Pemerintah memastikan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat diundur dari 2 Desember 2026 menjadi 9 Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyesuaian jadwal itu ditempuh agar seluruh tahapan pengusulan dan pemilihan berlangsung sesuai ketentuan hukum serta prosedur kenegaraan.
Konsultasi dengan partai pengusul jadi kendala
Yusril menjelaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat dalam 60 hari. Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR, rapat gabungan pimpinan ketiga lembaga itu sebelumnya telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai hari pemilihan.
Menurut Yusril, agenda tersebut harus disesuaikan karena Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan rangkaian kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, dan KTT APEC di Shanghai, China, serta baru diperkirakan kembali ke Indonesia pada 19 Desember 2026. Kondisi itu membuat waktu untuk berkonsultasi dengan partai-partai politik pengusul pasangan calon pada Pilpres 2024 menjadi sempit.
“Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Tenggat penyerahan dua nama bergeser
Yusril menerangkan, sesuai UU MD3, pengusulan calon wakil presiden secara formal disampaikan kepada presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon dalam Pilpres 2024. Ada tujuh partai politik pengusul yang perlu dilibatkan dalam proses itu. Konsultasi dengan seluruh partai dinilai penting agar tahapan pengajuan dan penetapan kandidat tidak menimbulkan persoalan prosedural.
Selain konsultasi politik, terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyerahan nama calon. Presiden harus menyampaikan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pemilihan digelar. Dengan jadwal awal 2 Desember, pemerintah menilai waktu yang tersedia terlalu sedikit bagi Prabowo untuk melakukan konsultasi sekaligus menentukan dua kandidat yang akan diajukan.
Atas pertimbangan itu, Prabowo mengirimkan surat kepada MPR untuk meminta perubahan jadwal. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD hingga akhirnya disepakati.
“Akhirnya beliau menulis surat kepada MPR untuk mohon pengunduran waktu, dan itu sudah diputus dalam rapat gabungan kemarin, disepakati pemilihan wakil presiden yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember,” kata Yusril.
Dengan jadwal baru tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 25 November 2026.