Diduga Lemahnya Pengawasan Dari Dinas, Pekerjaan Jalan Cor Di Tegalurung Tidak Bertuan, Timbulkan Siasat Kecurangan.

Uncategorized

Penulis

Admin Jabar

-

30 Oktober 2025

0

Diduga Lemahnya Pengawasan Dari Dinas, Pekerjaan Jalan Cor Di Tegalurung Tidak Bertuan, Timbulkan Siasat Kecurangan.

Karawang.{metroindonesia.id}-Pekerjaan Proyek pengecoran Jalan Desa Tegalurung kecamatan Cilamaya kulon kabupaten Karawang Jawabarat. diduga proyek tak bertuan alias siluman, dimana pembangunan pengecoran yang terletak di wilayah Desa Tegalurung dusun Tangkoko RT 14 RW 04 tidak terpasang papan nama informasi saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.

Proyek yang di kerjakan tanpa menggunakan papan nama tersebut tentu saja tidak termonitoring besarnya anggaran dan dari mana sumber anggarannya, meski sering di persoalkan publik akan tetapi tetap saja membandel dengan di biarkan dan mengabaikan hak publik tentang informasi,sehingga warga masyarakat setempat tidak mengetahui nilai besaran dan asal usul pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

seharusnya setiap proyek pemerintah, termasuk yang diawasi oleh dinas, wajib memasang plang nama proyek. Jika ada proyek yang tidak memasang plang nama, itu merupakan pelanggaran dan dapat menimbulkan kecurigaan.

Mengapa proyek pemerintah wajib memasang plang nama ? bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai proyek yang didanai oleh uang rakyat.
Informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui detail proyek, seperti nama proyek, sumber anggaran (APBN/APBD), nilai kontrak, nama kontraktor, waktu pelaksanaan, dan dinas terkait.

Selain itu masyarakat juga berhak ikut mengawasi jalannya proyek. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat melaporkannya.

Kewajiban Dinas sebagai pihak penyedia atau pemberi tugas proyek memiliki kewajiban untuk memastikan kontraktor memasang plang nama. Jika dibiarkan, dinas dianggap lalai dalam pengawasan.

Seperti yang di katakan oleh warga masyarakat setempat yang berinisial ( A ) saat di tanya awak media ini proyek dari mana Ia mengatakan”Proyek pengecoran ini saya bingung pak, tahu proyek dari dinas apa dari dana desa tegal urung karena proyek ini gelap tanpa di pasang papan informasi.”Ujarnya warga.

Di sisi lain masih di tempat yang sama Salah seorang pekerja yang tidak mau disebutkan namanya saat di temui awak media di tanya terkait kenpa papan kegiatan proyek tersebut tidak terpasang ia mengatakan,” Papan informasi kegiatan belum terpasang mungkin nanti mulai pelaksanaa pengecoran berjalan, pekerjaan baru 3 hari, mandor berinisial ( DD ) kalo yang berinisial ( Om) Tau pelaksana tau pemborong pak”Ungkap pekerja.
Kamis ( 30-10-2025 ).

Selain tidak adanya papan informasi terlihat proyek tersebut dari pemasangan matrial beskos diduga hanya 5 cm, dan bercampur Tanah diduga ada kecurangan.

Hingga berita ini di terbitkan belum juga terpampang papan nama informasi proyek pembangunan pengecoran di wilayah desa Tegalurung.

( Dra )

Dedie Rachim Apresiasi Capaian Direksi 2020 – 2025

ADVERTORIAL

Penulis

Redaksi

-

30 Oktober 2025

0

Dedie Rachim Apresiasi Capaian Direksi 2020 – 2025

Bogor I metroindonesia.id – Memasuki akhir masa jabatan Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Periode 2020–2025, jajaran direksi secara resmi menyerahkan Laporan Evaluasi Kinerja selama lima tahun masa kepemimpinan kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas capaian serta kinerja luar biasa yang telah ditorehkan jajaran direksi bersama seluruh insan Perumda Tirta Pakuan selama periode kepemimpinan mereka.

Menurutnya, Tirta Pakuan berhasil menunjukkan kinerja yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berbagai program pembangunan dan pengembangan infrastruktur air bersih telah direalisasikan, cakupan layanan pelanggan terus meningkat, serta kinerja keuangan menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi pendapatan maupun laba perusahaan.

