TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.-Memasuki usia ke-79 tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan dedikasi dan peran strategis dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat di seluruh penjuru negeri. Hal ini ditegaskan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar di Aula Mako Polres Tapsel, Kecamatan Sipirok, Senin (1/7/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi Polri, khususnya Polres Tapsel, yang dinilainya konsisten menghadirkan terobosan dan prestasi setiap hari.

“Di usia ke-79, Polri terus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai inovasi dan semangat pengabdian. Polres Tapsel menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dapat berjalan harmonis demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Gus Irawan.

Perayaan HUT Bhayangkara tahun ini mengusung tema “Polri Untuk Masyarakat”, yang mencerminkan komitmen korps Bhayangkara dalam memperkuat kedekatan dengan publik serta menjaga stabilitas nasional dari lapisan paling bawah.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH yang akan bertugas di lingkungan Polda Sumatera Utara. Selama masa kepemimpinannya sekitar satu tahun tujuh bulan, AKBP Yasir dinilai berhasil membangun sinergitas serta menciptakan rasa aman di Tapsel.

“Kami merasa kehilangan atas kepindahan beliau. Namun kami doakan sukses di tempat yang baru. Semoga Polri semakin dicintai dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa,” tambah Gus Irawan.

Sementara itu, AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH menegaskan bahwa eksistensi Polri tak akan pernah terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menilai bahwa integritas dan kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan Polri.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari Pemkab Tapsel, Pemkab Paluta, dan masyarakat sangat membantu kami dalam menjalankan tugas. Terlebih dengan adanya bantuan gedung baru, kami lebih siap memberikan pelayanan optimal,” kata Yasir.

Yasir juga mengungkapkan bahwa Polres Tapsel, yang berdiri sejak tahun 1948, merupakan salah satu Polres tertua di kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Namun, ia tak menampik masih adanya sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan personel hingga akses wilayah.

“Kami tetap berkomitmen bahwa setiap laporan masyarakat harus dapat diselesaikan maksimal dalam waktu 1×24 jam. Ini demi menjaga rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” jelasnya.

Acara ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun, yang menjadi simbol rasa syukur atas kiprah Polri selama 79 tahun melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 dihadiri Bupati Paluta, Ketua DPRD Paluta, Kajari Tapsel dan Paluta, Dandim 0212/TS, Wakil Ketua DPRD Tapsel, Wakapolres Tapsel, Sekda Paluta, Ketua Pengadilan Agama, Ketua KPU Tapsel dan Paluta, Pimpinan OPD Tapsel, Ketua Bhayangkari Tapsel beserta jajarannya, tokoh agama, ormas keagamaan dan pemuda serta tokoh masyarakat.

TAPSEL, SUMUT – Metro Indonesia.id -Tak Terima Anaknya di Aniaya , Nur Annisa Harahap Melapor Ke Polres Tapanuli Selatan ( Tapsel) Sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/290/IX/2025/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA

Nur Annisa Harahap mengatakan dugaan penganiayaan terhadap anaknya terjadi di Pondok Pesantren Jannatul Qur’an Desa Siamporik Dolok Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli selatan pada Selasa ( 23/9/2025) malam

” Anak saya Imam Aananta Tarigan Menimba Ilmu Di Pondok Pesantren Jannatul Qur’an , Saya heran saat tengah malam anak saya diantar Payaman nasution kerumah saya di Desa Parsalakan kec.Angkola Barat Tapsel dalam keadaan menangis dan babak belur, Payaman nasution mengatakan bahwa anak saya di pukul oleh Sulaiman Harahap ” Kata Nur Annisa

” Yang lebih parahnya lagi menurut Payaman Nasution terduga Pelaku memukul anak saya karena diperintah oleh Orang tua pelaku Yunan Harahap dan kejadian tersebut terjadi di Ruang Makan Pondok,saya mengantar anak saya ke pondok itu untuk menimba ilmu bukan untuk dianiaya ” Tambah Nur Annisa

Terpisah, Marahalim Harahap Korda DPC Grib Jaya Tapsel mengecam Kejadian tersebut

” Miris hati melihat Orang Tua Korban dengan segenap hati Menitipkan Anaknya untuk menimba ilmu di Pesantren itu malah diduga dianiaya oleh anak lain,Dunia pendidikan kini kembali tercoreng,atas kejadian tersebut saya tegas kan Pihak Polres Tapsel Agar menangani secara serius dan meminta untuk segera menangkap terduga pelaku penganiayaan anak,Itu sudah Pasal berlapis nanti ” Kata Marahalim

” Kami dari DPC Grib Jaya Tapsel akan terus kawal perkembangan kasus ini,apalagi ini menyangkut anak dibawah umur,saya berpesan agar tidak ada main mata antara terlapor dengan Aparat ” Tegas Marahalim

Hingga berita ini di terbitkan belum ada keterangan Resmi dari Pihak Polres Tapsel dan Pihak Pondok Pesantren Jannatul Qur’an

Karawang.{metroindonesia.id}-“Pemerintah Kabupaten Karawang Jawabarat, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ( DPMD) dengan terjadinya ada dugaan di desa tanjung kecamatan banyusari kabupaten Karawang, yang Diduga Oknum Kades Tanjung merangkap menjadi profesi wartawan , kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ( DPMD ) saat ditemuin tim media ” Pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap kepala desa yang terbukti melanggar aturan dengan merangkap jabatan.
Kamis (25-09-2025).

“Terimakasih infonya. Kita baru tahu sekarang ini , nanti akan kami dikomunikasikan terlebih dahulu ke camat, dan kita minta bantuan apakah yang bersangkutan benar tercatat di Bok Redaksi media tersebut atau tidak,” ujar Syaepuloh, Kamis (25/9/2025).

Lanjutnya, Rekan – Rekan media yang punya data atas dugaan kepala desa yang merangkap jabatan, jangan ragu menyampaikan ke kami. Nanti kami cek kebenarannya ke BKPSDM,” imbuhnya.

Syaepuloh, menegaskan, laporan dari masyarakat bisa menjadi dasar tindakan administratif, mulai dari penyuratan hingga rekomendasi pemberhentian dari jabatan di desa bagi mereka yang terbukti melanggar.

Ia berharap, Agar semua pihak memanfaatkan waktu tambahan ini dengan sebaik-baiknya. “Jangan tunggu sampai kami turun tangan dengan sanksi. Lebih baik patuhi aturan sejak awal, supaya semua berjalan baik,”Tandasnya.

Sebagai informasi, instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara yang menegaskan kejelasan status hukum aparatur desa yang telah diangkat sebagai PPPK. Prinsipnya jelas, tidak boleh merangkap jabatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

“Kami ingin desa-desa kita tertib, bukan sekadar menghukum. Karena yang paling penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat,”Pungkasnya.

( Dra )