https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog Halaman 25

Wako Zulmaeta Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik

0
Wako Zulmaeta Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik
Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah.

 

Hal itu ia sampaikan saat meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Lurah Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Selasa (08/07/2025).

 

Wako Zulmaeta menyatakan bahwa kelurahan memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

IMG 20250708 WA0027

Tidak hanya dalam urusan administratif, namun juga dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial serta menjadi representasi langsung pemerintah daerah di tengah masyarakat.

 

“Kelurahan adalah garda terdepan. Ia bukan sekadar tempat pelayanan publik, tapi juga pusat informasi, penyelesaian masalah, dan wajah pemerintah kota di tingkat bawah,” kata Wako Zulmaeta.

 

Menurutnya, Pemko Payakumbuh bersama DPRD telah berkomitmen menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang belum representatif.

 

Namun ia menegaskan bahwa pembangunan kantor lurah harus memenuhi syarat utama, yakni status lahan yang sudah menjadi aset milik pemerintah kota.

 

“Tanahnya harus jelas, tercatat sebagai aset pemerintah kota. Itu syarat utama yang tidak bisa ditawar untuk melanjutkan pembangunan,” tambahnya.

IMG 20250708 WA0023

Zulmaeta juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan agar hasilnya berkualitas dan sesuai perencanaan.

 

Ia bahkan secara tegas menyatakan tidak akan segan menindak tegas pihak pelaksana jika pembangunan tidak sesuai dengan standar.

 

“Kami akan tuntut pelaksananya jika bangunan tidak sesuai dan tidak berkualitas. Tapi kami juga siap melindungi mereka jika ada intervensi atau gangguan. Laporkan kepada kami,” ujarnya.

 

Ia berharap, setelah pembangunan selesai, kantor lurah yang baru dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para aparatur kelurahan untuk memberikan pelayanan prima kepada warga.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur menyampaikan apresiasinya terhadap realisasi pembangunan yang sudah lama dinantikan masyarakat.

 

Ia mengungkapkan, Kelurahan Koto Panjang merupakan salah satu kelurahan terbaik secara nasional, namun selama ini belum memiliki kantor yang layak.

 

“Saat ini kantor kelurahan berada satu kompleks dengan pasar ternak, tentu belum ideal untuk pelayanan. Kantor baru ini akan menjadi titik awal peningkatan kualitas layanan publik di wilayah ini,” katanya.

 

Ia menjelaskan bahwa proses panjang pembangunan kantor lurah ini telah dimulai sejak pengadaan lahan tahun 2018, dan baru bisa terealisasi pada 2025 melalui perjuangan bersama DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah.

 

Dikesempatan itu juga, Camat Payakumbuh Timur Hepi mengatakan, pembangunan kantor lurah setelah melalui penantian panjang akhirnya terealisasi di tahun 2025.

 

“Rencana pembangunan ini sudah sejak 2018 lalu. Alhamdulillah, tahun ini bisa terealisasi. Ini adalah bentuk perhatian serius pemerintah terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa Kelurahan Koto Panjang merupakan salah satu kelurahan yang pernah meraih predikat terbaik di tingkat regional.

 

“Kelurahan Koto Panjang sebelumnya sudah pernah dinobatkan sebagai kelurahan terbaik tingkat regional. Semoga dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” pungkasnya.

 

Pada kegiatan itu juga dilakukan pemberian bantuan untuk empat Pokdakan yang ada di Kelurahan Kota Panjang, dan masing-masing menerima bantuan seberar Rp. 25juta rupiah.

 

Kegiatan itu juga dihadiri, Sekda Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan, Plt. Kadis Pertanian Ipendi Muis, Forkopimca Payakumbuh Timur, lurah, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (Jee)

Pasca Bentrok, Ini Penjelasan Kades Tamansari

0
Pasca Bentrok, Ini Penjelasan Kades Tamansari
Bogor I metroindonesia.id – Pasca bentrok antara warga penggarap lahan pertanian/perkebunan didesa Tamansari dengan PT PMC kemarin (2/7) semakin memanas.

Pasca terjadinya bentrok 2 juli yang terjadi dilokasi kawasan pendozeran PT PMC,kepala desa tamansari kecamatan tamansari.

