Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Sonia Sotomayor menyatakan bahwa ia dapat mendukung pembatasan masa jabatan hakim agung. Pernyataan itu disampaikan kepada audiensi di Philadelphia pada Jumat, memasuki perdebatan yang diperkirakan akan memanas ketika Partai Demokrat mengambil alih Kongres tahun depan.
Sotomayor, hakim senior dari kubu liberal, mencatat bahwa banyak negara lain berhasil menjaga politik tetap jauh dari lembaga peradilan mereka tanpa menerapkan penunjukan seumur hidup. Ia sempat mengatakan tidak akan berpendapat soal gagasan tersebut, namun kemudian memberi isyarat bahwa ia terbuka untuk mendukungnya.
“Seperti semua hal lain dalam hidup, saya tidak akan kecewa dengan batasan masa jabatan,” kata Sotomayor pada acara yang digelar American Philosophical Society. Dalam kesempatan itu ia juga menyebut batasan masa jabatan sebagai gagasan yang “ditendang dengan sangat aktif.”
Debat menguat setelah pemilu sela
Wacana perubahan struktural di Mahkamah Agung kembali mengemuka setelah kekalahan Partai Demokrat pada pemilu sela. Sebagian besar perdebatan berasal dari peringatan kalangan konservatif terhadap gagasan yang sudah lama beredar. Hakim Samuel Alito, misalnya, berulang kali menekankan pentingnya peradilan yang independen sejak pemilu, tanpa merinci usulan yang dimaksud.
Batasan masa jabatan hakim agung mendapat dukungan kuat dalam jajak pendapat publik. Namun banyak anggota Partai Republik memandang setiap perubahan pada struktur Mahkamah Agung sebagai upaya melemahkan independensi peradilan. Bahkan dengan kendali Demokrat tahun depan, langkah semacam itu kecil kemungkinannya lolos di Senat atau memperoleh dukungan Presiden Donald Trump.
Belum jelas apakah Kongres dapat memberlakukan batasan masa jabatan melalui undang-undang, atau apakah langkah tersebut memerlukan amandemen konstitusi yang jauh lebih sulit dicapai.
Respons pengawas peradilan
Gabe Roth, yang memimpin lembaga pengawas Mahkamah Agung Fix the Court, menilai pernyataan Sotomayor sebagai sinyal penting. “Meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar kaum liberal dan konservatif mendukung batasan masa jabatan Mahkamah Agung, saya tidak yakin mayoritas hakim saat ini mendukung hal tersebut, jadi sangat menggembirakan mendengar bahwa Hakim Sotomayor tampaknya terbuka terhadap batasan masa jabatan tersebut,” kata Roth.
Ia menambahkan, “Lagi pula, tidak ada seorang pun di negara demokrasi yang boleh menjabat selama 30 atau 35 tahun, seperti yang sudah menjadi norma, dalam posisi berkuasa – terutama mengingat kewenangan tak terkendali yang diambil alih oleh Mahkamah Agung pada abad ini.”
Pernyataan Sotomayor tampaknya melampaui apa yang ia sampaikan saat tampil di Universitas Zurich pada 2024, ketika ia secara terbuka mempertimbangkan gagasan tersebut. Menurut audio yang diposting kelompok Roth, dalam penampilan itu Sotomayor mengatakan proposal tersebut akan menjaga keseimbangan ideologis pengadilan agar tidak “terlalu miring.” Namun ia juga menyatakan bahwa hakim federal dijanjikan pekerjaan itu seumur hidup dan “hal itu tidak bisa dicabut secara konstitusional.”
Sebagian besar pernyataan Sotomayor pada Jumat berfokus pada tinjauan atas sejumlah putusan penting pengadilan belakangan ini, termasuk soal hak kewarganegaraan berdasarkan hak asasi manusia dan kekebalan presiden. Hakim Wilayah AS David Tatel, yang mengambil status senior pada 2022, bertanya kepada Sotomayor apakah pengadilan tinggi telah kehilangan sesuatu karena sebagian besar hakimnya menempuh jalur karier yang sama untuk sampai ke kursi hakim.
“Pasti,” kata Sotomayor. “Mereka lupa bahwa pusat dari setiap kasus adalah manusia.”