Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menangani polemik pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap pemberitaan enam media daring. Permintaan itu disampaikan setelah pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, yang dalam pertemuan mulai pukul 10.35 WIB itu didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey. Menurut Anrico, tindakan Humas Polda Babel berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.
“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico, seperti dilaporkan Suarakalbar.co.id.
Berawal dari Surat Keberatan PWI Babel
Pengaduan itu berlandaskan Surat Keberatan PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Babel. PWI Babel mempersoalkan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026 karena menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media dengan label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
PWI Babel menegaskan pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik yang telah melalui proses peliputan, memiliki narasumber jelas, serta telah diupayakan konfirmasi dan verifikasinya. PWI Babel meminta unggahan itu dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.
Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah. Kedatangan mereka juga menindaklanjuti Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.
Fakhruddin menyatakan pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel sangat merugikan wartawan dan media bersangkutan. Menurut dia, tindakan itu berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat dan dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers bila dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.
Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat
Polemik bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka. Berdasarkan kronologi PWI Babel, pemberitaan itu berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam. Wartawan yang meliput disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.
Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut. Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”
Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”. Enam media yang tercantum dalam lampiran surat keberatan PWI Babel ialah Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.
Polda Babel Sebut Bagian dari Diskresi Kepolisian
Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat. Polda menyatakan, berdasarkan verifikasi internal, enam pemberitaan itu dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.
Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, menyatakan pemberian label itu bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers. Melalui pemberitaan resmi kepolisian, Polda Babel menyampaikan argumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Argumentasi itu menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.
PWI Pusat: Karya Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus Dilindungi
Anrico menegaskan kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum.
“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.
Menurut Anrico, kepolisian berhak memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta, tetapi penggunaan hak itu harus tetap menghormati kemerdekaan pers. Ia membedakan antara bantahan terhadap suatu peristiwa dan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah memenuhi ketentuan etik. Penilaian kepatuhan karya jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik, katanya, berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap produk jurnalistik perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers. “Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers,” katanya.
Anrico juga meminta Kapolda Babel mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda. Menurut dia, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pelabelan penting untuk memastikan tindakan itu dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyinggung bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka. Pemuatan klarifikasi itu, ujarnya, menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses jurnalistik, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya pemberitaan awal.
“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.
Ia mengingatkan kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, serta tidak boleh mengabaikan jaminan kemerdekaan pers.
Dokumen Pengaduan Akan Ditelaah
Dalam pertemuan itu, pengurus PWI Babel menyampaikan sejumlah dokumen, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian. Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.
PWI Pusat menilai penting adanya komunikasi konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan itu tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. PWI Pusat juga menekankan setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Anrico.
PWI Pusat berharap penyelesaian polemik ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis.