Padangsidimpuan – Metro Indonesia.id. – Tujuan Pemerintah untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,Menanggulangi Kemiskinan,dan Memajukan Perekonomian Desa melalui Pembangunan Infrastruktur serta Pemberdayaan Masyarakat melalui penyaluran Dana Desa,bagi sebagian Orang,akan merupakan peluang dan kesempatan emas untuk bisa melakukan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN),tanpa memperdulikan efek dan akibat perbuatannya.Jum’at (6 Feb 2026).

Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk:PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa/Bantuan Honor Pengajar,Pakaian Seragam,Operasional,Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Kelas Ibu Hamil,Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu).Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan,Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa,Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,dst).Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) -Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll).Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan,kandang,dll).Peningkatan kapasitas perangkat Desa.Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll) dan penggunaan Anggaran untuk Keadaan Mendesak adalah sedikit kegiatan dan item penggunaan anggaran Dana Desa yang di duga di jadikan sumber KKN oleh Kepala Desa dan kroni kroninya tersebut.

Hal itu di katakan Burhanuddin Simanjuttak,Ketua Tim Investigasi DPW LP NASDEM Tabagsel (Lembaga Pemerhati Nasional Membangun),yang telah melakukan observasi dan investigasi berdasarkan adanya aduan dan laporan Warga Masyarakat Desa Aek Najaji yang merasa bosan dan berharap agar ada yang mau melaporkan Kepala Desa tersebut ke APH ,”Berdasarkan adanya aduan dari Masyarakat,kami telah mengkaji,melakukan Observasi dan Investigasi secara langsung ke Desa Aek Najaji,dan kami telah menemukan berbagai hal yang di duga bentuk penyimpangan yang di sengaja dengan melakukan pelanggaran terhadap juknis dan peraturan yang berlaku,seperti adanya Pembangunan Jalan Pertanian yang berasal dari Anggaran Dana Desa namun tidak melalui Musrembang Desa,dan di lakukan bukan untuk akses Pertanian Penduduk/Masyaraka,tapi di duga sengaja di bangun untuk kepentingan jalan ke Kebun/Peternakan milik salah seorang anggota DPRD Kota Padangsidimpuan,pembangunan Saluran Irigasi Pertanian yang pengerjaannya di lakukan asal asalan(tidak memakai pondasi,tidak ada plank informasi)dimana Sekretaris Desa nya bertindak sebagai Pemborongnya,Jumlah anggota Kader Posyandu tidak sesuai dengan jumlah Kader yang sebenarnya (di daftar ada 11 Orang Kader sementara jumlah sebenarnya Kader Posyandu Desa Aek Najaji adalah 5 Orang)”.

” Dan yang lebih membuat miris adalah,adanya laporan dan bukti yang di sediakan untuk Asupan Posyandu hanya kacang hijau (lebih kurang 5 gram) dan air minum aqua gelas,tidak pernah di lakukan pelatihan Kader Posyandu, belanja baju Seragam Kader yang tidak layak(cuma diberi 1 buah baju dengan harga di pasaran sekitar Rp.30-50 ribu),serta dugaan telah terjadinya Manipulasi Anggaran untuk Pembangunan Pos Siskamling”.katanya.

Lebih lanjut,Burhanuddin Simanjuttak mengatakan,”Dari besarnya Anggaran Dana Desa(DD) yang di terima Desa Aek Najaji dengan penduduk tidak lebih dari 180 orang tersebut sejak tahun 2023-2024-2025,seharusnya,segala Insfratruktur Desa sudah berjalan dan terakomodasi dengan baik dan bisa di nikmati oleh Masyarakat,seperti Sekolah TK/Madrasyah di Desa Aek Najaji,yang nyatanya sampai sekarang tidak pernah ada aktifitas pendidikannya,tidak ada murid dan gurunya,namun setiap Laporan Penggunaan Anggaran Dana Desa,selalu tercantum Penggunaan Anggaran Dana Desa untuk PAUD/Madrasah di Desa Aek Najaji tersebut”.

“Untuk itu, secepatnya,kita akan membawa dugaan permasalahan ini ke ranah hukum, untuk bisa di tindak lanjuti dan di usut sampai  tuntas”,katanya.

PADANGSIDIMPUAN – Metro Indonesia.id.- Wali Kota Padangsidimpuan Dr.H.Letnan Dalimunthe.SKM.MM.melantik dan menyerahkan SK kepada 1.822 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada hari Senin,Tanggal 26 Januari 2026 di Stadion HM.Nurdin Kota Padangsidimpuan,yang merupakan bagian dari penataan tenaga honorer menjadi PPPK sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.Selasa(27 Jan 2026).

Dalam kata sambutannya,Walikota Padangsidimpuan menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas terselenggaranya proses penataan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu setelah melalui beberapa rangkaian tahapan seleksi,hingga akhirnya ditandai dengan pelantikan,status baru sebagai P3K bukan hanya penghargaan atas kerja keras para pegawai,tetapi juga tanggung jawab besar untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik.

“Selamat kepada semua Bapak–Ibu,Saudara-Saudari sekalian,yang pada hari ini telah resmi dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu,saya sangat berharap agar dengan adanya  pelantikan ini,akan bisa meningkatkan kinerja kalian nantinya di dalam melakukan tugas dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tempat tugasnya masing-masing”.

Wali Kota Padangsidimpuan,Dr.H.Letnan Dalimunthe SKM.MM juga menekankan agar tidak ada lagi pengangkatan pengangkatan atau rekrutmen,apalagi yang berbentuk siluman di Pemko Padangsidimpuan,kecuali tenaga kebersihan dan tenaga keamanan kantor yang mengatas namakan pemerintah yang nantinya akan menimbulkan persoalan dan mengakibatkan kerugian,”untuk itu,saya memohon kepada saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan informasi ini dengan benar ke tengah-tengah masyarakat nantinya,”harap Letnan.

Lebih lanjut,Wali Kota mengatakan,”Yang patut kita syukuri adalah bahwa Bapak-Ibu,Saudara-Saudari,telah resmi dilantik hari ini setelah menunggu selama bertahun-tahun,mari kita tandai rasa syukur itu dengan lebih berbakti dan menunjukkan kinerja yang lebih baik secara  berkolaborasi nantinya”ucap Letnan.

Nantinya,Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan melakukan penilaian secara bertanggung jawab untuk menjaga profesionalitas,disiplin dan kualitas pelayanan yang bisa diberikan oleh PPPK Paruh Waktu kepada masyarakat ,”Setiap tiga bulan,kita akan melakukan penilaian kinerja,juga akan memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi.”katanya.

Wali Kota juga mengingatkan  bahwa perpanjangan kontrak hanya akan diberikan kepada pegawai yang memiliki catatan kinerja sangat baik,sedangkan mereka yang bermalas malasan dan menunjukkan kinerja rendah,akan berpotensi tidak dilanjutkan.katanya.

Seusai acara,Wali Kota Padangsidimpuan Dr.H.Letnan Dalimunthe SKM.MM,mendatangi barisan para PPPK Paruh Waktu untuk memberikan ucapan selamat dengan menyalaminya satu persatu.

Padangsidimpuan – Metro Indonesia.id. – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (20/01/2026) malam, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Rabu (21 Januari 2026).

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,”ujar Mensesneg kepada awak media.

Mensesneg menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkapnya.

Mensesneg juga menjelaskan bahwa dua bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.

“Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menyampaikan bahwa pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, Senin (19/01/2026), melalui konferensi video.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman” ujarnya.

“Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Mensesneg turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran yang bekerja di lapangan, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah. Mensesneg menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

“Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.