Padang Sidimpuan – Metroindonesia.id.-II Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA Menyoroti dua kasus yang menjadi perhatian Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara pada penghujung Tahun 2024, Jual Beli jabatan yang santer terdengar di Kabupaten Langkat dan vonis 5 Tahun Penjara serta Denda 200 juta yang harus di terima seorang Honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan atas kasus Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% setiap Desa se-Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023.

Jual Beli jabatan ini bukan lagi rahasia umum yang dilakukan oleh kepala Daerah – kepala Daerah di Indonesia, hal ini sangat disayangkkan terjadi, kepala Daerah merupakan Lokomotif Pemerintahan di daerahnya semestinya menempatkan orang – orang yang memiliki kredibilitas dan ber-Integritas tinggi untuk memimpin Organisasi atau Lembaga/SKPD di pemerintahan yang di Pimpin Oleh Kepala Daerah itu sendiri, bukan menempatkan orang – orang yang mampu membeli jabatan, kalau hal ini terus terjadi dan kita biarkan kepala Daerah melakukan perbuatan ini maka secara tidak langsung kita masyarakat Indonesia memang menghendaki Negara ini hancur.

Kita Masyarakat Indonesia sepakat bahwa Korupsi merupakan extra ordinary crime, yaitu Kejahatan Luar Biasa karena dapat mempengaruhi sendi – sendi kehidupan suatu Negara dan Masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi mengisi di setiap per-sendian dalam Pemerintahan, mulai dari suap – menyuap untuk mendapatkan suatu keuntungan Pribadi maupun Kelompok, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Gratifikasi dan sampai dengan Benturan kepentingan dalam pengadaan dan lebih mirisnya selalu orang-orang bawah yang jadi korban dan atau menjadi tumpal dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, seperti kasus Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% setiap Desa se-Kota Padangsidimpuan pada Tahun Anggaran 2023.

Akhiruddin Nasution (AN) seorang Honorer yang hanya mendapatkan gaji Rp. 1000.000,- perbulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan di Vonis 5 Tahun Penjara serta Denda 200 Juta atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa tersebut, sementara Pimpinan AN yaitu Ismail Fahmi Siregar (IFS) Mantan Kepala Dinas PMD Kota Padangsidimpuan yang sekarang status Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan masih dapat menghirup udara bebas.

“Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan merupakan Instansi Negara dan merupakan perwakilan Negara sampai saat ini belum menemukan IFS…??? Tidak bisa diterima akal sehat saya Negara bisa kalah dalam hal ini, Negara Punya Kuasa, Negara punya Fasilitas dan Negara punya Peralatan Canggih tidak dapat menemukan seorang IFS sungguh sangat tidak dapat diterima akal sehat saya.” Kata Ronald Harahap selaku Ketua Umum Gemma Peta Indonesia.

Selanjutnya “Slogan No Viral No Justice yang kini menjadi viral di media sosial dan menjadi istilah masyarakat Indonesia merupakan Tamparan untuk Aparat Penegak Hukum, yang artinya satu kasus kalau tidak di viralkan, mungkin kasus tersebut mengendap usang dimakan waktu dan dengan di viralkan tentu kasus tersebut menjadi isu Nasional dan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia, Kenapa Hal ini terjadi…??? Aparat Penegak Hukum yang menjawabnya.” Ujarnya Kepada Awak media.

“Dan dengan slogan No Viral No Justice perlu orang yang nekat untuk mempublikasikannya ke Media Sosial karena ada Undang-Undang ITE aturan mainnya, Berarti Indonesia membutuhkan orang – orang yang berani memulai kenekatan untuk keadilan karena kejujuran tidak bisa diajarkan tapi di hidupkan, disini perlu orang-orang nekat untuk memulai menghidupkan kejujuran untuk keadilan, karena masyarakat butuh kebenaran bukan Pembenaran dan tidak semua keadilan mesti ke meja hijau.” Tutup Ronal Harahap.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id. – II Kader PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan menyayangkan Pengurus Cabang PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan Periode 2022 – 2023 yang diketuai sahabat Henni Marito Siregar yang sudah kehabisan SK-nya 1 Tahun 5 bulan yang lalu, namun Kepengurusan Henni Marito Siregar masih saja memaksakan untuk melaksanakan Konfrensi PMII Cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan ke XXXIV pada hari Minggu 22 Desember 2024 Di Aula MAN 2 Kota Padangsidimpuan.

Kader PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan menilai Konfrensi PMII ke XXXIV yang dilaksanakan oleh Henni Marito Siregar dengan kepengurusan PMII periode 2022 – 2023 lainnya dinilai telah menyalahi Konstitusi PMII, Kecederaan Administrasi dan dinilai Ilegal Tanpa Dihadiri PKC Sumut, IKA PMII dan Mabincab dan hal ini bukan lagi aib bagi pengurus PMII cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan Khitmad/Periode 2022-2023 yang diketuai sahabat Henni Marito Siregar.

Hal ini disampaikan Khoirul Anwar Siregar Selaku Ketua Komisariat UIN Syahada kepada awak media di Sihitang Kampus UIN Kota Padangsidimpuan. “Menindak lanjut hal tersebut kita sudah melihat pada acara Konfrensi PMII ke XXXIV yang dilaksanakan pada Hari Minggu 22/12/2024 Di Aula MAN 2 Kota Padangsidimpuan, dalam acara tersebut baik dari IKA PMII, Mabincab dan PKC tidak ada yang mau menghadiri Konfrensi tersebut karena semua sudah tau akan cacat administrasi yang dilakukan oleh Henni Marito Siregar dan kawan – kawan selaku kepengurusan PMII Cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan Khitmad/Periode 2022-2023.” Kata Khoirul Anwar Siregar.

Selanjutnya Khoirul Anwar Siregar menyampaikan. “Meminta PB PMII dan PKC PMII melakukan klarifikasi langsung terhadap Senior IKA PMII dan Mabincab PMII, sudah sejauh mana dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Sahabat Henni Marito Siregar dengan kepengurusan PMII periode 2022 – 2023 lainnya, karena sudah sama – sama kami lihat (Kader PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan), secara terang-terangan Henni Marito Siregar Dan Kawan-Kawan lainnya tidak menghargai arahan dari senior dan melakukan pencederaan administrasi, kami tidak tau apakah PMII ini hanya sebatas kepentingan Personal tanda mengedepankan asas kepentingan bersama, kami mengharapkan dan sangat memohon kepada PB PMII dan PKC PMII untuk mengambil alih agar memutus rantai Konflik PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan.” Tutup Khoirul Anwar Siregar.

Padangsidimpuan-Meteoindonesia.id.-Awak media mendapati disalah satu informasi yang lagi viral di media sosial terkait adanya dugaan Penyerobotan tanah milik seorang warga di Dusun dua Batubola Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan yang mana dibangun dan atau Pelebaran jalan di atas tanah milik pribadi warga tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi Salah satu warga Dusun dua Batubola Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan yang bernisial AH.Rabu (25 Des 2024).

Keterangan yang disampaikan AH kepada awak media, bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua AH kepadanya, AH juga menerangkan bahwa tanah warisan keluarganya tersebut, benar ada jalan menuju ke Pemandian atau MCK dan Surau, yang mana jalan tersebut membelah luas tanah warisan AH dan hal itu telah dihibahkan Alm. Orang tua AH untuk kepentingan masyarakat secara lisan (tanpa surat hibah dari keluarga AH) dengan luas tanah yang dihibahkan oleh Alm. Orang tua AH untukk jalan tersebut hanya untuk pejalan kaki (kurang lebih 1,5 meter).

Namun yang menjadi permasalahan,AH menyebutkan adanya pemerintah Desa Simatohir yang telah membangun jalan dan atau pelebaran jalan yang menuju ke Pemandian atau MCK dan Surau yang dimaksud telah melewati batas yang di sepakati atau melewati batas luas tanah yang di hibahkan keluarga AH untuk kepentingan masyarakat Dusun Dua Batubola Desa Simatohir, tentunya AH selaku waris dari pemilik tanah berharap dengan itikad yang baik agar pemerintah Desa Simatohir untuk mengembalikan hak-hak AH dan apabila tidak ada respon atau membalas niat baik AH sebagai waris pemilik tanah, maka AH akan menempuh jalur hukum atas pemerintah Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan dengan dugaan telah melakukan menyerobotan tanah.

