Kapolres Pasuruan AKBP Irawan Setyono menggelar dialog bersama masyarakat di Pura Dhang Kahyangan Kerti Jaya Bhuana, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (21/11/2026). Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penerapan hukum adat, penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, pernikahan dini, dugaan intimidasi terhadap kepala desa, hingga kemacetan dan penutupan jalur di kawasan wisata Gunung Bromo.
Hukum adat dan pengendara di bawah umur
Menanggapi penerapan hukum adat, Irawan menyatakan penyelesaian masalah melalui mekanisme adat pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, jika ada sanksi berupa denda, penerapannya harus didasarkan pada kesepakatan bersama.
“Apabila ada pemberian sanksi berupa denda, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan tersebut juga perlu ditembuskan kepada Kapolsek Tosari sebagai langkah antisipasi agar permasalahan tidak berkembang lebih luas,” kata Irawan.
Warga juga menyoroti penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Perwakilan masyarakat meminta kepolisian menggelar sosialisasi kepada pelajar agar mereka lebih memahami aturan dan keselamatan berlalu lintas. Irawan menjelaskan bahwa usia minimal untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah 17 tahun, dan meminta orang tua meningkatkan pengawasan agar anak tidak mengendarai kendaraan sebelum memenuhi persyaratan.
Masyarakat mengusulkan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di Kecamatan Tosari. Kapolres menyampaikan kegiatan tersebut akan diupayakan pelaksanaannya.
Ketua MWCNU Tosari Abdul Basir meminta dukungan pembinaan terhadap generasi muda untuk mengantisipasi pernikahan dini. Irawan mengajak tokoh agama mengambil peran melalui pembinaan moral, budi pekerti, dan nilai-nilai sosial kepada para pemuda.
Dugaan intimidasi dan kemacetan Penanjakan
Dalam forum itu juga mencuat dugaan intimidasi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap kepala desa. Kepala Desa Sedaeng Abdul Hadi menyampaikan adanya dugaan tindakan mencari-cari kesalahan dan intimidasi terhadap kepala desa, khususnya yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana korupsi. Kapolres meminta kepala desa segera melaporkan tindakan intimidasi atau perbuatan yang merugikan kepada Kapolsek maupun anggota Polsek Tosari agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Di sektor pariwisata, perwakilan paguyuban penginapan mengeluhkan kemacetan di kawasan Penanjakan, terutama pada akhir pekan, libur nasional, serta periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Irawan menyampaikan rencana rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Penanjakan, khususnya saat kunjungan wisatawan meningkat.
Warga juga mempersoalkan kebijakan penutupan jalur oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penutupan itu dinilai turut berdampak terhadap masyarakat di luar wilayah yang mengalami kebakaran.
“Kami akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak terkait agar kebijakan yang diterapkan dapat mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat,” ujar Irawan.
Camat Tosari Bakhtiar Prihatin Bachri menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur masyarakat untuk menjaga keamanan dan kerukunan wilayah. “Kami mengajak seluruh unsur Forkopimcam, pemerintah desa, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk terus meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan kondusivitas Kecamatan Tosari,” kata Bakhtiar.
Pertemuan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.30 WIB itu dihadiri Kapolsek Tosari AKP Nanang Abidin, Danramil Tosari Kapten Inf. Nur Kholik, sejumlah pejabat Polres Pasuruan, para kepala desa, serta tokoh agama dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres juga menyosialisasikan layanan Call Center 110 Polri yang dapat digunakan masyarakat secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, gangguan kamtibmas, maupun keadaan darurat lainnya.