Selain itu, inovasi digital, efisiensi operasional, dan komitmen terhadap mutu pelayanan juga menjadi catatan penting dalam laporan evaluasi tersebut.

“Capaian ini merupakan bukti nyata dari kepemimpinan yang solid dan visi jangka panjang yang terarah. Saya berharap semangat, dedikasi, serta sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut untuk memperkuat peran Tirta Pakuan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unggul, profesional, dan berkelanjutan,” ujar Dedie Rachim.

Dengan capaian yang telah diraih, Dedie Rachim berharap Tirta Pakuan terus menjadi contoh keberhasilan pengelolaan air bersih daerah, sekaligus berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

Dirut Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan, mengatakan jajaran direksi hadir bersama Dewan Pengawas dan Bagian
Perekonomian Pemerintah Kota Bogor menyampaikan laporan hasil kinerja dan evaluasi selama periode masa jabatan.

W

Paparan yang disampaikan di antaranya Key Performance Indicator (KPI) yang menjadi alat ukur utama.

Sebab KPI PDAM merupakan metrik untuk mengukur kinerja keuangan dan nonkeuangan perusahaan, yang meliputi perspektif keuangan pendapatan biaya, jumlah kepuasan pelanggan, proses bisnis serta pertumbuhan pengembangan dan pembelajaran.

“kita paparkan capaian apa saja, kemudian tantangan yang dihadapi, persoalan, program ke depan yang masih harus dikerjakan oleh PDAM, karena kan ada yang sudah dikerjakan, dalam proses, dan akan dikerjakan di tahun berikutnya,” ujarnya, Selasa (29/10/2025).

Selain itu, PDAM juga memiliki fungsi atau bagian untuk menjalankan RPJMD, RPJPD, serta RPJMN yang juga harus diselesaikan.

“Termasuk bagaimana ke depan rencana bisnis yang akan dilakukan oleh PDAM apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum,” ujarnya.

Dalam poin- poin yang disampaikan, secara umum Dedie Rachim mengapresiasi Perumda Tirta Pakuan.

Tidak hanya dari capaian sisi kinerja, keberadaan Perumda PDAM Tirta Pakuan juga menjadi kebanggaan Kota Bogor yang sering diapresiasi daerah lain, seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor.

Rino mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Kota Bogor juga menyampaikan masukan agar Perumda Tirta Pakuan mampu melakukan mitigasi persoalan atau tantangan yang akan dihadapi ke depan.

Sehingga apapun tantangan yang akan dihadapi ke depan bisa diselesaikan dan dijawab dengan solusi.

“Karena perusahaan atau organisasi kadangkala tidak bisa berjalan optimal karena telat atau salah mengambil langkah dalam menjawab tantangan dan persoalan. Jadi kita harus melakukan mapping jangan sampai telat,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Rino, Perumda Tirta Pakuan memiliki beberapa capaian yang masih harus dikejar. Di antaranya adalah pengolahan air limbah. Karena saat ini capaian pelanggan Perumda Tirta Pakuan dari sambungan pipa hingga pelayanan di luar sambungan dan sebagainya sudah hampir mencakup 100 persen.

Untuk itu ke depan pengolahan air limbah juga menjadi yang harus dikerjakan karena merupakan program dari pemerintah pusat.Setiap Langkah kerja nyata yang kita lakukan senantiasa memberikan yang terbaik untuk pelanggan,dan kita mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Walikota beserta jajaran yang Telah memberikan kepercayaan serta kerjasamanya,Agar terciptanya kinerja yang sehat,disiplin,dan profesionalisme,Suatu kehormatan bagi kami apabila kedepan kita Kembangan discovery ( formulasi temuan baru) hasil riset kami bisa kita kembangkan lebih sempurna lagi.Kita doakan agar kota Bogor Semakin Maju dan Indonesia Tetap jaya,abadi selama lamanya.amin.

Pemko Payakumbuh Perkuat Pencegahan Korupsi

DAERAH

Penulis

Jeri permana

-

29 Oktober 2025

0

Pemko Payakumbuh Perkuat Pencegahan Korupsi

Payakumbuh, Metroindonesia.id — Pemko Payakumbuh terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menyelenggarakan Sosialisasi Suap, Gratifikasi, dan Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) di Aula Bersama Inspektorat Kota Payakumbuh, Rabu (29/10/2025).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Ia mengatakan, sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Suap dan gratifikasi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak moralitas aparatur serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menegaskan bahwa penerapan Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) menjadi langkah strategis untuk mendorong budaya berani melapor di kalangan ASN.

Sistem ini, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi alat pengendali agar pemerintahan berjalan sesuai aturan.

“WBS bukan alat untuk mencari kesalahan, tetapi sarana menjaga agar roda pemerintahan tetap di jalur yang benar. Kita ingin tumbuh budaya saling mengingatkan dan berani melapor,” ujarnya.

Menurut Zulmaeta, keberhasilan membangun zona integritas tidak cukup hanya dengan komitmen tertulis, tetapi harus ditunjukkan melalui perilaku dan keteladanan nyata dari seluruh aparatur.

“Integritas bukan hanya slogan, tapi harus menjadi napas dalam setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Inspektur Kota Payakumbuh A. Arifianto mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir tidak terdapat laporan gratifikasi di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Meski hal ini bisa dimaknai sebagai capaian positif, ia juga menilai perlu diwaspadai potensi adanya keengganan ASN untuk melapor karena ketidaktahuan terhadap mekanisme pelaporan.

“Kondisi tanpa laporan bisa berarti tidak ada gratifikasi, tetapi juga bisa menunjukkan masih adanya ketidaktahuan atau rasa enggan untuk melapor,” jelasnya.

Sebagai contoh positif, Arifianto menyinggung peristiwa pada tahun 2020 ketika seorang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaporkan dugaan gratifikasi kepada Inspektorat.

Setelah diverifikasi, laporan tersebut tidak dikategorikan sebagai gratifikasi, dan pelapor justru mendapat penghargaan atas kejujurannya.

“Teladan seperti inilah yang perlu diperbanyak agar budaya antikorupsi bisa tumbuh kuat di lingkungan ASN,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), serta pengelola aplikasi WBS, dan diikuti oleh puluhan PPK dan PPTK dari seluruh OPD.

“Harapan kita sosialisasi ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus mengawal prestasi Payakumbuh sebagai Kota Percontohan Antikorupsi dan Kota Bebas Pungli,” pungkasnya. (Jee)

Diduga Galian Pondasi Pembangunan MCK Di Sekolah SDN Pancakarya 1 Tidak Maksimal.

Proyek

Penulis

Admin Jabar

-

29 Oktober 2025

0

Diduga Galian Pondasi Pembangunan MCK Di Sekolah SDN Pancakarya 1 Tidak Maksimal.

Karawang,{metroindonesia id}-Polemik Pembangunan MCK SDN Pancakarya 1 kecamatan Tempuran kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat Pemasangan Sambungan Stek Pakai Besi D.8.dan Tata letak dasar pondasi terlebih dahulu diduga tidak digelar Adukan Pasir Semen Serta Volume Tinggi dan Lebar Pondasi Nyaris tidak Maksimal. Rabu ( 29-10-2025)

Pembangunan MCK SDN Pancakarya 1 Tempuran di kerjakan oleh kontaktor dari CV.Hikmah Saluyu Putra dengan Anggaran Nilai Kontrak Rp=165.574.000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (APBD) tahun.2025 .

Prihal pemasangan sambungan Besi stek mestinya pakai besi D.12.mm.fakatnya malah memakai besi D.8.mm sehingga pihak Disdikpora Karawang bersikap tegas terhadap pengawas maka berakhir Sambungan Besi Stek sudah dibongkar ulang.

Hasil Investigasi Awak media di lapangan diduga ada kejanggalan 4 tiang kolom yang memakai stek besi D 8 mm.Ajaibnya Informasi yang masuk ke Redaksi Sambungan Besi Stek cuma satu Tiang yang dibongkar “selain itu Volume Pondasi Tinggi Tidak Maksimal harus di ukur Ulang jika tidak sesuai RAB mestinya dilakukan hal yang sama dibongkar Ulang.

