Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perselisihan di tengah masyarakat tidak perlu diselesaikan dengan pengerahan massa maupun tindakan kekerasan. Pesan itu disampaikannya saat berdialog dengan sekitar 100 kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari dinamika kehidupan bermasyarakat, pengelolaan kepentingan bersama, hingga koordinasi dalam pelayanan publik.
Mengedepankan dialog, bukan kekerasan
Muharman menilai tidak semua persoalan masyarakat harus berkembang menjadi konflik terbuka. Menurutnya, komunikasi yang baik antara kepala desa, warga, dan kepolisian dapat menjadi langkah awal untuk mencegah perselisihan meluas.
“Ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai emosi justru memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Jangan menggunakan kekerasan atau mengerahkan massa karena hal itu bisa menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Ia menilai kepala desa memiliki posisi penting dalam menjaga ketenteraman lingkungan. Berbagai persoalan di masyarakat, kata dia, kerap lebih dahulu diketahui pemerintah desa sebelum sampai kepada aparat kepolisian. Karena itu, hubungan antara kepala desa dan Bhabinkamtibmas diharapkan tidak sebatas koordinasi ketika terjadi masalah, tetapi juga menjadi sarana mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini.
Muharman juga menyinggung keberadaan personel Bhabinkamtibmas yang bertugas mendampingi masyarakat di desa. Meski jumlah anggota masih terbatas sehingga sebagian personel harus menjalankan tugas rangkap, komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian kepolisian.
Aspirasi kepala desa dan penguatan pos kamling
Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi Budiharto memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat. Perhatian para kepala desa antara lain menyangkut pengelolaan kepentingan masyarakat serta pentingnya kejelasan prosedur dalam menyikapi berbagai persoalan di tingkat desa. Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya komunikasi dan koordinasi agar setiap persoalan disikapi secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang terkadang tidak sederhana. Kami berharap melalui komunikasi langsung seperti ini, ada ruang untuk bertukar pikiran dan memperoleh arahan agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujar Budiharto.
Dialog kemudian berkembang ketika pembahasan menyentuh pemanfaatan pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Fasilitas yang selama ini menjadi bagian dari sistem keamanan masyarakat itu dibahas sebagai sarana memperkuat kerja sama antara warga dan kepolisian. Muncul pula pembahasan mengenai mekanisme perizinan kegiatan, khususnya pentingnya keselarasan pemahaman dan koordinasi antarpihak sesuai kewenangan masing-masing.
Perhatian pada lalu lintas, narkoba, dan main hakim sendiri
Selain soal penyelesaian perselisihan, kapolresta mengajak para kepala desa meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menurutnya, kedua persoalan itu membutuhkan perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak main hakim sendiri apabila menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan perkara, lanjutnya, harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pertemuan tersebut, Polresta Banyuwangi berharap komunikasi dengan pemerintah desa semakin terbuka sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dikenali lebih awal dan diselesaikan melalui musyawarah serta pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama. Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” disebut menjadi landasan untuk membangun kedekatan, memperkuat kepedulian, dan menghadirkan rasa aman melalui kerja sama antara kepolisian, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat.