*Tapanuli Selatan-Metroindonesia.id.-Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat siap di pertanggung jawabankan.Rabu(18 Sep 2024).

Panjaitan selaku Ketua investigasi DPD GEMMA PETA INDONESIA Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan ke media telah melakukan investigasi dan bertemu langsung dengan Kepala Desa Sialogo kecamatan Angkola Barat terkait surat dari Gemma peta Indonesia pertanggal 12 September 2024, dan Panjaitan juga menjelaskan kepada awak media bahwa kepala Desa Sialogo telah menunjukkan bukti – bukti dan fakta dari kegiatan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022/2023.

Kepala desa Sialogo Junior Franky Siregar saat ditemui di kantor desa Sialogo juga menegaskan bahwa Realisasi Pertanggung Jawaban Dana Desa Sialogo Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dapat di pertanggung jawabankan di karenakan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Putra Tanjung selaku ketua DPD GEMMA PETA INDONESIA kabupaten Tapanuli Selatan mengucapkan Terima kasih
sebanyak – banyak kepada kepala desa Sialogo yang telah mau bekerja sama dengan Gemma Peta Indonesia dalam pembuktian Realisasi Anggaran Dana Desa Sialogo.

“Semoga bapak kepala Desa Sialogo Junior Franky Siregar tetap menjadi pemimpin yang amanah dan jadi panutan untuk desa – desa lainya, sukses selalu pak dan tetaplah menjadi orang yang terbaik, Maju terus Desa Sialogo “.Tambah putra Tanjung.

PADANGSIDIMPUAN-Mettoindonesia.id.-Ditengah guyuran hujan,puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Kota Padangsidimpuan menggelar aksi Unjuk rasa ( Unras ) di depan pintu masuk Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ( PN ) menjelang putusan Praperadilan ( Prapid ) terhadap Ismail Fahmi Siregar ( IFS ),dengan membawa spanduk yang bertuliskan”Meminta agar PN Padangsidimpuan menolak gugatan Prapid yang diajukan Ismail Fahmi Siregar melalui pemohon Nisma Batubara yang merupakan istri sah dari Ismail Fahmi Siregar”.Selasa (17 Sep 2024).

Kordinator aksi,Didi Santoso menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Kantor PN Padangsidimpuan untuk menyampaikan aspirasinya supaya Hakim PN Padangsidimpuan menolak gugatan Prapid yang diajukan oleh Ismail Fahmi Siregar melaui istrinya,dikarenakan oknum Ismail Fahmi Siregar ini telah masuk Daftar Pencarian Orang ( DPO ) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Padangsidimpuan atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan ADD Per Desa Se – Kota Padangsidimpuan sebanyak 18 % Tahun Anggaran 2023.

Nisma Batubara,istri mantan Kadis PMD Padangsidimpuan tersebut menggugat Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan atas penetapan tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap suaminya Ismail Fahmi Siregar.

Dalam Sidang putusan gugatan Praperadilan yang tertuang dalam Nomor Perkara 10/Pid.Pra/2024/PN.Psp tersebut,dipimpin oleh Dwi Sri Mulyati.SH.menyatakan bahwa permohonan Praperadilan tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon nihil.

Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memutuskan gugatan perkara Praperadilan oleh istri dari IFS mantan Kadis PMD Padangsidimpuan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) se-Kota Padangsidimpuan Tahun 2023.

“Mengadili,menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima,membebankan biaya perkara kepada pemohon nihil,” ucap Dwi Sri Mulyati.SH. dalam sidang putusan gugatan Prapid tersebut.

Sebelumnya,meski berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO),namun istri IFS,mantan Kadis PMD Kota Padangsidimpuan masih menggugat Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan.

Lembaga DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Padangsidimpuan yang proaktif menyuarakan Pemberantasan Korupsi khususnya di Padangsidimpuan yang di komandoi Mardan Eriansyah Siregar mengkomentari atas berjalannya sidang Praperadilan tersebut.

“Kalau kita merujuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).maka Praperadilan tersebut diharapkan tidak dapat diterima,”tandasnya.

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.-
Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib),Sumut, Samsul Tarigan menilai bahwa sosok Eddy Arryanto Hasibuan dari Partai Gerindra sangat layak jadi Pimpinan DPRD Tapsel.

“Eddy Arrryanto Hsb,yang akrab di panggil bang Eddy adalah yang paling layak untuk pimpinan di DPRD Tapsel,”ujar Samsul Tarigan melalui pesan What App kepada wartawan di Padangsidimpuan,Senin (16/9/2024)

Disebutkan Samsul,perolehan suara Eddy Hasibuan jauh berbeda dan unggul dengan anggota DPRD dari partai Gerindra lainnya di daerah prmilihan yang sama,yakni Kecamatan Batang Angkola,Ankola Muaratais,Sayur Matinggi dan Kecamatan Angkola Tano Tombangan.

“Eddy mendulang suara lebih dari 4 ribu, sedangkan Abdul Basith Dalimunthe hanya 3 ribuan saja,” ucap Samsul.

Ketua DPD Grib Sumatera Utara tersebut juga menilai Eddy Arryanto Hasibuan sebagai sosok yang berani dan tegas ketika mengambil satu keputusan dan tidak akan meragukan keputusannya itu

“Eddy merupakan Ketua Grib Tapsel,sehingga,loyalitas dan konsistensinya untuk Gerindra dan Prabowo tidak diragukan lagi,”tegas Samsul.

Selain itu,ujar Samsul,dari  pantauan dan evaluasi kinerja juga komitmennya,Eddy terbukti punya perhatian yang besar terhadap konstituennya di Dapil 3 Tapsel,utamanya yang menyangkut kesulitan yang dialami petani sawah seperti baru baru ini,di mana Eddy yang paling vokal berteriak menyangkut keberadaan pupuk bersubsidi dan hal lainnya.

Sementara itu,Eddy Arryanto Hasibuan yang dihubungi,belum bersedia berkomentar terkait pernyataan dan penilaian dari Ketua DPD Grib Sumut tersebut.

“Saya tidak bisa berkomentar,apa yang ditugaskan partai, itu yang akan saya kerjakan,”ujar Eddy singkat melalui telepon selulernya.

Setda LIRA Kabupaten Tapanuli selatan Mara Halim.Hrp ketika di komfirmasi melalui telp selulernya mengatakan”Saya sangat mendukung bang Eddy Arryanto.Hsb meminpin DPRD kabupaten Tapanuli selatan dari Partai Gerindra untuk 5 tahun kedepan,dianya sosok pemimpin yang bertanggung jawab dalam kerjanya,dia juga sangat tegas dan berwibawa”.ucapnya.

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.-Gemma Peta Indonesia resmi membuat Laporan Kepada Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Laporan Realisasi Dana Desa Hutalimbong Padangsidimpuan Tenggara Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diduga tidak sesuai dengan senyatanya. kamis 12/09/2024.

Putra Tanjung selaku Ketua DPD Gemma Peta Indonesia Kota Padangsidimpuan mengatakan, hasil Investigasi dilapangan dan Informasi dari masyarakat bahwa Pembangunan di desa Huta Limbong semasa kepala Desanya Sopian Dongoran diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Proyek/Pekerjaan/Kegiatan, salah satu contoh pembangunan Rabat Beton Jalan usaha Tani, Masyarakat setempat mengatakan, “kalau Rabat Beton Jalan Usaha Tani ini di Periksa dan di datangkan ahli kuat dugaan Rabat Beton tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja dan masih banyak lagi pembangunan-pembangunan fisik di Desa Huta Limbong diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja”. Ungkap Masyarakat.Jum’at(13/9/2024).

Begitu juga dugaan adanya pembayaran honorarium rangkap jabatan, dugaan pembayaran juru gambar ektimator yang tidak sesuai ketentuan, dugaan kelebihan dan atau dugaan perjalanan Dinas luar Daerah/ Bimtek tidak sesuai dengan senyatanya, dan dugaan Mark-up biaya pemasangan tonggak listrik.

Terkait dugaan saldo tunai yang belum disetor ke kas Desa pada akhir tahun anggaran 2022, mantan kepala Desa Huta Limbong tidak dapat dikonfirmasi secara langsung terkesan menghindari LSM dan awak media.

Putra Tanjung juga menambahkan, Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Patut diduga adanya kegiatan fiktif dan atau dugaan Timpang Tindih Anggaran atau kegiatan dengan Alokasi Dana Desa, karena kita semua Masyarakat Kota Padangsidimpuan mengetahui bahwa adanya dugaan pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% setiap Desa Se-Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023.

“Logika berfikirnya simple, dugaan adanya Potongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% yang sekarang kasusnya masih bergulir di Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan, untuk menutupi anggaran tersebut tentu ada kegiatan dibuat, kegiatan itu yang kita duga fiktif dan atau dugaannya, yang mana kegiatan berasal dari Dana Desa tidak tertutup kemungkinan dibuat juga laporannya di Alokasi Dana Desa, dan hal ini kita sampaikan dalam laporan kita ke Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan karena tidak ada pihak perangkat Desa Huta Limbong yang dapat dikonfirmasi secara langsung”. Papar Putra Tanjung.