Dewan Perwakilan Rakyat memastikan tidak melanjutkan proses hak menyatakan pendapat yang diusulkan sejumlah fraksi untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diambil setelah Gibran menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan, pengajuan hak menyatakan pendapat selalu bertumpu pada objek atau persoalan tertentu yang menjadi dasar berlangsungnya proses politik di parlemen. Karena Gibran telah menyatakan mundur, dasar pengajuan tersebut dinilai tidak lagi relevan.
“Objek yang kita adakan untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai ya karena objeknya sudah selesai juga,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, DPR tidak meneruskan langkah pemakzulan terhadap Gibran menyusul pernyataan pengunduran diri tersebut.
Dukungan 122 anggota DPR
Sebelumnya, delapan fraksi di DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran. Usulan itu memperoleh dukungan 122 anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan.
Dukungan tersebut berasal dari sejumlah fraksi dengan rincian:
- PDIP: 14 anggota
- Golkar: 11 anggota
- Gerindra: 11 anggota
- NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- PKS: 28 anggota
- PAN: satu anggota
- Demokrat: 18 anggota
Peta dukungan itu berubah setelah Gibran menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden di hadapan MPR. Menyusul pernyataan tersebut, DPR memastikan usulan hak menyatakan pendapat yang semula diarahkan untuk memakzulkan Gibran tidak akan dilanjutkan.