“kami senang dalam menebarkan kebaikan dan mengikhlaskannya dan juga menjadi amal Jariah buat orang tua kami yang telah meninggal dunia tapi kami keberatan atas pelebaran jalan tersebut tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu kepada saya sebagai waris orang tua saya, seolah-olah saya ini tidak ada di desa ini, andaikan pihak pemerintah Desa Simatohir ada omongan kepada saya dalam hal pelebaran jalan itu, mungkin tidak begini ceritanya, dimana penghargaan pemerintah Desa kepada keluarga saya yang telah menghibahkan tanah itu dan penghargaan kepada Keluarga saya sebagai orang lama di desa ini?” Ungkap AH kepada awak media. Minggu, 22/12/2024

Informasi yang dihimpun awak media dilapangan, Salah satu warga Dusun dua Batubola Desa Simatohir yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan, kalau kepala Desa Simatohir diduga telah menyerobot tanah milik AH untuk kepentingan pengerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju pemandian atau MCK dan Surau di Dusun Dua Batubola Desa Simatohir, pemerintah Desa Simatohir melakukan Pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke pemandian atau MCK dan Surau tersebut tanpa ada izin dari pemilik tanah atau tanpa ada basa basi dari pemilik tanah, pemilik tanah sudah melarang atas pengerjaan pelebaran jalan diatas milik tanahnya namun mereka tetap ngotot mengerjakan pembangunan jalan tersebut tanpa dasar yang jelas dan tidak ada omongan sebelumnya kepada pemilik tanah, dan pengerjaan pembangunan atau pelebaran pada jalan tersebut diduga di kerjakan sampai tengah malam.

“Apakah ini yg dinamakan kepala desa yang diduga semena-mena terhadap warganya tanpa melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pemilik tanah atau izin kepada pemilik tanah yang mana jalan menuju ke pemandian itu dasarnya hibah dari keluarga AH, dengan tidak rasa bersalah dan tidak menghargai keluarga AH melakukan pelebaran jalan.” Kata seorang warga Dusun Dua Batubola.

Awak media mencoba mengkonfirmasi kepada kepala Desa Simatohir Muktar Harahap S.sos, konfirmasi tersebut dilakukan di kantor kepala desa pada jam 12.38 wib hari selasa 24/12/2024 dan temani oleh ketua BPD Desa Simatohir Kec. Angkola Julu kota Padangsidimpuan yang berinisial RH.

Kepala Desa Simatohir menyebutkan bahwa mulai dari zaman ada Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan ini, itu sudah menjadi jalan umum.” Jelas Muktar Harahap selaku Kepala Desa Simatohir.

Ronald Harahap dari DPN Gemma Peta Indonesia yang mengetahui isu ini melalui media sosial memberi tanggapan via telepon kepada awak media atas Konfirmasi yang dilakukan awak media kepada kepala Desa Simatohir. “Berarti Pak Muktar Harahap Selaku Kepala Desa Simatohir mengetahui asal usul jalan tersebut, kenapa pak Muktar selaku kepala Desa Simatohir tidak membuka komunikasi secara langsung kepada AH? Toh.., AH warga nya Pak Muktar, seseorang mau membeli lahan maka si pemilik lahan memberitahukan secara langsung kepada pemilik lahan yang berbatas langsung dengan lahan yang mau dijual, dalam hal pelebaran jalan di dusun dua Batubola Desa Simatohir kenapa Kepala Desa atau perangkat Desa Simatohir tidak membuka komunikasi terlebih dahulu dengan pemilik tanah yang berbatas langsung dengan jalan tersebut…? sekedar basa basi pun tidak dilakukan, berarti analisa saya, mungkin sudah ada permasalahan sebelum permasalahan pelebaran jalan ini timbul dan viral di media sosial.” kata Ronald Harahap.

Selanjutnya Kepala Desa Simatohir menyampaikan kepada awak media bahwa Pada pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke Pemandian atau MCK dan Surau yang ada di Dusun Dua Batubola tersebut sudah berdasarkan hasil musyawarah desa, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, termasuk hatobangon, alim ulama dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), dan sudah menyetujui tentang pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke pemandian atau MCK dan surau (musholla).

Tanggapan Ronald Harahap dari DPN Gemma Peta Indonesia atas ucapan Kepala Desa Simatohir yang mengatakan bahwa pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke Pemandian atau MCK dan Surau yang ada di Dusun Dua Batubola tersebut sudah berdasarkan hasil musyawarah desa, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, termasuk hatobangon, alim ulama dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), dan sudah menyetujui tentang pembangunan dan atau pelebaran jalan menuju ke pemandian atau MCK dan surau (musholla), “Menurut pendapat analisa saya dalam hal permasalahan pelebaran jalan di Dusun Dua Batubola Desa Simatohir, untuk setiap pembangunan jalan yang memakai Anggaran Negara seharusnya langkah pertama menertipkan administrasi seperti halnya adalah bukti surat tanah hibah dari kepemilikan tanah tersebut sebelum melangkah ke tahap dalam musyawarah bersama para tokoh masyarakat, alim ulama dan pemerintah desa, dan sebelum melakukan musyawarah Desa semestinya di sebarkan undangan musyawarah desa terutama mengundang AH dalam musyarawah Desa selaku pemilik tanah yang berbatas langsung dengan jalan yang dimaksud, kenyataannya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Simatohir tersebut tanpa mengundang AH diduga mall administrasi, kami dari GEMMA PETA INDONESIA akan melaporkan hal ini kepada Ombudsman terkait dugaan mall administrasi yang dilakukan pemerintah Desa Simatohir Kecamatan Angkola Julu Kota padangsidimpuan, apalagi Kepala Desa Simatohir Muktar Harahap mengetahui bahwa Pemerintahan Desa Simatohir tidak memiliki Surat Hibah dari Pemilik Tanah atas jalan tersebut, namun kepala Desa diduga berlaku sewenang – wenang dalam pembangunan dan atau pelebaran jalan yang dimaksud.” Pungkas Ronald Harahap.

Pesan Ronald Harahap “Adab lebih Tinggi daripada Ilmu dan Hargailah sesamamu agar Kamu Di Harga i”.

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.- Sistem keamanan dan disiplin di SMA N 6 Padangsidimpuan sepertinya sudah tidak jalan di bawah kepemimpinan kepala sekolah Hasmaruddin Nasution.

Ini terlihat dari terjadinya kejadian pencurian yang akan segera dilaporkan agar bisa di kaji ulang dan di evaluasi oleh dewan penilai/pengambil keputusan di dinas pendidikan.Senin (23 Des 2024).

Sejak Hasmaruddin Nasution jadi kepala sekolah,di SMA N 6 Padangsidimpuan,terlihat dan di duga bahwa sudah tidak ada lagi yang namanya kepastian terkait sistem dan keamanan yang berakibat tidak adanya ke kondusifan pembelajaran oleh siswa siswi di sekolah SMA N 6 Padangsidimpuan.

Sekolah yang seharusnya steril dari berbagai bentuk kejahatan dan untuk itu,pemerintah telah mengucurkan berbagai anggaran untuk segala sesuatu yang menyangkut sekolah,termasuk masalah keamanan dan kenyamanan murid dalam belajar,malah tercoreng dengan terjadinya kejadian pencurian yang bisa di golongkan sebagai bentuk kriminalitas yang menghawatirkan di SMA N 6 Padangsidimpuan.

Hand Phone siswa yang di tahan/di sita guru berdasarkan keterangan kepala sekolah bahwa HP tersebut di tahan karena telah melanggar peraturan sekolah,telah hilang raib dari ruangan dan laci Wakil Kepala Sekolah tanpa ada yang tahu siapa yang mengambilnya.

