Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi menegaskan kesiapsiagaan bencana seharusnya menjadi ukuran kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya. Hal itu disampaikannya dalam Apel Gladi Kesiapsiagaan Bencana dan Gelar Peralatan Kebencanaan Tahun 2026 di Taman Bahari Mojopahit, Selasa (17/11/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Sandi itu menyatakan kesiapsiagaan tidak cukup dinilai dari banyaknya personel dan kelengkapan peralatan. Menurutnya, yang lebih mendasar adalah kemampuan seluruh unsur bergerak terpadu, mengambil keputusan secara tepat, dan memberi pertolongan dengan cepat.
“Ukuran kesiapsiagaan kita bukan terletak pada seberapa banyak personel dan peralatan yang kita miliki, melainkan pada seberapa cepat kita mampu bergerak, seberapa baik kita bekerja bersama, dan seberapa banyak warga yang mampu kita lindungi,” kata Cak Sandi dalam naskah arahannya.
Amanat konstitusi dan koordinasi antarlembaga
Dalam arahannya, Cak Sandi mengingatkan bahwa amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia harus diwujudkan melalui kesiapan pemerintah menghadapi berbagai kemungkinan keadaan darurat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan menjaga keberlangsungan pelayanan dasar saat bencana terjadi.
Gladi tersebut melibatkan sejumlah unsur, yakni Satpol PP, pemadam kebakaran, Linmas kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, PMI, dan organisasi relawan.
Cak Sandi meminta kegiatan itu dijadikan sarana evaluasi bersama untuk mengetahui kesiapan maupun kelemahan yang masih perlu diperbaiki. “Gladi harus memberi kita pembelajaran. Apa yang sudah siap, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan kesiapsiagaan pada akhirnya tercermin dari kemampuan pemerintah mengurangi risiko, menyelamatkan jiwa, dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.