silaturahmi keluarga besar Nahdlatul Ulama khususnya keluarga besar Ansor Banser di Kabupaten Melawi serta memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Melawi.

“Selain mempererat tali silaturahmi antara sesama warga NU juga untuk memperkokok semangat nasionalisme dan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

DSC0719 scaled e1720266506394
Foto: Kegiatan silaturahmi.

Rusdiman juga berharap semua elemen masyarakat juga dapat melakukan hal yang sama sehingga dapat mencegah timbulnya paham radikalisasi dan intoleransi khususnya di Kabupaten Melawi.

“Diakhir kegiatan silturahmi, GP Ansor Melawi bersama PCNU dan Banom NU lainnya membuat pernyataan sikap bersama untuk mencegah dan menolak paham radikalisme dan intoleransi,” pungkasnya.

Berikut pernyataan sikap bersama PC. GP Ansor Melawi :

Kami Banser adalah bagian dari Ansor khususnya Kabupaten Melawi menyatakan sikap;

  1. Menolak Paham Radikalisme dan Intoleransi di Kabupaten Melawi,
  2. Tidak akan mudah terprovokasi setiap isu yang dapat memecah belah persatuan antar umat beragama,
  3.  Mendukung Pemerintahan dan TNI/ POLRI dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.

Misteri dibalik Terbakarnya Pasar Leuwiliang 2023

0
Misteri dibalik Terbakarnya Pasar Leuwiliang 2023
Bogor | metroindonesia.id – Kebakaran yang terjadi pada Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) tersebut terjadi pada hari Rabu (27/9/2023) lalu masih menjadi misteri

Hal térsebut disampaikan salah satu warga pemilik kioa yang merasa saat ini mendapat perlakuan diskriminasi dari pengelola pasar Perumda Pasar Tohaga (2/6/2024) kemarin.

Hal hal yang menjadi misteri diungkapkan warga, di antaranya :

Misteri
Ruang kantor Perumda Pasar Tohaga

1. Lambatnya penanganan kebakarang oleh pihak Damkar Kabupaten Bogor, yang berjarak kurang dari 500 meter dari posko Damkar.

2. Tidak adanya polisi line pada area kebakaran sejak terjadinya kebakaran hingga saat ini, patut diduga tidak dilakukan penyelidikan.

3. Peristiwa kebakaran terjadi sebelum masa berakhirnya Hak Guna Pakai pada tahun 2026 nanti.

Dari point point di atas warga menilai adanya misteri kepentingan di balik kebakaran pasar leuwiliang, dengan asumsi adanya beberapa pedagang yang tidak mendapat TPS (Tempat Penampungan Sementara).

Berdasarkan informasi yang diterima dari staf perumda, yang menentukan penempatan pada TPS adalah pedagang yang aktif berdasarkan keputusan dalam forum paguyuban para pedagang yang dipimpin oleh kepala desa.

Misteri
Kantor Desa

Staf perumda pasar tohaga juga mengakui kepala desa yang dimaksud juga menguasai beberapa kios, sementara kepala pasar Mulyadi jarang berada ditempaf, yang menurut informasi warga yang bersangkutan memiliki masalah dengan hukum.

Disisi lain warga pedagang juga mempertanyakan anggaran rehabilitasi pasar yang dibiarkan terbengkalai, yang berpontensi hilangnya hak pakai pedagang pada tahun 2026 nanti yang disinyalir akan diperjual belikan.

MisteriA
Area Kios Pakaian yang miliki paguyuban