Karawang.{metroindonesia.id}-Hasil audensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) bersama Komisi II DPR RI Dede Yusuf, menyatakan DPR RI siap membahas peralihan status PPPK menjadi PNS dalam Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selasa ( 30-09-2025 ).

Ini sebuah angin segar yang selanjutnya akan diperjuangkan oleh IPN. Mereka pun berencana melakukan audensi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk memperjuangkan status peralihan status PPPK menjadi PNS didalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) nanti.
“Riska Apriani M.Pd, Ketua IPN DPC kabupaten karawang Jawa barat. Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) menyatakan bersama anggotanya siap mendorong dan ikut mengawal keinginan IPN mewujudkan perubahan status tersebut. “Mendorong agar pemerintah memasukkan klausul peralihan PPPK ke PNS tanpa tes lagi.”ungkapnya.

Karena masih banyak guru honorer dan tenaga kependidikan telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status. Pemerintah harus segera menuntaskan basis data dan skema peralihan dengan melibatkan Organisasi.”Katanya.

“Skema transisi ini tidak boleh menyisakan ketimpangan, terutama bagi tenaga honorer di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan di luar Jawa,” tegas Riska .

khawatir ke depan anak-anak bangsa akan enggan menjadi guru jika status dan kesejahteraan tenaga pendidik tidak diperbaiki. “Nanti kalau semakin lama tidak ada yang mau menjadi guru, terus anak-anak belajarnya diajari oleh siapa? Apakah harus didatangkan dari mana? Kan tidak mungkin,”Pungkasnya.

( Dra )

Karawang {metroindonesia.id}-Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang menggelar rapat konsolidasi perdana di Aula Rumah Makan Sambel Hejo, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang jawa barat Selasa (30/9/2025).
‎
‎Rapat dihadiri jajaran pengurus harian, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta anggota AMKI Kabupaten Karawang.

‎‎Dewan Pembina AMKI Karawang, *Asep Agustian, SH., MH., atau yang akrab disapa Askun ,dalam acara tersebut menegaskan.*Pentingnya semangat kolektif dalam menghidupkan organisasi.

‎“Semua anggota harus punya spirit yang sama untuk menghidupkan organisasi, bukan numpang hidup di organisasi,” Tegas Askun.

‎Ia juga menekankan perlunya keberadaan kantor atau sekretariat sebagai basis kegiatan organisasi, karena itu salah satu hal yang harus ada ketika berorganisasi. Di sana akan menjadi tempat menyusun program kerja dan bertarungnya ide serta gagasan,”jelasnya.

‎lanjutnya, ‎Tak hanya itu, ia mengingatkan pentingnya perlindungan risiko kerja bagi semua anggota harus mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan maupun kesehatan, Nanti ketua harus mendaftarkan semua anggota ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi yang belum punya, selain itu berharap semua anggota AMKI solid serta patuh pada keputusan organisasi.*katanya.

‎‎“Percayalah kepada pengurus, jalankan keputusan organisasi dengan sepenuh hati. Jika semua anggota solid, bukan tidak mungkin AMKI akan menjadi organisasi media yang layak diperhitungkan,”Pungkasnya.

(Dra)

Karawang.{metroindonesia.id}-Ketua umum IPN DPC kabupaten Karawang Jawa barat, “Riska Apriani M.Pd, meminta PPPK ke ASN Tanpa tes, karena PPPK sudah ASN yang Ber NIP PPPK. Dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 terkait pengadaan dan perencanaan PNS, menyebutkan diambil dari PPPK yang masih berstatus kontrak menjadi pegawai tetap ASN yaitu PNS.
Selasa ( 30-09-2025 ).

Dengan nasib dan kesejahteraan Ribuan pendidik yang ada di Indonesia, ketua umum IPN DPC Kabupaten Karawang “Riska Apriani M.Pd,Berharap, *pemerintah bisa merumuskan pasal peralihan PPPK sebagai ASN kontrak menjadi PNS sebagai pegawai tetap ASN”ujarnya.

Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) sedang mengusulkan RPP ke Setneg.“Jadi IPN berharap agar dimasukkan klausul perubahan,”Ungkap Riska.

“DPC IPN kabupaten Karawang mendukung penuh langkah selanjutnya Audiensi dengan Kemsetneg berdasarkan arahan dari Komisi 2 DPR-RI akan mendesak mekanisme Peralihan PPPK Guru tanpa Tes (IPN Kawal RPP Manajemen ASN ke Kemsetneg.”Pungkasnya..

( Dra )

Karawang.{metroindonesia.id}-IPN kembali menyuarakan tuntutan mereka dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Aspirasi ini terus diupayakan agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi yang relevan, terutama terkait revisi UU ASN dan PP Manajemen ASN.
Perjuangan IPN ini sejalan dengan upaya dati berbagai pihak lain serta didukung oleh seluruh Fraksi di komisi II.

“Riska Apriani A.md, selaku kepengurusan DPP IPN pusat menyampaikan, Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) secara aktif memperjuangkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Rabu ( 23-09-2025 ).

“Harapan kami meminta pengalihan status PPPK ke PNS tanpa perlu melalui seleksi tes ulang, terutama bagi para guru dan tenaga kependidikan dengan masa pengabdian yang sudah lama.

Lanjutnya, Perlindungan dan kesejahteraan: IPN menyoroti kesenjangan hak dan jaminan yang dialami PPPK dibandingkan dengan PNS, seperti masalah gaji, jenjang karier, dan jaminan pensiun. IPN berargumen bahwa beban kerja dan tanggung jawab PPPK setara dengan PNS.”katanya.

Kami selaku pengurus DPP IPN pusat, ingin membesarkan IPN di kabupaten Karawang Karena IPN itu termasuk organisasi atau Profesi sama dengan PGRI, IGI dan organisasi besar lainnya”Pungkasnya.

( Red )