Bagai mana sebetulnya tanggung jawab Hasmaruddin sebagai kepala sekolah dengan sistem juga disiplin keamanan di SMA N 6 Padangsidimpuan,bila barang yang seharusnya aman di ruangan WKS/Ruangan Guru bisa hilang tanpa tahu sispa pencurinya dan tidak adanya yang rusak dan hilang selain HP siswa (Satu Android dan dua IPHONE).

Ruangan wakil kepala sekolah yang sama dan bersebelahan dengan ruangan kepala sekolah,karena cuma dipisahkan meja dan bangku seharusnya steril dari bentuk kejahatan/ kriminalitas malah kecolongan,di mana kehilangan tersebut terjadinya malah di ruangan guru yang notabene tidak akan bisa/boleh di akses sembarang orang kecuali para guru dan petugas sekolah.

Hasmaruddin Nasution sebagai kepala sekolah SMA N 6 Padangsidimpuan ketika di konfirmasi tentang kejadian tersebut dengan enteng malah mengatakan bahwa persoalannya sudah selesai,dimana fihak sekolah telah memberikan kompensasi kepada murid yang kehilangan HP nya.

Dan sangat disayangkan ketika dalsm konfirmasi tersebut,Hasmaruddin Nasution mengeluarkan kata kata/statement yang seolah mengancam wartawan yang datang untuk melakukan konfirmasi dan investigasi untuk kejadian tersebut dengan mengatakan akan nantinya mengadukan wartawan ke Dewan Pers bila membuat berita yang mengada ada.

Hasmaruddin sepertinya tidak faham dan mengerti bahwa konfirmasi dan investigasi yang dilakukan adalah bentuk pencarian informasi agar dalam pemberitaan di media,tidak ada yang akan dirugikan karena beritanya kredibel sesuai hasil investigasi dan nantinya bisa di pertanggung jawabkan sesuai kode etik yang telah di tanamkan dalam dunia pers.

Hasmaruddin Nasution juga terlihat sangat menganggap enteng akan terjadinya kejadian pencurian tersebut dan merasa tidak ada masalah dengan itu,padahal,sebagai institusi pendidikan yang diharuskan bersih dari kejahatan dan kriminalitas,dimana guru guru di sekolah tersebut setiap hari mengajarkan ke kedisiplinan dan kejujuran,malah jadi tempat terjadinya perbuatan pencurian memalukan yang pasti tidak sesuai dengan yang diajarkan kepada murid.

Hilangnya HP siswa yang di tahan oleh guru dari ruangan WKS/para guru,tentu menimbulkan dugaan bahwa pelakunya tidak jauh dari salah satu guru di sekolah tersebut yang di dasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada ditemukan sesuatu yang rusak di tempet kejddian/kantor guru seperti pintu,kunci dan laci,dan yang hilang cuma HP siswa.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.Bertempat di Kantor Desa Huta Padang,unsur desa bersama kepolisian mengadakan sosialisasi Babinkantibmas .Jum’at (20 Des 2024).

Kapolsek Hutaimbaru Ida Meri SH dalam kata sambutannya mengatakan tentang pentingnya dijaga keamanan dan kekondusifan suasana demi terciptanya ketenteraman dan lancarnya roda perekonomian masyarakat.

“Untuk itu,Pemerintah sangat mendukung setiap kegiatan yang bisa menciptakan ketenangan dan ketenteraman masyarakat,dan kita akan selalu hadir dan ada untuk membantu kekondusifan suasana”Katanya.

Senada dengan itu,Kepala Desa Huta Padang Tengku Ritauddin Hasibuan mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan semua undangan,yang menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya Kamtibmas di pelihara sudah di fahami oleh masyarakat.

Untuk itu,kepala desa huta padang Tengku Ritauddin Hasibuan berjanji akan berusaha maksimal untuk bisa jadi pionir terkhusus di desa huta padang demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat.katanya.

Acara yang di mulai sekitar jam 09 pagi di akhiri dengan ramah tamah dan ngobrol tentang berbagai permasalahan yang ada di masyarakat,di mana pihak kepolisian melayani pertanyaan masyarakat secara ramah dan lugas.

Turut hadir tokoh masyarakat dan alim ulama,unsur muspida/desa dan undangan lainnya.