Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) melalui Dinas Perikanan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut adalah melalui peluncuran program Swasembada Ikan 1.000 Kolam, yang secara resmi dilaksanakan dengan penyerahan bantuan bibit dan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya di Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse, Senin (16/6/2025).

Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara tepat guna, terlebih di tengah kondisi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa program-program pembangunan harus difokuskan pada sektor yang memberi dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi pangan maupun peningkatan ekonomi lokal.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap berupaya mengalokasikan dana dengan sebaik-baiknya. Program 1.000 kolam ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, konservasi lingkungan, serta menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis potensi perikanan lokal,” tegas Gus Irawan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan menyerahkan:

3.000 ekor benih ikan mas dan 9 zak (270 kg) pakan kepada Pokdakan Karya Maju di Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse.

3.000 ekor benih ikan mas dan 3 zak (90 kg) pakan untuk Pokdakan Mananti di Kelurahan Pasar Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Program ini juga mengusung pendekatan konservatif dengan melibatkan kearifan lokal seperti pelestarian lubuk larangan, yaitu zona konservasi ikan di sungai yang dikelola masyarakat secara adat. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan populasi ikan lokal sekaligus mendorong pemeliharaan ekosistem perairan yang berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunte, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah daerah.

“Program ini sangat strategis dan harus kita dukung bersama. Ini bukan sekadar tentang perikanan, tetapi tentang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Daerah, Saiful AP. Nasution, menjelaskan bahwa program ini selaras dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Karya Maju, Muhammad Hasibuan, mengungkapkan bahwa kelompoknya yang baru terbentuk pada 2024 dan memiliki 10 kolam budidaya, sangat membutuhkan dukungan dan pembinaan lanjutan dari pemerintah agar dapat berkembang secara mandiri.

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Tapsel, Kaban Kesbangpol, Kadis PUPR, Sekretaris Kesehatan, Kabag Prokopim, Camat Arse dan lurah, tokoh masyarakat Jon Sujani Pasaribu. Pemerintah berharap melalui program ini, Tapsel tidak hanya mampu mencapai swasembada ikan, tetapi juga menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam mewujudkan pembangunan pangan berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (Dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (9/7/2025).

Mereka adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar. Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB) dan Hermansyah Lubis (PAN).

Kunjungan ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilaksanakan di empat pemerintahan daerah lainnya di Tabagsel.

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dan Wakil Bupati, Jafar Syahbuddin Ritonga, bersama Sekretaris Daerah, Sofyan Adil, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima dengan ramah kunjungan para legislator provinsi tersebut.

Gus Irawan menjelaskan, Tapsel saat ini mengalami kondisi ruang fiskal yang sempit atau anggaran yang terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Jumlahnya mencapai Rp113,5 miliar dan paling besar diantara kabupaten/kota se Sumut.

Di sisi lain, akibat banyaknya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di periode sebelumnya, menyebabkan anggaran Pemkab Tapsel harus dialihkan untuk pertambahan gaji atau Belanja Pegawai. Jumlahnya mencapai Rp200 miliar.

“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara Belanja Pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah bagi kami,” ujar Gus Irawan.

Bupati Tapsel meminta bantuan anggota DPRD Sumut, khususnya dari Dapil 7, agar memperjuangkan penambahan alokasih pembangunan dan transfer dana provinsi ke Tapsel. Khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.

Sebab, kata Gus Irawan, saat ini Pemkab Tapsel sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah. Program ini sejalan dengan program nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat.

“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan,” terangnya.

Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui kondisi keuangan daerah cukup sulit di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Ia juga mengakui bahwa saat ini terjadi hambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) dari Provinsi Sumatera Utara ke seluruh kabupaten/kota. Totalnya mencapai Rp2,8 triliun.

Mereka telah mengunjungi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Pemko Padangsidimpuan dan selanjutnya akan ke Mandailing Natal (Madina). Diakuinya, semua pemerintah daerah mengeluhkan dan berharap hal yang sama dengan Tapsel.

“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana yang Rp2,8 triliun itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” ujar Roby.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Jafar Syahbuddin Ritonga mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025.

Pengukuhan berlangsung di Gedung Serba Guna Sarasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Jumat (15/8/2025). Dari 68 anggota Paskibra, 35 di antaranya laki-laki dan 33 perempuan, yang berasal dari berbagai sekolah di wilayah Tapsel.

Dalam sambutannya, Wabup Jafar mengucapkan selamat kepada para anggota Paskibra terpilih dan menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif.

“Tidak semua orang bisa menjadi seperti kalian. Ribuan anak Tapsel mungkin memimpikan posisi ini, tetapi hanya kalian yang berhasil. Pemilihan ini tidak main-main, bukan karena ‘orang dalam’ atau faktor lain,” ujarnya.

Jafar meminta para anggota Paskibra melaksanakan tugas dengan penuh penghayatan dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk mengamalkan nilai-nilai patriotisme dalam kehidupan sehari-hari.

“Pada 17 Agustus nanti, jangan hanya sekadar mengibarkan bendera. Hayati makna tugas ini sebagai wujud jiwa patriotis.dan ingat para Pahlawan yang gugur  untuk mewujudkan kemerdekaan. tunjukkan sikap tersebut di tengah masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih Paskibra yang dinilainya bekerja keras menyiapkan tim dalam waktu singkat. Ia bahkan berjanji akan memberikan bonus jika penampilan mereka pada upacara nanti memuaskan.

Tampak hadir pada acara pengukuhan paskibra, mewakili Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD dan kepala bagian.

Jakarta – Metro Indonesia.id. – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi menyerahkan sertifikat eliminasi kusta, filariasis limfatik, dan frambusia kepada sejumlah daerah di Indonesia. 

Penyerahan dilakukan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., di ruang Siwabessy, Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

Salah satu daerah penerima sertifikat adalah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Sertifikat diterima langsung oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Tapsel, dr. Emilda Arasanti, M.K.M.

Bupati Gus Irawan menyebut pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat. “Ini bukan hasil kerja singkat, melainkan buah dari perjalanan panjang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga Tapsel yang dengan penuh kesadaran mengikuti program pencegahan. Sertifikat ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Selatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Irawan menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap filariasis atau penyakit kaki gajah, yang disebabkan cacing nematoda seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Penyakit ini menyerang sistem limfatik dan dapat berujung pada elephantiasis atau pembesaran ekstrem anggota tubuh.

Sementara itu, Plt. Kadis Kesehatan Tapsel, dr. Emilda Arasanti, M.K.M menjelaskan bahwa keberhasilan eliminasi filariasis dicapai melalui perjalanan panjang sejak kasus pertama ditemukan pada 2008. Pemerintah Tapsel melaksanakan program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis selama lima tahun (2008–2012), dilanjutkan pengobatan tambahan pada 2015–2016.

“Program ini didukung surveilans epidemiologi berlapis serta morbidity management and disability prevention (MMDP) bagi kasus yang sudah ada. Hasil uji survei WHO pada 2014, 2018, dan 2022 menunjukkan nihil kasus, artinya rantai penularan berhasil diputus,” jelas Emilda.

Dengan capaian tersebut, Tapanuli Selatan kini menjadi satu dari tujuh daerah di Indonesia yang dinyatakan keluar dari status endemis filariasis. Enam daerah lainnya adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Nias, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keberhasilan ini menandai langkah maju bagi Indonesia dalam upaya mengeliminasi penyakit menular tropis, sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memperkuat program pencegahan berbasis masyarakat.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menghadiri Safari Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang dirangkai dengan pengajian Pemerintah Kecamatan dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Angkola Timur di Pasar Pargarutan, Kecamatan AngkolaTimur, Minggu (14/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan komitmennya memperkuat program perlindungan sosial, pendidikan, hingga penyelesaian persoalan tanah untuk masyarakat.

“Walaupun kondisi APBD kita berat akibat transfer pusat berkurang hingga 24,8 persen atau sekitar Rp113,5 miliar, program jaminan sosial harus tetap jalan. ASN Tapsel sudah sepakat melalui gerakan Sinergi ASN Peduli untuk menambah 3.500 peserta jaminan kematian, di luar yang dibiayai APBD. Santunan ini sangat bermanfaat, bahkan ahli waris bisa menerima Rp42 juta dan anak-anak dijamin pendidikannya sampai perguruan tinggi,” tegas Bupati.

Sekolah Rakyat Rp200 Miliar

Bupati juga mengumumkan Tapsel menjadi salah satu daerah penerima program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Fasilitas boarding school bernilai Rp200 miliar akan dibangun di atas lahan 10 hektar milik Pemkab.

“Sekolah Rakyat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua biaya ditanggung negara, dengan prioritas bagi keluarga termiskin desil I dan II. Tahun ajaran baru nanti, empat rombongan belajar tingkat SD dan SMP mulai dibuka,” ujarnya.

Pemindahan ASN & Program Perumahan

Bupati menyoroti persoalan ekonomi lokal yang terhambat karena 90 persen dari 7.000 ASN Tapsel tinggal di luar daerah. “Setiap bulan Rp60 miliar belanja pegawai tidak berputar di Tapsel. Karena itu kami canangkan pembangunan perumahan ASN di Sipirok–Angkola Timur agar uang APBD beredar di daerah,” katanya.