Sesuai Fakta di Lapangan Yang Lebih Parahnya Pemasangan Tataletak dasar pondasi Terlebih dahulu diduga tidak digelar Adukan Pasir Semen Batukali Hanya ditata rapi ditancap ditanah mirip Patok Kuburan.Yang menjadi Pertanyaan Publik Volume Tinggi dan Lebar Pondasi berapa centimeter?….

” Opik Selaku Mandor kerja saat dimintai keterangan Via Seluller WhatsApp dipertanyakan Juklak Juknis seputar Berapa Volume Tinggi dan Volume Lebar Pondasi pekerjaan MCK? kalau di denah Gambar volume tinggi 70 cm Lebar 50 cm.adapun pondasi dikerjakan volume tinggi kurang dari 70 cm serta Lebar kurang dari 50 cm kami tidak tau.Silahakan tanyakan kepada pekerja kuli dilapangan.Dalih Mandor Opik mirip cuci tangan Ogah kena imbas

Dengan adanya dugaan tersebut, terbit tayangnya berita senantiasa bisa dijadikan alat Koreksi oleh Berbagai pihak untuk Sidak ke Lapangan guna menggali dan mengkukur Ulang kedalaman galian tanah Pondasi apakah tingginya 70 cm ?..

( Tim )

Pemko Payakumbuh Perkuat Profesionalisme ASN

DAERAH

Penulis

Jeri permana

-

28 Oktober 2025

0

Pemko Payakumbuh Perkuat Profesionalisme ASN

Payakumbuh, Metroindonesia.id — Pemko Payakumbuh terus memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) berbasis digital.

Langkah ini ditandai dengan digelarnya Sosialisasi Penyusunan dan Penginputan Anjab dan ABK yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdako Payakumbuh, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kinerja.

Wali Kota Payakumbuh melalui Staf Ahli Wali Kota Irwan Suwandi mengatakan, dinamika global saat ini menuntut pemerintah daerah untuk adaptif terhadap perubahan dan lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan publik.

“Kita dihadapkan pada tantangan regional, nasional, hingga internasional yang menuntut pemerintahan berjalan efisien, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” kata Irwan saat membuka kegiatan tersebut, Selasa (28/10/2025).

Menurut Irwan, penerapan Anjab dan ABK merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap ASN bekerja sesuai kompetensi dan tanggung jawab jabatannya.

Analisis jabatan bukan menilai individu, tetapi menganalisis karakteristik setiap posisi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan.

“Dengan analisis jabatan yang tepat, kita bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini penting agar organisasi berjalan efisien dan pelayanan publik lebih optimal,” ujarnya.

Selain itu, hasil penyusunan Anjab dan ABK juga akan diinput ke dalam aplikasi SIMONA Kementerian Dalam Negeri, yang menjadi salah satu syarat administrasi dalam persetujuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Irwan menyebutkan, penerapan sistem ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi digital yang bertujuan meningkatkan akurasi data kepegawaian dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemko Payakumbuh.

“Profesionalisme ASN tidak bisa terwujud secara instan. Dibutuhkan proses panjang mulai dari rekrutmen yang benar hingga peningkatan kinerja dan prestasi kerja,” ujarnya.

Ia menilai, masih adanya kesenjangan antara kompetensi ASN dengan jabatan yang diduduki menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya kinerja birokrasi.

Oleh karena itu, penyusunan Anjab dan ABK diharapkan bisa menjadi instrumen untuk meminimalkan kesenjangan tersebut.

“Kegiatan ini penting agar kita dapat mengelola formasi ASN secara rasional, sekaligus memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab di setiap perangkat daerah,” katanya.

Irwan berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan serius agar hasilnya bisa diimplementasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai pedoman dalam menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Payakumbuh menargetkan seluruh perangkat daerah dapat segera menuntaskan proses penginputan data Anjab dan ABK ke aplikasi SIMONA.

