Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Setelah viral melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Pintu Padang beberapa waktu lalu dengan video yang beredar di semua media sosial termasuk facebook, IG, tiktok hingga X, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu akhirnya melakukan tindakan tegas setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat.

Tidak saja kepada Kepala Puskesmas yang disidak tapi juga kepada satu orang Kabid di Dinas Pendidikan dan satu lagi di Dinas Perdagangan. Selain memecat tiga pejabat itu dari jabatannya, Gus Irawan Pasaribu juga akan terus bersih-bersih terhadap semua yang melakukan pelanggaran.

Hal itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu usai berkunjung ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pembangunan) Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (28/4/2025).

“Saya sudah berhentikan itu yang di puskesmas. Kepala puskesmasnya ternyata begitu saya perintahkan diperiksa oleh Inspektorat ternyata orang ini sebelumnya sering bermasalah . Temuan saya di situ bahwa Tapsel sudah UHC (unviersal health coverage) gitu ya. Mendeklarasikan bahwa dengan KTP bisa berobat gratis. Eh, ternyata di sana masih ada yang bayar,” terangnya.

Dia mengatakan ini boleh jadi berlaku juga puskesmas lainnya. “Jangan coba-coba karena sudah diingatkan, hentikan. Kalau masih dilakukan kita akan tindak tegas,” tuturnya.

“Nanti kita lihat, kita akan dalami terus ini. Itu juga ketemu di sektor pendidikan. Saya terinformasi bahwa ada kepala bidang di Dinas Pendidikan mengancam. Dia ancam kepala sekolah motifnya menarik duit. Bahwa kalau mau bertahan kasi setoran. Ini juga sudah diberhentikan. Selevel Kepala Bidang. Lalu ada juga Kepala Bidang di Dinas Perdagangan. Ini main-main di iuran-iuran pasar. Kalau untuk yang namanya fraud, penyelewengan, menyangkut uang, itu nggak ada maaf. Tidak ada, mohon maaf ya. Karena itu sangat merusak. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi,” katanya tegas.

“Saya akan sangat concern di semua bidang. Tetapi di sektor kesehatan dan pendidikan itu prioritas. Karena mereka menyedot APBD Tapsel hingga 46 persen, masa iya anggaran banyak mereka habiskan tapi layanan tidak maksimal,” ungkapnya.

Gus Irawan Pasaribu menyatakan tindakan terhadap indisipliner ini akan terus dilakukan. Bahkan ketika ditanya jika berhubungan dengan kerabatnya, saudara atau bagian dari keluarga, atau juga titipan keluarga pejabat, dia tegas menjawabnya.

“Mohon maaf misalnya dengan keluarga, ya saya pegang teguh dalihan na tolu, tapi dalam penerapan aturan nggak ada dispensasi karena hubungan darah, hubungan keluarga, nggak ada. Aduh mohon maaf, nggak akan ada dispensasi. Saya hanya bisa sampaikan, nggak bisa ditervensi lah,” tuturnya.

Gus Irawan mengaku prihatin dan mohon maaf kepada masyarakat dengan kondisi pelayanan publik yang terjadi di Tapsel. “Semua instansi yang coba main-main dengan layanan publik, akan kita tertibkan,” katanya. Bupati Tapsel ini berencana mendigitalisasi seluruh pelayan publik di Tapsel.

Mantan Direktur Utama Bank Sumut tiga periode ini mengakui setelah dua bulan bertugas di Tapsel lalu melihat lebih jauh ke dalam ada banyak hal yang harus diperbaiki. Apalagi di salah satu visi misi untuk Tapsel yang disebut Panca Cita adalah reformasi birokrasi. “Ini ternyata temuan saya itu, sudah menyangkut sikap mental. Sikap mental dan juga sistem internal control masih lemah.”

“Karena itu saya banyak berdiskusi, misalnya ini sedang ada audit BPK. Mereka Ramadhan lalu sudah masuk untuk Interim Audit, kemudian datang lagi 14 April ini. Saya banyak berdiskusi dengan mereka. Apa yang mereka temukan dan yang saya temukan mirip. Sistem internal control kita sangat lemah,” kata dia. “Hari ini [Senin 28/4/.2025] saya ke BPKP, karena saya sedang berpikir untuk melakukan review dan ingin memperbaiki sistem internal control tadi itu,” jelasnya.

Apalagi tiga hari lalu dia diminta menandatatangani SK pembentukan tim penilaian mandiri terkait dengan SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah). “Malu saya pernah jadi ketua Ikatan Akuntan Indonesia Sumut 2 periode dan di belakang nama saya Ak, CA tapi tidak bisa membenahi sistem ini di Tapsel,” kata anggota DPR RI ini.

Semua itu kemudian dipadukan dengan hasil sidak. “Sidak yang saya lakukan memunculkan banyak temuan. Saya simpulkan memang sikap mental tidak mudah diperbaiki. Sistem pengendalian bisa diciptakan lah, tapi mengubah sikap mental manusia ini yang kemudian harus paralel dilakukan. Nanti sistem pengendaliannya dirumuskan dan tentu butuh satu komitmen kuat dari setiap pimpinan OPD untuk memastikan sistem itu dijalankan oleh seluruh pelaksana tugas,“ jelas Gus Irawan.

Gus Irawan bicara lebih tegas bahwa tindakan pemecatan yang dilakukan itu sudah diumumkan sebelumnya bahkan di hari pertama memimpin apel pegawai di Kantor Bupati Tapsel. “Saya sudah sampaikan bahwa warisan APBD yang ada itu sebetulnya, kalau penghematan sih tidak terlalu membebanilah karena itu kan menggeser anggaran ke sektor yang lebih prioritas. Meskipun memang pengurangan terjadi dari transfer dari pusat ke daerah, DAU, DAK berkurang di Tapsel Rp113,5 miliar,” tuturnya.

Tetapi sesungguhnya ruang fiskal yang terkoreksi sangat dalam menjadi sangat sempit disebabkan peningkatan belanja pegawai yang untuk 2025 meningkat Rp200 miliar. “Karena itu belanja modal di Tapsel hanya tinggal 5 persen-an saja. Padahal kalau dulu itu masih ada hampir 30 persen,” jelasnya.

“Ini yang sangat membebani dan fixed cost. Tidak ada solusi kecuali pegawainya pensiun atau berkurang. Karena itu saya sampaikan bahwa peningkatan belanja pegawai karena banyaknya tenaga honor ke P3K sudah berproses. Saya tentu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan,” sambungnya.

Karena hal ini sudah menggerus APBD sampai Rp200 miliar serta pengurangan DAK-DAU Rp113 miliar lebih maka total mencapai Rp313,5 miliar, yang membuat belanja modal termasuk belanja infrastruktur untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat minim. “Karena itu saya sampaikan jangan ada mark up apalagi yang fiktif, itu sama sekali tidak dapat ditolerir. Saya juga mengajak seluruh ASN di Tapsel yang berjumlah 7.000 separuh PNS dan separuhnya lagi P3K untuk mengkompensasi minimnya belanja Infrastruktur, di 2025 ini kita tingkatkan kualitas pelayanan birokrasi,“ paparnya menutup pembicaraan.

Padangsidimpuan-Metro Indonesia.id.- Kadis Perkim Padangsidimpuan,Imbalo Siregar.ST.MM.di duga sengaja mengelak dan tidak mau membalas,menjawab surat konfirmasi tentang dikemanakan dan dimana aset bekas bongkaran bangunan dinas perkim tahun 2024.Senin (28 April 2025).

Konfirmasi yang di lakukan untuk menindak lanjuti adanya laporan nara sumber,bahwa aset bongkaran dinas Perkim di duga telah di kuasai oknum oknum yang tidak bertanggung jawab,sewenang wenang dan tidak menggubris peraturan hukum yang mengatur tentang Aset Negara secara sepihak.

Dari hasil peninjauan dan investigasi ke gudang Perkim,memang sudah tidak di temukan lagi aset bongkaran tersebut,begitu pula hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Aset Daerah Kota Padangsidimpuan,Sori Tua Siregar yang mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui kemana Aset bekas bongkaran rehabilitasi Kantor dinas perkim tahun 2024 tersebut,”Sampai sekarang Bagian aset Daerah belum ada menerima laporan tentang bekas bongkaran tersebut,seharusnya kan,Dinas Perkim sudah melaporkan hal itu kepada Sekretaris Daerah,baru di dis posisikan pada kami,namun sampai saat ini,hal itu tidak dilakukan mereka”katanya.

Akan sangat di sayangkan bila arogansi,ke sewenang wenangan dan dugaan ketidak patuhan atau ketidak mengertian terhadap hukum dan perundang undangan,seperti yang sering di pertontonkan Kadis Perkim Kota Padangsidimpuan,Imbalo Siregar.ST.MM,akan merusak citra dan janji akan perubahan yang di dengungkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan terpilih 2024 – 2029.

Sudah selayaknya bila Wali Kota Padangsidimpuan Dr.H.Letnan Dalimunthe.SKM.MM,segera mengevaluasi,dan bila perlu secepatnya mencopot pejabat daerah yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya,serta tidak faham hukum dan per undang undangan,karena akan jadi satu kesalahan bila malah memberikan jabatan rangkap di dinas lain sebagai PLT pada pejabat yang lebih mengutamakan menyenangkan atasan untuk mengamankan jabatannya.

S.Harahap,sebagai salah seorang yang perduli hukum di tegakkan di Kota Padangsidimpuan mengatakan.
“Berdasarkan UU KIP No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan transparansi sebagai salah satu asas pertanggungjawaban keuangan negara,yang mana,Undang-undang ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengharuskan setiap badan publik mengumumkan informasi publik secara berkala.
Undang-undang yang mengatur tentang aset negara, juga dikenal sebagai Barang Milik Negara (BMN), diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pelaksanaan pengelolaan BMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,akan sesegera mungkin membawa dugaan khasus ini keranah hukum agar bisa di proses dan diselidiki secara transparan dan di kerahui masyarakat,kita juga akan mengawal dugaan khasus ini sampai tuntas.”katanya.

Dugaan hilangnya aset bekas bongkaran gedung perkim tersebut merupakan Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan Tahun 2024,dengan Pagu Anggaran Rp.950.000.000,00,yang tender pengerjaannya di menangkan CV.ANUGRAH GEMILANG dengan Alamat Jln.Sutan Mhd.Arif Kota Padangsidimpuan.