Kepala desa taman sari beberapa kali sudah melakukan mediasi namun karena tidak ada nya kesepakatan mediasi pun berjalan dengan buntu,pasalnya surat yang diinginkan oleh PT PMC dianggap berbeda dengan surat yang diajukan oleh penggarap.selasa (08/07/2025)

Pasca

‎pasca terjadinya bentrok Sunandar kepala desa taman sari dalam keterangannya mengatakan “yang pertama terkait kegiatan yang dilakukan oleh pihak PMC terutama di dua pekan terakhir,memang saya pernah hadir ke PT PMC ketika melakukan giat cutandfile saat itu saya di hubungi oleh warga yang datang kelapangan untuk di berhentikan karena ada kesepakatan menurut mereka yang belum tercapai.”jelasnya”

‎”lebih lanjut saat itu saya hadir kelapangan disitu hadir juga para penggarap dan orang lapangan dan pihak PMC dimana saat itu dari penggarap mengharapkan kegiatan cut and file tersebut agar di berhentikan dahulu.sementara dari pihak PMC karena merasa sudah mengantongi izin yang lengkap mereka tetap ingin melaksanakan kegiatan.”ujarnya”

‎Masih kata sunandar, “makanya saya hadir di lapangan pada saat itu kemudian saya minta kepada orang lapangan untuk di sampaikan kepada pihak PMC,saat itu kita berdiskusi dihadiri oleh Babinsa, Babinmas dan perwakilan penggarap yang hadir pada saat itu.nah karena saya merasa penting untuk meminta arahan atau pendapat terkait keinginan untuk menghentikan pendozeran. Saya minta kepada orang lapangan PMC untuk menghubungi pimpinannya.”.

Pasca

‎Kemudian saat itu di hubungi lah pimpinan nya dari PT PMC dan kita sampaikan bahwa kita sedang di lapangan bersama penggarap yang menginginkan itu di hentikan terlebih dahulu.

‎Kemudian saat itu ada pernyataan bahwa “silahkan di hentikan dulu tapi bersurat.surat tersebut adalah surat permohonan penolakan, nah saat itu perwakilan Penggarap sudah siap dan akan membuat surat penolakan nya dan di tunggu sampai sore itu.dan selesailah mediasi saat itu dan kegiatan tidak di lanjutkan.

‎Kemudian dari pihak Penggarap sore datang kepada saya membawa surat,tapi suratnya adalah pernyataan kesepakatan  antara penggarap dengan PMC.saat itu belum di tanda tangan oleh kedua belah pihak dan saya tidak mungkin tanda tangan dong karena kedua belah pihak belum tanda tangan.atau salah satu pihak lah yang saat itu belum tanda tangan.

‎‎Saya sampaikan silahkan di sampaikan dulu kepada pihak yang bersangkutan untuk dibaca apa isi surat itu,apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.kalau memang sudah sepakat saya akan tanda tangan.kemudian di bawalah surat tersebut namun tidak kembali lagi.

‎Ditunggu sampai hari Rabu karena dianggap surat permohonan penolakan nya belum masuk akhirnya PT PMC melaksanakan lagi kegiatan cutandfil nya,karena dianggap belum selesai disitulah terjadi bentrokan antara penggarap dengan PT PMC.”jelas Sunandar”.

‎Saat di mintai keterangan kepada perwakilan Penggarap,mengatakan pertemuan mediasi tersebut mengalami kebuntuan karena kami di minta untuk menolak kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT PMC yang seharusnya hasil mediasi yang harus dilakukan untuk membuat kesepakatan penghentian pendozeran karena kegiatan sudah berjalan,bukan baru berjalan.”jelasnya”

Pasca

‎Lalu pihak Penggarap juga menambahkan seperti nya di sini ada kekeliruan dalam hal ijin lokasi karena yang tercantum di dalam ijin lokasi tersebut.kegiatan dilakukan di desa Ciapus kecamatan Ciomas bukan desa taman sari kecamatan taman sari.ada apa sebenarnya dengan kepala desa taman sari.”tegasnya”

‎Lebih lanjut dalam hal ini pihak kepala desa taman sari dianggap tidak bisa mencari solusi untuk masyarakat, dikarenakan ijin lokasi yang berbeda pun masih di paksakan untuk melakukan kegiatan,jelas salah seorang Penggarap.