“Kita berharap, langkah ini bisa mewujudkan komitmen daerah dalam membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan berbasis data digital,” pungkasnya. (Jee)

POLICE GOES TO SCHOOL: Satlantas Polres Melawi Ajak Pelajar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Penulis

Redaksi

-

28 Oktober 2025

0

POLICE GOES TO SCHOOL: Satlantas Polres Melawi Ajak Pelajar Patuhi Aturan Lalu Lintas

MELAWI, metroindonesia.id — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Melawi melaksanakan kegiatan Police Goes to School di Yayasan Sungai Kehidupan Borneo, Kecamatan Pinoh Selatan pada Selasa, (28/10/2025) pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini kepada para pelajar tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

Dalam kegiatan Police Goes to School tersebut, tim Satlantas Polres Melawi yang dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Melawi, IPTU J. Effendhy Kusuma S.A.P., M.H., memberikan sosialisasi mengenai aturan berkendara yang aman, pentingnya penggunaan helm standar SNI, larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi pelajar yang belum memiliki SIM, serta bahaya berkendara ugal-ugalan di jalan raya.

“Kami ingin menanamkan kesadaran kepada para pelajar bahwa keselamatan di jalan raya dimulai dari diri sendiri. Disiplin berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk menjaga nyawa. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang pelajar,” ujar IPTU J. Effendhy Kusuma.

Selain penyuluhan, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif dan pembagian brosur serta stiker keselamatan berlalu lintas. Para pelajar tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut dan berjanji akan menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Kegiatan Police Goes to School ini merupakan bagian dari program rutin Satlantas Polres Melawi dalam rangka mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda, sejalan dengan program Kapolri Presisi yang menekankan pendekatan edukatif dan humanis dalam penegakan hukum.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar dapat menurun, serta kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan semakin meningkat di Kabupaten Melawi.

Kapolsek Menukung Jadi Pembina Upacara Hari Sumpah Pemuda Di SMA Negeri 1 Menukung

Penulis

Redaksi

-

28 Oktober 2025

0

Kapolsek Menukung Jadi Pembina Upacara Hari Sumpah Pemuda Di SMA Negeri 1 Menukung

MELAWI, metroindonesia.id — Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kapolsek Menukung, IPTU [Nama Kapolsek], bertindak sebagai pembina upacara di halaman SMA Negeri 1 Menukung, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, pada Senin (28/10/2025) pagi

Kapolsek Menukung IPTU Suyono mengatakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema ““Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu.” yang diharapkan dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di era modern.

Upacara yang dipimpin oleh IPTU Suyono berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh seluruh siswa, dewan guru, serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Menukung. Turut hadir pula perwakilan unsur Muspika Menukung yang memberikan dukungan terhadap kegiatan peringatan nasional tersebut.

IMG 20251028 WA0006 copy 800x600 — Pengibaran bendera merah putih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Menukung.

Dalam amanatnya, IPTU Suyono menyampaikan pentingnya semangat persatuan dan gotong royong yang diwariskan para pemuda pada tahun 1928. Ia juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta menjaga disiplin dan semangat belajar demi masa depan bangsa.

“Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadilah generasi yang berkarakter, kreatif, dan berkontribusi positif bagi bangsa,” ujar IPTU Suyono dalam sambutannya.

Kepala SMA Negeri 1 Menukung, Emanuel Resi, S.Ag., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolsek Menukung sebagai pembina upacara. Ia berharap kehadiran pihak kepolisian dapat memberikan motivasi dan teladan bagi siswa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kedisiplinan.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara Kapolsek dengan pihak sekolah serta para siswa.

Diduga Pembangunan MCK Sekolah SDN Pancakarya 1 Tempuran Asal Jadi Pengawas Tutup Mata.

Uncategorized

Penulis

Admin Jabar

-

28 Oktober 2025

0

Diduga Pembangunan MCK Sekolah SDN Pancakarya 1 Tempuran Asal Jadi Pengawas Tutup Mata.

Karawang,{metroindonesia.id}-Polemik Kejanggalan Pekerjaan Pembangunan MCK Sekolah SDN Pancakarya 1 kecamatan Tempuran kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat. Proyek yang Didanai Pemerintah Adalah Duit Rakyat Mestinya hasil pekerjaan Kokoh kuat dan Berkualitas bukan dikerjakan asal -asalanterlihat dilokasi Pemasangan Sambungan Besi Stek diduga tidak sesuai Sfec- Selasa ( 28 Oktober 2025 ).

