Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang dari Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelusuran itu berkaitan dengan dugaan upaya mengatur hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, termasuk kemungkinan intervensi terhadap temuan audit.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih mengumpulkan bukti untuk memastikan ada tidaknya uang yang diberikan kepada pihak BPK. Menurut dia, dugaan pengondisian oleh sejumlah pihak masih ditelusuri karena itu penyidik memeriksa eks kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah. “Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh sejumlah pihak,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Penyidik juga menelusuri kemungkinan komunikasi antara Anom dan sejumlah pihak di BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk mengungkap dugaan intervensi terhadap hasil audit, termasuk kemungkinan pemangkasan hingga penghilangan temuan pemeriksaan.
Pola Mirip Kasus Muara Enim dan Klaten
Budi menjelaskan, dugaan pengaturan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Pemalang memiliki kemiripan dengan pola yang ditemukan dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan praktik dropping temuan BPK, yakni mengurangi atau menghilangkan temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Penyidik kini berupaya mengidentifikasi pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Penelusuran tidak hanya menyasar jajaran BPK di tingkat perwakilan daerah, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pejabat di kantor pusat. “Soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” jelasnya.
Menurut Budi, pengembangan penyidikan masih terbuka apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. Ia mencontohkan penanganan perkara di Muara Enim, ketika penyidik tidak berhenti pada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di tingkat pusat.
KPK juga mendalami dugaan praktik serupa yang sebelumnya ditemukan dalam penanganan perkara korupsi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang,” tuturnya.
Kepala BPK Jawa Tengah Diperiksa sebagai Saksi
Sebelumnya, KPK memeriksa Ahmad Luthfi HR sebagai saksi dalam perkara ini pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Pemalang. Saat itu Budi menyampaikan bahwa Ahmad Luthfi, yang menjabat Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, dimintai keterangan mengenai kemungkinan adanya pengondisian hasil pemeriksaan keuangan daerah. “Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” kata Budi.
Meski demikian, hingga kini KPK belum mengungkap secara pasti siapa pihak yang diduga menerima uang maupun berapa nilai dana yang berkaitan dengan pengaturan hasil audit Pemkab Pemalang.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom, KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku Bupati Pemalang nonaktif, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA) yang disebut sebagai orang kepercayaan Anom, serta Lilik Budi Suprianto (LBS) dari kalangan swasta. Satu tersangka lainnya adalah Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), yang disebut bekerja sebagai staf administrasi KPK.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Anom diduga menjalankan praktik pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris, dengan uang yang diduga berhasil dikumpulkan mencapai Rp1,98 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto. Lilik disebut mengaku dapat membantu mengurus perkara di KPK dengan memanfaatkan hubungan keluarganya dengan seorang pegawai di lembaga antirasuah tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan tersangka serta melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara.
Kini penyidikan turut berkembang pada dugaan keterlibatan pihak BPK dalam pengaturan hasil audit keuangan Pemkab Pemalang. Dugaan aliran uang dan pengondisian hasil pemeriksaan tersebut masih dalam tahap pendalaman, dan KPK belum mengumumkan adanya penetapan tersangka baru terkait dugaan pengaturan audit BPK itu.