Berdasarkan ‎Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Ya, kepala desa memang bisa diberhentikan dari jabatannya, dan salah satu alasannya adalah karena membuat kegaduhan di kalangan warga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. 

Pasca

Sampai saat ini, berita ini publikasikan, salah seorang warga masih mengumpulkan bukti keterlibatan Kepala Desa yang diduga telah membuat kegaduhan di masyarakat [] Tim

Polres Melawi Siapkan 1,4 Ton Pupuk Untuk Ketahanan Pangan

2
Polres Melawi Siapkan 1,4 Ton Pupuk Untuk Ketahanan Pangan
MELAWI, metroindonesia.id – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian di Kabupaten Melawi. Polres Melawi menyiapkan 1,4 ton pupuk kohe untuk petani jagung.

Kapolres Melawi, AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla, mengatakan bahwa pupuk kohe yang terbuat dari limbah ternak tersebut akan digunakan untuk penanaman jagung serentak pada Rabu, 9 Juli 2025.

“Program ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendorong penggunaan pupuk alami yang ramah lingkungan serta mendukung pertanian berkelanjutan,” ujar Harris , Selasa (8/7/2025).

AKBP Harris juga mengatakan bahwa penyediaan pupuk kohe ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Polres Melawi dalam mendukung program pemerintah di bidang pertanian.

“Pupuk kohe sangat efektif digunakan pada tanaman jagung karena mampu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Selain itu, pupuk ini juga lebih ramah lingkungan, terjangkau dan membantu menyuburkan lahan pertanian,” ulasnya.

Pupuk kohe yang disiapkan berasal dari limbah peternakan ayam yang dikelola secara higienis, sehingga aman digunakan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah serta hasil pertanian.

Polres Melawi berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi nyata dalam setiap lini kehidupan masyarakat, termasuk dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Diduga Muncul Lagi Proyek Tidak Bertuan Alias Siluman Di Wilayah Cilamaya Kulon.

0
Diduga Muncul Lagi Proyek Tidak Bertuan Alias Siluman Di Wilayah Cilamaya Kulon.

Karawang {metroindonesia.id}-Proyek pembangunan turap di Jalan Raya pasirukem – Cilamaya tepatnya di pertigaan Pertamina desa pasirukem kecamatan Cilamaya kulon kabupaten Karawang Jawabarat menjadi sorotan tajam tim media, pasalnya diduga pekerjaan proyek tersebut sudah dilaksanakan 5 hari belum terpampang plang nama proyek alias siluman .

TimePhoto 20250708 095031

Hasil investigasi media metro indonesia.id di lapangan, saat di lokasi konfirmasi ke setiap pekerja namun semua pekerja bungkam tidak menyebutkan nama mandornya, pengawas, apalagi pemborongnya.
” Untuk pekerjaan sudah di kerjakan 5 hari pak, Tadi ada mandor ke sini pagi- pagi namun berangkat lagi nama mandor juga saya tidak tahu, apalagi pengawas dan bosnya .”Ungkap pekerja.
Selasa ( 08-07-2025 ).

TimePhoto 20250708 095145

Awak media mencoba konfirmasi ke kepala desa, Desa Pasirukem “Purwanto melalui via whatsapnya.”Besok saya beritahu pak, biar pasang papan proyeknya kemarin saya ketemu buru-buru karena ada acara pelantikan, temui aja terus tegur pak.”Jawab kepala desa pasirukem.

TimePhoto 20250708 095227

Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran aturan transparansi, karena proyek seharusnya tidak dimulai tanpa memenuhi persyaratan dasar dahulu.

Pekerjaan tanpa papan informasi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap proyek dana pemerintah mencantumkan detail anggaran, waktu pelaksanaan, dan identitas pelaksana.

Tanpa papan ini, warga sekitar pun tidak memiliki kejelasan mengenai proyek yang berlangsung, seolah – olah proyek tersebut adalah “proyek siluman.

Dengan pemberitaan ini diharapakan memicu tindakan dari pihak dinas terkait untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut .

( Dra )

Launching In-koppas Merah Putih Cirebon, Solusi Perekonomian Pelaku Usaha Kecil.

0
Launching In-koppas Merah Putih Cirebon, Solusi Perekonomian Pelaku Usaha Kecil.

Cirebon { metroindonesia.id }-  Gebyar launching Induk Koperasi Pedagang Pasar (In-opas), Hadirnya Inkopas Merah Putih Cirebon, untuk membantu perekonomian para pelaku usaha kecil dan pedagang pasar Sekabupaten Cirebon, untuk menyambut kedatangan owner Inkopas Merah Putih Cirebon, dimeriahkan dengan seni budaya tarian topeng
Inkopas Merah putih untuk mendukung Program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir untuk meningkatkan gairah perekonomian nasional, salah satunya melalui penguatan koperasi di seluruh Indonesia.
Senin 07-07-2025 ).

IMG 20250707 WA01291

Inkopas hadir untuk  para pelaku usaha dari tingkat Desa hingga provinsi, koperasi menjadi solusi nyata untuk memberdayakan pedagang kecil dan memutus mata rantai praktik pinjaman online ilegal (pinjol) dan rentenir yang selama ini meresahkan masyarakat.

Dengan kehadiran Inkoppas di  Kabupaten Cirebon salah satu bentuk nyata dukungan terhadap program Presiden Prabowo, Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan Inkoppas  Merah Putih Cirebon dan Induk Koperasi Pedagang Pasar berkantor di Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, acara launching tersebut berlangsung meriah di GOR Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

IMG 20250707 WA01281

Kegiatan ini diawali dengan pemberian santunan kepada 600 jompo dan anak yatim, sebagai bentuk kepedulian sosial dari Inkoppas kepada masyarakat sekitar.

Inkoppas Cirebon dipimpin oleh H. Untung Sudrajat, SE, MM, dan acara ini turut dihadiri oleh para pemilik koperasi serta Direktur Utama Inkoppas, H. Husein. Pt mawar indah abadi.

Dalam sambutannya, H. Husein menyampaikan bahwa Inkoppas hadir untuk membantu pedagang kecil dan menengah di wilayah Cirebon, khususnya dalam hal permodalan dan pendampingan usaha.

“Kami memberikan pinjaman modal sebesar Rp,3000.000 ( tiga juta rupiah ) hingga Rp,5000.000 ( lima juta rupiah ) kepada para pedagang berupa Barang yaitu Sembako. Harapannya, dengan tambahan modal ini, pedagang dapat meningkatkan usahanya, memperoleh keuntungan, menyekolahkan anak-anak mereka, serta perlahan memutus ketergantungan terhadap pinjol dan rentenir.”Jelasnya.

( Red )

Masyarakat Sangat Bersukur Dan Mempunyai Harapan Kedepannya Setelah Dilakukan Pembangunan Jalan Di Mosa.

0
Masyarakat Sangat Bersukur Dan Mempunyai Harapan Kedepannya Setelah Dilakukan Pembangunan Jalan Di Mosa.

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Tidak sia sia Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ( Pemkab Tapsel) melalui dinas PUPR Tapsel menggelontar kan anggaran Puluhan Milyar Rupiah untuk peningkatan infrastruktur Jalan Desa Baringin ( Mosa Jae dan Mosa Julu) Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun Anggaran 2024 lalu.Minggu ( 6 Juli 2025 ).

IMG 20250706 WA00352

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan awak media ini ke lokasi Mosa Jae /Mosa Julu,desa Baringin pada Minggu (6/7/2025), didapat beberapa pengharapan dan masukan dari Tokoh masyarakat setempat.

” Setahu saya jalan tersebut dibangun pada tahun 2024 lalu dan hingga saat ini benar benar membantu dan sangat menguntungkan bagi masyarakat baik untuk aktivitas sehari hari,maupun untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat yang selama ini terkendala dalam memasarkan hasil pertanian mereka,sebagai mana kita ketahui bersama bahwa masyarakat sekitar sini mayoritas adalah petani ” ungkap I.Hasibuan

Sejalan dengan itu,Ranto Harahap sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat juga mengatakan bahwa dengan kondisi jalan yang mulus sekarang ini telah membuat rezeki masyarakat bertambah lancar .

