Padangsidimpuan – Metro Indonesia.id. – Jalan Abdul Haris Nasution atau Jalan Baru By Pass, salah satu ruas jalan Propinsi yang sangat fital buat sarana tranformasi antar daerah dan menunjang kelancaran aktifitas masyarakat di Kota Padangsidimpuan,keadaannya terlihat sungguh memprihatinkan dan mengundang pertanyaan tentang tanggung jawab dan biaya pembangunan atau pemeliharaannya melihat kondisinya yang rusak disana sini penuh lobang dan kalau musim hujan sudah bagaikan kubangan Kerbau.

Melihat kondisi jalan yang sudah rusak parah dibeberapa tempat dan butuh penanganan serius,sudah seharusnya Pemprovsu melakukan upaya perbaikan agar akses dan sarana transportasi antar daerah bisa lancar dan tidak mengancam keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Dari pantauan Awak Media Metro Indonesia.id. dilapangan pada hari Jumat (29 /8/2025),terlihat kondisi ruas jalan baru by pass memang sudah rusak parah di beberapa tempat,seperti adanya lobang lobang yang tegenang air dan  mengancam keselamatan pengguna jalan,rambu rambu lalu lintas yang tidak berpungsi sebagai mana mestinya,dimana dari pengakuan warga sekitar,hal ini sudah berlangsung lama dan bertahun tahun dibiarkan tanpa ada tindakan nyata untuk melakukan perbaikan atau perawatan dari pihak terkait yaitu Dinas PUPR Provsu.

Melihat dan menyikapi kondisi  Jalan Abdul Haris Nasution/Jalan Baru by pass tersebut,Erik Son Karo Karo,salah satu kritikus dan pemerhati pembangunan di Kota Padangsidimpuan yang kebetulan di temui awak media di lokasi (Jalan Abdul Haris Nasution) mengatakan”Kita sangat menyayangkan kelalaian dan keteledoran pihak terkait mengenai jalan yang sudah rusak parah ini namun tak pernah ada perbaikannya,masyarakat sangat berharap agar PUPR Provsu melakukan perhatian khusus untuk perbaikan/perawatan,karena warga maupun pengendara jalan ini,sudah merasa sangat terganggu,merasa khawatir bila melewati jalan ini untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari.”

“Rawannya kondisi jalan yang rusak,telah membuat para pengguna jalan,terutama bagi pengendara roda dua juga roda empat bila melewati jalan baru by pass akan selalu was was dan takut tertimpa kecelakaan yang membuat pengendara menjadi merasa tidak nyaman.untuk itu,kami sebagai masyarakat Kota Padangsidimpuan,meminta kepada PUPR Provsu agar menyahuti dan sesegera mungkin melakukan perbaikan jalan by pass yang merupakan jalan provinsi sepanjang 10,8 kilometer yang melewati Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua hingga Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,Kota Padangsidimpuan”.

”Masyarakat sangat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan ini sebelum terjadi kecelakaan yang lebih serius, ” ujar Erik Son.pembukaan ruas jalan ini telah memakan biaya milyaran rupiah,namun kini jalan tersebut telah berubah,bukan lagi jalan berlobang melainkan lobang berjalan,akibat tidak adanya pemeliharaan dan peningkatan pembangunan”.

Saat hal yang jadi keluhan kami sebagai warga pengguna transportasi jalan ini,dan menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat yang perduli,”apakah memang Dinas PUPR Prov tidak perduli dengan kondisi jalan ini,atau memang biaya perawatan dan perbaikan untuk jalan baru by pass ini tidak ada?.”

Ketika hal tersebut coba dikonfirmasikan awak media Metro Indonesia.id.kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum da Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) PUPR Padangsidimpuan, Datsur Hasibuan melalui Telp dan WA (Whats app),sampai berita ini tayang,belum/tidak mendapat jawaban ataupun tanggapan.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Scandal dugaan korupsi dana Corporate Social Responcibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada anggota DPR RI Komisi XI periode 2019-2024 yang menyeret banyak nama,serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dari Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yaitu Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satoro dari Partai Nasdem,telah membuat gerah Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.Rabu (27 Agustus 2025).

Hal itu disebabkan adanya dugaan perkara yang bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dan pengaduan masyarakat tersebut, menyeret beberapa nama Anggota DPR RI Komisi XI periode 2019 – 2024,termasuk Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang pada 2019 – 2024 masih anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Gerindra.

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel Bersatu (MTB) menyikapi pernyataan PLT Deputi Penindakan Eksekusi KPK,Asep Guntur Rahayu yang menyatakan bahwa Gus Irawan Pasaribu sebagai Anggota DPR RI Komisi XI di duga terlibat dalam kasus yang saat ini tengah di usut,menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan pada hari Selasa 26 Agustus 2025,untuk meminta penjelasan dan jawaban kebenaran tentang dugaan keterlibatan tersebut,karena bila mana hal itu benar adanya,tentu akan mencoreng dan membuat malu Kabupaten Tapanuli Selatan secara keseluruhan yang mana masyarakatnya telah terlanjur percaya dengan janji janji manis dan retorika disiplin kerja yang selalu di umbar Gus Irawan Pasaribu dalam setiap kesempatan.

Seperti yang di duga,tuntutan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel Bersatu (MTB) untuk bisa bertemu dan mendengar secara langsung dugaan tersebut dari Bupati Gus Irawan Pasaribu,tidak akan mendapat tanggapan dan jawaban seperti yang dikatakan Surya Hrp salah seorang yang mengikuti unjuk rasa.

“Kita sebetulnya telah memperkirakan ini,karena Gus Irawan Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Selatan,telah menunjukkan sikap seperti ini dalam tindakannya setiap hari,bahwa dari setiap permasalahan yang ada,baik konfirmasi,klarifikasi dan kritik tentang kebijakan,pertanyaan tentang sesuatu yang kita duga jelas bertentangan dengan program Pemerintah, Pemkab Tapsel dan juga disiplin kerja yang selalu di suarakannya,yang mana dalam pengertian disiplin kerja itu adalah pengertian bahwa setiap Aparatur Pemerintahan di Pemkab Tapsel harus taat hukum,peraturan dan per undang undangan yang berlaku tanpa kecuali,termasuk Gus Irawan Pasaribu sendiri sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan,yang seharusnya jadi cermin perkataannya namun ternyata nol dan hanya bentuk pencitraan semata”.katanya.

Kekecewaan yang selama ini dirasakan berbagai kalangan masyarakat akan cara kerja Bupati,tata kelola pemerintahan yang amburadul dan tidak adanya transparansi,banyaknya indikasi penyelewengan,penyalah gunaan tugas dan wewenang,serta menjamurnya dugaan KKN di Pemkab.Tapsel,di tambah adanya dugaan keterlibatan Gus Irawan Pasaribu akan Scandal CSR Bank BI di suarakan dengan lantang dalam unjuk rasa damai oleh Ketua Umum AMPUH,Hadi Susandra dan Direktur Eksekutif Komunitas Pena Indonesia Rahmad Parlindungan yang ikut tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel Bersatu saat unjuk rasa damai berlangsung,jadi anti klimaks karena ditanggapi dingin oleh Gus Irawan Pasaribu yang tidak mau bertemu karena di duga menganggap unjuk rasa tersebut hanya angin lalu dan riak kecil yang tak berarti.

Sebagai mana di ketahui,CSR,atau Corporate Social Responsibility, adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, melampaui sekadar tujuan profit finansial. Program CSR mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kesuksesan bisnis dan kesejahteraan sosial.