Persoalan Lembah Harau, Pengurus Perhomliko Sampaikan Keluhan Langsung Kepada Ketua DPRD Lima Puluh Kota

PAYAKUMBUH-SUMBAR, Metroindonesia.id – Pengurus Perhomliko (Perkumpulan Homestay Lima Puluh Kota) menyampaikan keluhan langsung persoalan Lembah Harau kepada Ketua DPRD Kabupten Lima Puluh Kota, Deni Asra diruang kerjanya pada Selasa (30/5).

Keluhan yang disampaikan oleh pengurus Perhomeliko Lima Puluh Kota tersebut terkait adanya beberapa kesulitan yang dialami para pengusaha homestay di Kawasan Lembah Harau.

Zikri, Ketua Perhomliko mengatakan bahwa, pengusaha homestay mengalami kendala dikarenakan beberapa hal yaitu, adanya pungutan liar di gerbang Lembah Harau, minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah serta sulitnya persyaratan yang diberikan untuk mengurus izin usaha.

“Ini masalah lama yang tak kunjung ada jalan keluarnya. Tindakan oknum preman tersebut, membuat pengunjung homestay di Lembah Harau merasa tidak nyaman. Hal itu, tentu merugikan pengusaha homestay dan membuat buruk citra nama Limapuluh Kota di mata pengunjung,” kata Zikri.

Selain itu, menurut Zikri, jika persoalan tersebut terus dibiarkan maka akan menghambat perkembangan dan kemajuan usaha yang mereka jalani.

“Kami telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut agar dapat segera diatasi. Pada Maret 2022 lalu , kami sudah pernah hearing dengan Komisi II DPRD Kabupaten. Selain itu, kami juga pernah menemui Bupati dan Wakil Bupati dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada pertemuan itu, pihak eksekutif berjanji akan mencarikan jalan keluarnya, namun sampai saat ini kami lihat tidak ada tindakan yang konkret”, timpal Andiko yang merupakan owner Safiq homestay.

“Jika segala persoalan yang ada di Lembah Harau ini tidak dicarikan solusinya, kami khawatir orang akan malas berkunjung ke Harau sehingga Harau hanya tinggal cerita”, tutup Andiko.

Menanggapii hal tersebut, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Arsa mengatakan bahwa, secara kelembagaan DPRD Lima Puluh Kota menyurati dinas terkait dan melakukan rapat membahas permasalahan yang terjadi di Lembah Harau.

“Kita selaku Wakil Rakyat, sudah bersurat serta melakukan rapat dengan pihak eksekutif. Dalam rapat tersebut, kami menyarankan kepada bupati dan dinas terkait agar pihak eksekutif bisa jemput bola dan merangkul pelaku usaha terutama usaha homestay guna kepastian hukum dan tata kelola usaha yang ada di kawasan lembah harau. Atas segala proses tersebut, seharusnya bupati mempertimbangkan rekom pansus DPRD,” ungkap Deni.

Deni Asra juga menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 Pemkab sudah menganggarkan pembuat Mall Pelayanan Publik (MPP). Kalau hal itu dapat direalisasikan oleh Pemkab, tentu akan mempermudah proses pengurusan izin usaha homestay.

“Ada asumsi kebocoran pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. DPRD Kabupaten Limapuluh Kota juga pernah membuat pansus, guna mengkaji segala potensi pendapatan daerah dan dugaan kebocoran pendapatan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Deni Arsa mengatakan bahwa, asumsi kebocoran pendapatan tentu ada dan untuk  membuktikan hal tersebut  butuh tindakan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan uji petik dengan melibatkan Forkopimda.

“Kabarnya, Forkopimda sudah menyarankan kepada kepala daerah untuk melakukan uji petik tersebut, namun sampai sekarang belum terlaksana oleh pihak eksekutif,” ujar Deni Asra.

“Kebocoran anggaran itu bisa saja disebabkan oleh oknum preman yang melakukan pungutan liar tersebut. Bahkan kabarnya, ada oknum yang mendapat keuntungan besar dari pungutan tersebut. Insya Allah, Kami dari DPRD akan tetap menggaungkan permasalahan ini dalam rapat paripurna dan rapat bersama Forkopimda nantinya,” pungkas Deni. (Debby).