” Kami masyarakat sangat bersyukur dan merasa beruntung atas perhatian pemerintah di desa kami ini, dengan kondisi jalan yang demikian bagus dan belum ada kerusakan otomatis perputaran ekonomi dan rezeki masyarakat makin bertambah , karena tidak ada halangan dan rintang jalan rusak lagi untuk aktivitas kami seperti mengangkut hasil panen kebun dan lain sebagainya ” Jelas Rinto Harahap

Namun beberapa masyarakat mengatakan pengharapannya,dimana masyarakat berharap agar keluhannya di dengar dengan masalah jembatan penghubung yang memerlukan perhatian khusus dari pemkab tapsel.

” Kalau masalah jalan bukan hanya bersyukur namun sangat menguntungkan bagi kami, akan tetapi kondisi jembatan penghubung jalan sudah rusak parah dan perlu perhatian khusus dari pemkab tapsel, kami sangat berharap tahun 2025 ini dapat terealisasi untuk pembangunan jembatan tersebut ” Ungkap A. Nasution kepada awak media ini di lokasi jembatan rusak desa Baringin

Tokoh masyarakat lain yakni R. Siregar dan Simamora menjelaskan jumlah jembatan Rusak sepanjang jalan Mosa Jae dan Mosa Julu

” Ada 4 titik jembatan penghubung jalan yang rusak parah sepanjang jalan ini, yang mana jembatan hanya dibuat kayu balok bulat untuk di lalui masyarakat, 3 diantaranya sudah ambruk dan tidak bisa di lewati sama sekali dan masyarakat yang melintas menggunakan jalan alternatif di samping kiri/kanan jembatan melalui sungai ” Jelas R. Siregar yang diaminkan Simamora

Terakhir R.Siregar menyatakan sangat menyayangkan adanya segilintir oknum yang mengatakan bahwa jalan yang baru di perbaiki tahun lalu sudah Rusak

” Jalan ini benar benar tidak ada yang rusak dan masih kondisi bagus,sangat disayangkan ada segelintir orang menyatakan hal tersebut padahal jelas jelas kami masyarakat yang beraktivitas setiap harinya menggunakan jalan ini ” Tutup R.Siregar.

Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 20 Di Asrama Haji Medan.

0
Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 20 Di Asrama Haji Medan.

 

Medan – Metro Indonesia.id. – Jamaah haji asal Tapanuli Selatan yang tergabung dalam Kloter 20 Debarkasi Medan tiba kembali di Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, di Asrama Haji Medan, Sabtu (5/7/2025) malam.

Screenshot 20250706 1037083

Kelompok terbang (Kloter) 20 ada 360 jamaah yang terdiri dari jamaah asal Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 174 orang, dan Kota Medan sebanyak 186 orang. Rombongan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA-3420 pada pukul 18.30 WIB.

Dalam sambutannya, Wabup Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga yang mewakili Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemulangan ibadah haji tahun ini.

Screenshot 20250706 103708

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah. Semoga menjadi haji mabrur/hajjah mabrurah dan membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Jafar.

Pemerintah Kabupaten Tapsel, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai layanan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan jamaah setibanya di Tanah Air, termasuk pemeriksaan medis sebelum perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tapsel, Ainul Bahri Pohan, menjelaskan bahwa setelah mendarat di Kualanamu, seluruh jamaah langsung diberangkatkan ke Asrama Haji Medan untuk prosesi serah terima antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

“Jamaah haji asal Tapsel dijadwalkan bertolak kembali ke kampung halaman dengan menggunakan 7 unit armada bus ALS. Mereka diperkirakan tiba di Masjid Agung Syahrun Nur Kabupaten Tapsel pada Minggu (6/7/2025) pukul 09.00 WIB dan kedatangan jamaah haji akan disambut oleh Bupati Tapsel, Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat Pemkab Tapsel, Ketua TP PKK dan Staf Ahli PKK Tapsel beserta Ketua DWP Tapsel,” kata Ainul.

Screenshot 20250706 103640 1

 

Prosesi penyambutan diawali doa bersama dengan harapan agar para jamaah mampu menjadi panutan serta membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.

Turut mendampingi Wabup Tapsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra Hamdan Zen, serta Kakan Kemenag Tapsel H. Masir Rambe, MA. Dan dihadiri anggota DPRD Provsu, Kakanwil Kemenag Sumut dan Kakan Kemenag Kota Medan.

Banjir Landa 3 Desa Di Kab. Bogor

0
Banjir Landa 3 Desa Di Kab. Bogor
Bogor I metroindonesia.id – Hujan deras yang mengguyur kab Bogor pada Sabtu, 5 Juli 2025 menyebabkan banjir di beberapa wilayah RW 04 desa Sirnagalih, Tamansari dan wilayah desa Sukaluyu kecamatan Tamansari.

Warga mulai geram atas musibah yang terjadi, dan menunding pihak oligarki yang harus bertanggung jawab atas kerugian materi dan immateri, ungkap seorang warga.

Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok elit. Kelompok ini biasanya memiliki kekayaan besar, pengaruh kuat, atau koneksi dengan pemerintahan.

Banjir

 

‎Yudi Irawan salah seorang tokoh masyarakat mengatakan, banjir yang pertama kali terjadi di wilayah taman sari akibat banyaknya pendozeran dan bangunan yang di duga melakukan penyempitan saluran air di hulu sungai sehingga  menyebabkan beberapa daerah di taman sari kebanjiran.”jelasnya”

‎Selain itu dampak akibat dari adanya pendozeran yang di dilakukan berakibat banjir yang di sertai lumpur,yang sangat meresahkan masyarakat.mirisnya lagi dengan kejadian ini, pihak terkait yang ikut merusak lingkungan terkesan tidak perduli dengan sebab yang timbul.”ungkapnya”

‎‎Yudi Irawan berharap agar kejadian banjir di wilayah Sukamantri dan sirna galih dapat perhatian serius dari pihak   pemerintah, dan bertaggung jawab untuk nyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Banjir

‎Andri sebagai pemerhati lingkungan hidup meminta kepada pemerintah daerah untuk mencabut ijin dan menghentikan segala kegiatan yang ada di wilayah taman sari.karena apabila di biarkan hal ini akan menimbulkan banjir yang lebih luas lagi ke berbagai wilayah.”jelasnya”

‎Selain itu Andri menambahkan,gunung salak merupakan wilayah resapan air di wilayah kota Bogor maupun kabupaten Bogor,dengan adanya kegiatan perusakan lingkungan,dapat menyebabkan banjir akan meluas kemana-mana.”tegasnya”

‎ Apabila pemerintah daerah tidak mencabut dan menghentikan segala bentuk kegiatan dan aktifitas yang menyangkut pembangunan yang ada di wilayah gunung salak tersebut.

‎Jadi saya meminta kepada pemerintah daerah untuk mengambil  tindakan – tindakan tegas, baik secara hukum maupun aksi nyata, sehingga tidak ada lagi kegiatan kegiatan yang menyangkut pengrusakan alam.

Ditempat terpisah, A. Rachman mempertanyakan kemana anggara BTT (Biaya Tidak Terduga) selama ini, seperti diketahui bersama Peraturan Bupati Bogor pada tahun 2020 lebih spesifik pada bantuan Bansos beras 30 Kg.

Sementara Tujuan utama BTT adalah untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial, atau kejadian luar biasa lainnya yang membutuhkan penanganan segera. (B.A/L.D)

 

Bupati Tapsel Tegaskan Pentingnya Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Rapat Kordinasi Ketahanan Pangan Dan Koperasi Merah Putih.

0
Bupati Tapsel Tegaskan Pentingnya Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Rapat Kordinasi Ketahanan Pangan Dan Koperasi Merah Putih.

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program strategis berbasis koperasi dan ketahanan pangan desa.

Screenshot 20250704 2022432

Dalam Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih Tahun 2025, Rabu (2/7/2025), Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Program ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang pengabdian untuk umat. Kita semua adalah pejuang kesejahteraan masyarakat,” tegas Gus Irawan di hadapan para kepala desa/lurah, ketua koperasi, serta perangkat daerah di Gedung Serbaguna, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok.