Namun, rencana itu terkendala karena lahan berada dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Bupati menegaskan akan menempuh jalur pusat. “Kalau BPN tidak berani, akan saya tembus sampai ke Presiden. Program ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk 3 juta rumah,” tambahnya.

Reforma Agraria & Legalitas Lahan

Terkait konflik agraria, Bupati menekankan dua kesepakatan penting:

1. APL dalam konsesi TPL seluas 4.577 Ha keluar dari izin perusahaan sehingga BPN dapat menerbitkan sertifikat untuk masyarakat.

2. Lahan Hutan Produksi yang dikelola warga akan diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Target saya memberi legalitas permanen agar rakyat bisa menguasai tanahnya dengan aman dan nyaman, tanpa gangguan pihak manapun,” tegasnya.

Dorongan Program MBG

Selain itu, Bupati juga mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 91.000 anak di Tapsel. Jika berjalan, diperkirakan akan menggerakkan ekonomi daerah hingga Rp400 miliar per tahun.

Sebelumnya Bupati menyerahkan bantuan dari DWP Provinsi, BAZNAS kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dilanjutkan dengan tausiah oleh Al Ustadz Taufik Lubis dan dihadiri Wabup Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Anggota DPRD Tapsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ketua TP PKK Tapsel, Ketua DWP Tapsel, Kabag Perlengkapan, Sekcam Angtim, mewakili Forkopimcam, Ketua BKMT Tapsel, Ketua PKK Kecamatan, para kades/lurah se-Angkola Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah BKMT Angkola Timur.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – PT. Toba Pulp Lestari (TPL) hadir di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan Menteri Kehutanan RI pada tahun 1992 dengan SK Nomor: 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992.

Sampai dengan saat ini, keberadaannya telah menyebabkan banyak konflik tanah dengan masyarakat. Konflik inipun sudah berlangsung lama dan tanpa ada penyelesaian. Kondisi ini tentu membuat miris.

Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam wawancara bersama media, Sabtu (13/9/2025), menyebut sekitar tiga pekan lalu telah ada rapat koordinasi tentang ini dengan Forkopimda, Kantor Pertanahan (ATR/BPN), PT. TPL, BPHL II, BPKH Wil I, KPH VI dan KKPH X serta Camat terkait.

Disebutkan, 4.577 Hektare (Ha) dari izin konsesi TPL sudah keluar dari Area Hutan Produksi menjadi APL ( Area Pennggunaan Lain). Namun terkendala untuk dikelola dan diperjual belikan masyarakat, karena BPN enggan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkanuntuk memecah SHM saja pun BPN tidak berani.

“Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat Tapsel pemilik sah dari tanah di area APL itu. Hal ini juga sangat merugikan bagi pengembangan dan pembangunan Tapsel, terutama di Kecamatan Angkola Timur dan bahkan Sipirok sebagai ibu kota kabupaten,” ujarnya.

Maka, didorong oleh empati atas apa yang dirasakan masyarakat dan tanggung jawab sebagai pemimpin baru di Tapsel, Gus Irawan berinisiatif untuk merumuskan penyelesaian masalah ini secara legal dan hasilnya permanen.

“Saya kumpulkan sebanyak mungkin informasi dan dokumen terkait, untuk dipelajari secara mendalam. Hal ini guna dijadikan ‘senjata’ manatau akan bertarung dengan sebuah korporasi besar, dengan izin resmi dari yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan RI,” sebut Gus.

Semua informasi dan dokumentasi tersebut telah terkumpul dan didiskusikan dengan Forkopimda Tapsel beserta pihat terkait lainnya pada rapat Selasa, 26 Agustus 2025. Kesimpulan rapatnya sudah banyak beredar, namun perlu sedikit diluruskan agar tidak ada kesalahan pemahaman.

“Target saya, penyelesaiannya bersifat permanen, dengan memberi legalitas kepada rakyat atas kepemilikan tanahnya. Sehingga rakyat dapat menguasai dan mengusahai tanahnya dengan aman dan nyaman. Tidak dapat diganggu siapapun.” tegas Bupati Tapsel.

Pada rapat kemarin itu ada dua kesimpulan yang dicapai. Pertama, terkait APL di dalam izin Konsesi TPL seluas 4.577 Ha, keluar dari izin dan tidak boleh digarap PT TPL. Sehingga BPN dapat melayani masyarakat dalam urusan pertanahan apakah itu penerbitan ataupun pemecahan surat SHM.

Kedua ialah, Hutan Produksi yang sudah dikelola masyarakat untuk menghidupi keluarga, permukiman dan fasilitas Umum, diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Sehingga nantinya masyarakat dapat memperoleh surat SHM atas tanah bagiannya.

