Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (Dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (9/7/2025).

Mereka adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar. Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB) dan Hermansyah Lubis (PAN).

Kunjungan ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilaksanakan di empat pemerintahan daerah lainnya di Tabagsel.

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dan Wakil Bupati, Jafar Syahbuddin Ritonga, bersama Sekretaris Daerah, Sofyan Adil, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima dengan ramah kunjungan para legislator provinsi tersebut.

Gus Irawan menjelaskan, Tapsel saat ini mengalami kondisi ruang fiskal yang sempit atau anggaran yang terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Jumlahnya mencapai Rp113,5 miliar dan paling besar diantara kabupaten/kota se Sumut.

Di sisi lain, akibat banyaknya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di periode sebelumnya, menyebabkan anggaran Pemkab Tapsel harus dialihkan untuk pertambahan gaji atau Belanja Pegawai. Jumlahnya mencapai Rp200 miliar.

“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara Belanja Pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah bagi kami,” ujar Gus Irawan.

Bupati Tapsel meminta bantuan anggota DPRD Sumut, khususnya dari Dapil 7, agar memperjuangkan penambahan alokasi pembangunan dan transfer dana provinsi ke Tapsel. Khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.

Sebab, kata Gus Irawan, saat ini Pemkab Tapsel sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah. Program ini sejalan dengan program nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat.

“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan,” terangnya.

Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui kondisi keuangan daerah cukup sulit di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Ia juga mengakui bahwa saat ini terjadi hambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) dari Provinsi Sumatera Utara ke seluruh kabupaten/kota. Totalnya mencapai Rp2,8 triliun.

Mereka telah mengunjungi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Pemko Padangsidimpuan dan selanjutnya akan ke Mandailing Natal (Madina). Diakuinya, semua pemerintah daerah mengeluhkan dan berharap hal yang sama dengan Tapsel.

“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana yang Rp2,8 triliun itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” ujar Roby.

KPayakumbuh, Metroindonesia.id – Kejaksaan Negeri Payakumbuh memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), di halaman kantor Kejari Payakumbuh, Rabu (09/07/2025).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejari Payakumbuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia menilai pemusnahan barang bukti bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan putusan hukum, tetapi juga cerminan dari sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Pemusnahan barang bukti bukan sekadar formalitas hukum. Ini bukti nyata bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel,” kata Wako Zulmaeta.

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini telah melalui tahapan hukum yang panjang, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tukuknya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga memiliki makna edukatif dan preventif bagi masyarakat, sekaligus menjadi bentuk peringatan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami memandang bahwa kegiatan ini tidak hanya menegaskan integritas institusi penegak hukum, tetapi juga merupakan edukasi publik bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” ucapnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung penegakan hukum di daerah, termasuk melalui penguatan anggaran, program, dan kebijakan yang menunjang kinerja aparat penegak hukum.

“Lebih dari itu, ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, baik kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil dalam membangun sistem penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Muhammad Ali menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya kasus narkotika dan tindak pidana lainnya.

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini meliputi narkotika jenis sabu seberat 241,01 gram dari 51 perkara, ganja seberat 48.919,85 gram dari 15 perkara, tiga unit handphone, dan barang bukti lainnya dari 22 perkara,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa Payakumbuh merupakan daerah perlintasan yang cukup rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pemberantasan narkoba.

“Terima kasih kepada semua pihak atas sinerginya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkasnya.(Jee)