Karawang.{metroindonesia id}-“Akibat Lemahnya Pengawasan dari kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Binamarga, secara tidak sadar, memberi Celah kepada oknum Pemborong Nakal, Nyaris diduga Melakukan korupsi. Seperti proyek peningkatan jalan di kampung sawah kemiri Janggal karena, Pekerjaan pembangunan yang Menggunakan uang Rakyat di Seputar Lokasi Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat, uang Anggaran Penuh Misteri.Kamis ( 6 November 2025 ).

Pasalnya pembangunan proyek jalan ini di plang nama proyek tidak tertulis jumlah anggaran dan jumlah volumenya untuk panjang dan lebar. Terlihat di plang nama proyek hanya tertulis : Nomor kontrak: Hk 0201/Spk/Bb67.1/2025/885
Lokasi: Cipta Marga, Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2025 Pelaksana : PT. BANGUN EKA NUSANTARA Konsultan : PT. GARIS PUTIH SEJAJAR, PT. ARKADE GAHANA KONSULTAN PT. AKSIE SUPER POWERS (KSO) Waktu Pengerjaan : 76 (TUJUH PULUH ENAM) HARI.

Dari himbauan Persiden RI Sering Menyampaikan apabila ada pembangunan yang di Danai oleh Pemerintah, maka Warga atau masyarakat lingkungan di seputar pembangunan punya hak untuk Mengawasi. Namun Fakta dilapangan masih ada segelintir oknum pemborong yang diduga ingin meraup keuntungan yang lebih besar, hal tersebut menimbulkan dugaan warga Desa Ciptamarga merasa curiga terhadap pembangunan yang didanai Pemerintah, karena besaran Anggaran tidak di publikasikan. Apakah Pengawas dan konsultan tutup mata ?……

Hal tersebut di katakan oleh berinisial (N) saat di temuin tim media ia mengatakan,”Secara umum setiap ada pelaksanaan Pekerjaan, apapun pekerjaannya yang didanai Pemerintah, selalu tertera dipapan informasi Volume Panjang, Volume Tinggi plus jumlah Anggaran. Anehnya pelaksanaan proyek Pekerjaan Jalan di wilayah seputar Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakerta Gelap. Sehingga kami warga Lingkungan, tidak bisa mengawasi, apakah ini pekerjaan Peningkatan apakah pelebaran jalan ?….”Ungkap warga.

Dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah, adanya pembangunan pemerintah Ajaib volume dan Anggaran tidak transparan seakan -akan jumlah anggaran dan volume di sembunyikan, maka dari itu, seharusnya dari berbagai pihak Sidak serta dari pihak Badan Pengaudit Keuangan (BPK) dijadikan Atensi kroscek fisik dan Mengaudit, keluar masuknya Uang Pemerintah secara menyeluruh.

Media sebagai sosial kontrol akan terus menelusuri ke pihak – pihak yang berwenang dan akan menelusuri siapa kontraktornya dan pengawasnya, untuk berita selanjutnya.

( Tim )

Karawang.{metroindonesia id }-“Akibat hujan deras disertai angin kencang membuat rumah “Sakem Ambruk ia warga Dusun Bunder 3. RT,001 RW. 005 Desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawabarat. Selasa ( 04-11-2025 ).

Kades Desa Puspasari “Hj Sukaesih, saat di temuin awak media ia mengatakan “Rumah yang diterjang angin puting beliung yang mengalami kerusakan hingga kerugian sebesar Rp.25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ).”Ujarnya.

Lanjutnya.”Rumah yang Ambruk akibat hujan deras dan angin, milik ibu Sakem hingga sekarang harus mengungsi ke rumah anaknya,” kata kades desa Puspasari saat meninjau ke lokasi.

Harapnya.”Kami mengimbau agar masyarakat mempersiapkan diri dan selalu memantau perkembanhan cuaca melalui BMKG, karena telah masuk musim peralihan,”Pungkasnya

Upaya Yang Telah Dilaksanakan Asessmen ke lokasi Kejadian bersama Muspika, Kades, Aparat Desa puspasari dan Muspika kecamatan pedes. Kebutuhan mendesak Bahan bangunan material & Logistik karna saat ini rumah Belum diperbaiki.

( Dra )

Padangsidimpuan – Metro Indonesia.id. – Ketua Lembaga Pengawas Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Kota Padangsidimpuan, Akhir Son Karo Karo meminta agar pemerintah daerah dan PDAM responsif terhadap banyaknya keluhan masyarakat atas membengkaknya pembayaran tarif rekening air di Kota Padangsidimpuan yang hampir 100 %.Rabu ( 5 Nov 2025).

“Kepada Walikota,Pengawas/Komisaris PDAM Kota Padangsidimpuan,agar merespon dan memberi penjelasan yang jelas kepada pelanggan/masyarakat terkait pembengkakan pembayaran rekening air yang dialami pelanggan PDAM Kota Padangsidimpuan,agar tidak ada dugaan bahwa PDAM dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan berbuat semena mena dan tidak berpihak ke pada masyarakat”.ucapnya menanggapi keluhan dan adanya aduan dari salah satu pelanggan yang enggan di beritakan namanya terkait hal tersebut.

“Dari analisa dan keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini,tagihan air yang mulanya pada Bulan Oktober cuma Rp.270.000,00,pada Bulan November meroket mencapai Rp 483.700,00,yang mana menurut Akhir Son Karo Karo bahwa kenaikan yang sangat fantastis ini sangat memberatkan masyarakat pelanggan dan seharusnya menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah,jangan sampai keadaan ini jadi isu liar yang melebar dan mengambang,sehingga mengakibatkan ketidak kondusif an suasana akibat adanya kekeliruan persepsi masyarakat nantinya”.

“Hal ini dirasa perlu segera dilakukan agar ada penyelesaian,karena kita menduga,bahwa ada sesuatu yang harus diusut agar citra dan nama baik pemerintah tetap terjaga,apalagi hal ini terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yakni air,” imbuhnya.

Jika indikasi yang kita duga terjadi dan mungkin dikarenakan adanya kesalahan dalam mencatat meteran,maka pihak PDAM seyogyanya segera melakukan perbaikan dan melakukan permintaan maaf kepada pelanggan yang dirugikan akibat kelalaian tersebut dan segera menata ulang manajemen PDAM Padangsidimpuan”.

Dari hasil penelusuran yang di lakukan di lapangan,memang tak di pungkiri bila ada dugaan telah terjadinya Mark Up tarif air,sebab,banyak di temukan bahwa struk pembayaran dan angka meteran yang tertera tidak sesuai fakta.

Kita akan terus menyuarakan hal ini sampai ada perbaikan dan tanggapan dari instansi terkait,sambung Akhir Son,sehingga sangat perlu adanya perhatian khusus dari DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan agar kepercayaan masyarakat pada PDAM sebagai perusahaan tunggal penyedia air di Kota Padangsidimpuan kembali pulih.

Terakhir,Akhir Son mengingatkan,bahwa bila mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4 tentang konsumen di katakan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan,dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.