Meskipun dalam berita acara rapat disebutkan tanah persawahan dan perladangan maksimum 2 Ha per KK, itu adalah berdasarkan kelaziman yang nantinya juga mempertimbangkan situasi riil di lapangan dengan mempedomani ketentuan terkait TORA. Dalam program TORA tidak ada pembatasan demikian

“Kami siapkan dana di APBD Tapsel untuk kegiatan TORA. Karena sesuai aturan, ada kewajiban setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNPB ke Kas Negara. Saya rasa inilah keputusan terbaik sesuai dengan kewenangan yang ada pada Bupati,” jelas Gus Irawan.

Sesungguhnya seluruh peserta rapat termasuk TPL sepakat untuk APL ini adalah kewenangan daerah. Masalahnya adalah hingga sekarang BPN masih ragu untuk pensertifikatan.

Bupati Tapsel sempat berfikir untuk menyelesaiakan semua ini secara senyap saja, tidak gembar gembor. Tapi itulah, kelihatannya ada pihak yang mungkin keliru memaknai keputusan rapat tersebut sehingga perlu diluruskan.

Termasuk juga soal luasan izin PT TPL di Tapsel yang seolah-olah bertambah 1.200-an Ha. Dari 13 ribuan menjadi 14 ribuan. Sesungguhnya tidak berobah.Sesuai addendum izin PT TPL

Jakarta – Metro Indonesia.id. – Bupati Tapanuli Selatan(Tapsel) H.Gus Irawan Pasaribu,melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,Kepala Bapenas Prof.Dr.Ir.Rahmad Pambudi,di Gedung Pappenas,Jakarta,Jum’at (12-9-2025).

Pertemuan ini membahas sejumlah usulan pembangunan strategis gunaempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,serta mendukung perogram strategis nasional.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, pemerintah pusat menargetkan penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta penciptaan ekonomi yang produktif dan inklusif menuju Visi Indonesia Emas 2045. Fokus utama meliputi swasembada pangan, energi, dan air, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.

Bupati Gus Irawan menyampaikan, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, dan budaya. Namun, pengembangan daerah masih terkendala keterbatasan infrastruktur jalan, jaringan irigasi jangka panjang, serta sarana pendidikan dan kesehatan.

“Melalui dukungan Bappenas, kami berharap berbagai program pembangunan strategis yang kami usulkan bisa menjadi bagian dari prioritas nasional tahun 2026, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Gus Irawan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Tapsel mengajukan sejumlah program prioritas yang diposisikan sebagai instrumen nyata mendukung target RPJMN dan RKP 2026 dengan pendekatan lintas sektor dan wilayah.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program strategis berbasis koperasi dan ketahanan pangan desa.

Dalam Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih Tahun 2025, Rabu (2/7/2025), Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Program ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang pengabdian untuk umat. Kita semua adalah pejuang kesejahteraan masyarakat,” tegas Gus Irawan di hadapan para kepala desa/lurah, ketua koperasi, serta perangkat daerah di Gedung Serbaguna, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok.

Gus Irawan juga menyampaikan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Tapsel telah membentuk Koperasi Merah Putih secara sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan koperasi tersebut sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat.

“Banyak manfaat dari koperasi ini, mulai dari penyediaan sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik, hingga logistik. Ini harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong ASN dan kepala desa untuk turut serta mendaftarkan warga yang rentan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan, Kristian Natanael, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan lima jenis program jaminan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, pekerja mandiri sudah bisa ikut dua program jaminan. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tapsel, Muhammad Yusuf Nasution, menyatakan bahwa program ketahanan pangan yang diluncurkan meliputi pengembangan perikanan, peternakan, dan pertanian. Setiap desa diwajibkan memilih salah satu sektor sesuai potensi lokalnya.

Dari sisi kelembagaan ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Tapsel, Novita Sari Wahyuni, menambahkan bahwa Tapsel menjadi kabupaten tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara. Launching nasional koperasi ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi ke-78.

“Tapsel bahkan sudah menyelesaikan pembentukan koperasi ini pada 5 Juni lalu. Ini prestasi yang membanggakan,” ungkap Novita.

Diakhir acara Bupati menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia, dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah, termasuk manfaat beasiswa bagi anak peserta.

Adapun peserta yang mendapatkan santunan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Beasiswa yakni, Amran Marbun Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan sebesar Rp.187.159.419.

Kemudian Tatar Dongoran dari Desa Kota Tua Kecamatan Tantom Angkola berupa JKM dan beasiswa sebesar Rp.179.000.000. Lalu Sahran dari Desa Telo Kecamatan Batang Toru berupa JKM sebesar Rp.42.000.000.

Rapat koordinasi ini dihadiri, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat se-Tapsel, kades/lurah se-Tapsel, kapus se-Tapsel, PPL pertanian dan perikanan, Ketua KTNA, dan para ketua koperasi desa/kelurahan se-Tapsel.