Pasalnya dilokasi Area pekerjaan Nampak terlihat dengan jelas Sambungan Stek Besi Tiang kolom Mestinya memakai Besi D.12 mm.namun Faktanya Sambungan Cuma memakai Besi Diameter D.8 milimeter.

Parahnya lagi yang terjadi sangat Janggal
tata letak dasar pondasi batu kali cuma disusun rapi diatas tanah mirip patok Kuburan, diduga tidak memakai adukan pasir dan semen, umumnya agar pembangunan lebih kokoh dan kuat pondasi dasar di gelar adukan pasir dan semen dahulu .

Pekerjaan Pembangunan MCK Sekolah SDN Pancakarya 1 Tempuran di kerjakan oleh kontaktor pelaksana CV. Hikmah Saluyu Putra Anggaran Nilai Kontrak Rp=165.574.000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (APBD) 2025. Karawang .

Di Lokasi salah seorang pekerja.”Aman selaku ketua regu kerja saat dikonfirmasi awak media ia mengaku bahwa. “Bahan sambungan besi setek yang dipasang cuma memakai Besi Diameter 8 mm.kalo nama mandor pak Taufik dari Cikampek, jika ada sesuatu dilapangan atau tamu mengontrol pekerjaan silahkan bapa temui pak Tata.”Ujarnya.

Umumnya jika pemasangan tiang besi memakai D.12. mm.untuk sambungan stek mestinya imbang besi D.12.mm.dengan adanya sambungan Stek malah memakai besi D.8.mm maka patut Disorot hasil pekerjaan tidak berkualitas alias Bermutu Rendah.

Dengan kejadian ini pengawas Lapangan dan konsultan mereka berperan dalam mengambil keputusan, dengan Dugaan pekerjaan seperti ini kenapa Lolos dari Pengawasan.

Dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah “material sambungan Stek Tiang besi kolom praktis untuk bangunan tidak sesuai spesifikasi, ini merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan kekuatan struktur bangunan tidak berkualitas Rentan Ambruk.

Pekerjaan yang dugaan melibatkan material yang tidak sesuai harus dihentikan untuk mencegah risiko lebih lanjut.pelanggaran spesifikasi dalam proyek konstruksi dapat berujung pada sanksi pidana, terutama jika menyangkut proyek pemerintah atau infrastruktur.

Sampai saat ini Awak media masih Menelusuri siapa Pejabat Pembuat komitmen (PPK) plus PPATK dan Siapakah Pimpronya statement dari berbagai pihak Terbit edisi yang akan datang.

( Tim ).

Bocor berulang2, Tirta Pakuan Ganti 12″Pipa

Kabupaten Bogor

Penulis

Redaksi

-

27 Oktober 2025

0

Bocor berulang2, Tirta Pakuan Ganti 12″Pipa

Bogor I metroindonesia.id – Bocor berulang ulang pada pipa distribusi perusahaan air bersi milik Pemkot Bogor mulai di atasi.

Selain memperbaiki pipa bocor, perusahaan air minum milik Pemkot Bogor ini juga sedang melaksanakan penggantian pipa yang lebih tahan tekanan atau lebih tebal, guna mengantisipasi adanya kebocoran susulan di wilayah sepanjang jalan Pamoyanan.

Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf memaparkan, penggantian pipa HDPE 12”ini jadi solusi penanganan gangguan pasokan akibat kebocoran pipa di tanjakan Pamoyanan.
“Jadi yang sebelumnya pipa 12 inch menggunakan pipa dengan ketebalan PN 10 kedepan akan menggunakan PN 16 yang dirancang untuk tekanan 16 bar,” jelasnya.

Lebih lanjut “Akan kami lakukan langkah seperti yang dilakukan pada titik sesudah jembatan Pamoyanan, yang dimana diketahui bersama di lokasi tersebut sering terjadi Titik bocor karena bertekanan tinggi. Tapi, setelah diganti pipa, tidak terjadi bocor lagi,” tambah Ardani.

Ardani membeberkan, karena itu akan diganti sepanjang 550 meter mulai dari tanjakan Pamoyanan sampai dengan Pabuaran perumahan Onix. Pekerjaan sudah dimulai sejak Kamis (23/10) dan direncanakan selesai dua pekan.

Ardani menyadari, pengerjaan ini berpotensi menyebabkan gangguan arus lalulintas di sekitar Jalan pamoyanan. Untuk itu, atas nama perusahaan dia menyampaikan permohonanan maaf kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan.

“Atas nama pribadi dan Perusahaan, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan apabila selama pekerjaan telah menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Kami mengupayakan pengerjaan pemasangan pipa ini berjalan secepat mungkin untuk meminimalisir gangguan arus lalu lintas itu,” jelasnya lagi

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.kata Ardani.(humas)

DPD PSI Kota Depok Gelar Diskusi Kebangsaan

Penulis

Indah

-

26 Oktober 2025

0

DPD PSI Kota Depok Gelar Diskusi Kebangsaan

Bekasi – metroindonesia.id 26 Oktober 2025 — Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Depok menggelar seminar bertajuk “Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi” pada Minggu, 26 Oktober 2025 di Rumah Perubahan (Jakarta Escape), Jl. Mabes 2 No.5, Jatimurni, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber nasional yang berkompeten di bidangnya, yakni Dr. Boni Hargens, Ph.D, Bro Ronald Aristone Sinaga, Dr. Zevrijn Boy Kanu, S.H., M.H., dan Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.

Acara dibuka oleh Sekretaris DPD PSI Depok, Marthin Jonathan Gultom SE, Ak, CMA., bersama Bendahara DPD PSI Depok, ALS Bonita Kawasaki, S.Sos., S.Pd., S.Psi., M.Si., yang bertindak sebagai pembawa acara pembuka (Master of Ceremony). Selanjutnya acara dipandu oleh Ossama Ruzicka, S.T. dan Sri Bakti Ningsih.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Muthia Esfand, S.S., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan momentum penting untuk memperkuat integritas bangsa dan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.

Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., yang juga bertindak sebagai moderator, membuka diskusi dengan pernyataan tegas:

“Korupsi di negara ini bukan lagi duri dalam daging, tapi sudah seperti nuklir dalam tubuh kita. RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam mengembalikan aset negara. PSI sebagai partai muda terus konsisten mendorong agenda antikorupsi untuk memperbaiki negara ini.”

Pemaparan pertama disampaikan oleh Dr. Boni Hargens, Ph.D, yang menyoroti alasan politis di balik lambannya pembahasan RUU tersebut.

“RUU ini sulit disahkan karena DPR terbelah menjadi tiga kelompok: progresif-reformis, pragmatis-moderat, dan konservatif-resisten. Padahal, substansi RUU ini bersifat rehabilitatif dan restitutif, dengan pendekatan non-conviction asset-based forfeiture,” jelasnya.

Dilanjutkan oleh Bro Ronald Aristone Sinaga, yang mengulas praktik internasional dalam penerapan perampasan aset hasil korupsi.

“China berani menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor dan menyita seluruh asetnya. Singapura bahkan memiliki pengadilan khusus untuk pejabat publik yang terlibat korupsi. Di Indonesia, kita justru masih berdebat antara menyita harta atau menghukum pelakunya,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Zevrijn Boy Kanu, S.H., M.H., menegaskan perlunya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan perampasan aset.

“Negara harus bisa membekukan aset yang asal usulnya tidak jelas, tetapi tetap menjunjung asas due process of law. Tantangannya adalah bagaimana memastikan RUU ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kekuasaan,” katanya.

Sebagai penutup, Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., menekankan pentingnya pemahaman multidisipliner bagi aparat penegak hukum.

“Sebelum RUU Perampasan Aset disahkan, jaksa dan penyidik harus memahami dasar akuntansi dan bisnis. Tidak semua kerugian berarti kebangkrutan. Penilaian kerugian negara harus berdasarkan standar akuntansi dan valuasi ekonomi yang benar,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan plakat kepada para narasumber oleh Marthin Jonathan Gultom SE, Ak, CMA., dilanjutkan dengan penampilan Tarian Khas Dayak oleh ALS Bonita Kawasaki, S.Sos., S.Pd., S.Psi., M.Si. dan rekan-rekan, serta sesi foto bersama seluruh narasumber, panitia, dan peserta seminar.

Melalui kegiatan ini, DPD PSI Kota Depok menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan transparansi, integritas, dan pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah legislasi yang nyata dan berkeadilan.