Gus Irawan juga menyampaikan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Tapsel telah membentuk Koperasi Merah Putih secara sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan koperasi tersebut sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat.

“Banyak manfaat dari koperasi ini, mulai dari penyediaan sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik, hingga logistik. Ini harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong ASN dan kepala desa untuk turut serta mendaftarkan warga yang rentan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Screenshot 20250704 202243

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan, Kristian Natanael, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan lima jenis program jaminan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, pekerja mandiri sudah bisa ikut dua program jaminan. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tapsel, Muhammad Yusuf Nasution, menyatakan bahwa program ketahanan pangan yang diluncurkan meliputi pengembangan perikanan, peternakan, dan pertanian. Setiap desa diwajibkan memilih salah satu sektor sesuai potensi lokalnya.

Dari sisi kelembagaan ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Tapsel, Novita Sari Wahyuni, menambahkan bahwa Tapsel menjadi kabupaten tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara. Launching nasional koperasi ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi ke-78.

“Tapsel bahkan sudah menyelesaikan pembentukan koperasi ini pada 5 Juni lalu. Ini prestasi yang membanggakan,” ungkap Novita.

Diakhir acara Bupati menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia, dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah, termasuk manfaat beasiswa bagi anak peserta.

Adapun peserta yang mendapatkan santunan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Beasiswa yakni, Amran Marbun Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan sebesar Rp.187.159.419.

Kemudian Tatar Dongoran dari Desa Kota Tua Kecamatan Tantom Angkola berupa JKM dan beasiswa sebesar Rp.179.000.000. Lalu Sahran dari Desa Telo Kecamatan Batang Toru berupa JKM sebesar Rp.42.000.000.

Rapat koordinasi ini dihadiri, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat se-Tapsel, kades/lurah se-Tapsel, kapus se-Tapsel, PPL pertanian dan perikanan, Ketua KTNA, dan para ketua koperasi desa/kelurahan se-Tapsel.

Bupati Tapsel H.Gus Irawan Pasaribu Secara Resmi Serahkan SK Pengangkatan Pegawai PPPK.

0
Bupati Tapsel H.Gus Irawan Pasaribu Secara Resmi Serahkan SK Pengangkatan Pegawai PPPK.

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di Lapangan Parade Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (3/7/2025).

Screenshot 20250704 202155

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para PPPK yang telah resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut pelantikan ini sebagai “lompatan besar” bagi Kabupaten Tapanuli Selatan yang tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor.

“Hari ini Anda semua bukan lagi tenaga harian lepas, tapi sudah menjadi bagian dari ASN. Ini bukan sekadar perubahan status, tapi juga amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bupati Gus Irawan.

Bupati juga menekankan pentingnya etos kerja, empati, dan pelayanan publik yang berkualitas dari para PPPK. Ia meminta agar pengabdian kepada negara tidak hanya dilihat dari status kepegawaian, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada masyarakat.

Screenshot 20250704 2022032

“Layanilah rakyat dengan hati yang tulus dan penuh empati. Tunjukkan bahwa PPPK adalah penguat pelayanan publik, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Tapsel Tuntas 100 Persen Bentuk Koperasi Merah Putih

Dalam kesempatan itu, Bupati Gus Irawan juga menyoroti capaian strategis Tapanuli Selatan dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengklaim bahwa Tapsel menjadi kabupaten pertama di Sumatera Utara yang berhasil merampungkan pembentukan KMP di seluruh desa dan kelurahan.

“Ini pencapaian luar biasa. Kita berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan KMP berkat kolaborasi yang solid dari tingkat desa, dan kelurahan hingga terdaftar pembentukannya di Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Dasar Hukum Pengangkatan PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tapsel, Ahmad Suaib Harianja, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengangkatan PPPK ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Kepmenpan RB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan PPPK

Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPPK.

Dari total 633 PPPK yang dilantik, terdiri atas 68 tenaga guru, 35 tenaga kesehatan, dan 530 tenaga teknis. Mereka akan ditempatkan di 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di wilayah Tapanuli Selatan.

Screenshot 20250704 202203

Dengan penyerahan SK ini, para ASN PPPK diharapkan dapat langsung menjalankan tugas di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Selatan.

Tampak hadir, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Bagian dan camat.