Pemerintah menegaskan penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan, bukan pemotongan pendanaan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal itu dalam Financial Forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026), setelah pemerintah memperbaiki tata kelola program tersebut. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp173,21 triliun.
Anggaran itu mendukung pelaksanaan program yang telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.285 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Suahasil, perubahan kebutuhan pendanaan berkaitan dengan meningkatnya efisiensi operasional setelah sejumlah perbaikan dilakukan. Ia membantah pemerintah telah memotong anggaran program tersebut.
“Jadi anggarannya tidak dipotong, tidak ada. Tapi dia hanya melakukan penyesuaian saja, karena dengan pengelolaan yang baik jadi lebih efisien,” kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Perbaikan bertahap sejak 2025
Penyempurnaan pelaksanaan MBG dilakukan secara bertahap sejak awal 2025. Salah satu perubahannya menyangkut mekanisme distribusi pangan yang disesuaikan dengan hari sekolah agar penyaluran sesuai kebutuhan penerima manfaat. Selain pengaturan penyaluran, pemerintah melakukan verifikasi dan validasi terhadap SPPG atau dapur yang menjadi bagian operasional program. Langkah itu dibarengi penempatan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mendukung implementasi di lapangan.
Evaluasi juga mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Suahasil menjelaskan, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap petugas. Rangkaian perbaikan inilah yang menjadi dasar penyesuaian kebutuhan anggaran sesuai kondisi pelaksanaan program. Menurutnya, perbaikan tata kelola MBG merupakan salah satu bentuk evaluasi pemerintah terhadap program prioritas demi meningkatkan efektivitas penggunaan APBN.
Program prioritas lain dan fleksibilitas APBN
Selain MBG, pemerintah membiayai sejumlah program peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran. Di bidang kesehatan, pemerintah melanjutkan program Cek Kesehatan Gratis, penguatan layanan puskesmas, dan revitalisasi rumah sakit daerah.
Suahasil juga menyoroti pentingnya fleksibilitas belanja negara untuk mendukung program-program prioritas. Menurutnya, APBN 2026 harus mampu menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perubahan kondisi perekonomian, dinamika global, ketegangan geopolitik, bencana alam, dan volatilitas harga.