Pemulihan Borneo pascakebakaran hutan dan lahan tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Pandangan itu disampaikan Firdaus, Sekretaris Jenderal Moderasi Lintas dan Etnis Kalbar yang juga dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Tanjungpura, dalam tulisan yang diterbitkan SUARAKALBAR.CO.ID. Menurutnya, karhutla memperlihatkan persoalan mendasar mengenai tata kelola sumber daya alam, keadilan sosial, tanggung jawab negara, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Gagasan tersebut akan dibahas dalam diskusi publik bertema “Merawat Borneo Menjaga NKRI: Persatuan dalam Keberagaman Bersama Pulihkan Borneo Pasca Karhutla” pada Kamis (19/11/2026) di Aming Coffe Podomoro, Pontianak. Firdaus menilai tema itu relevan secara kebangsaan karena Borneo bukan sekadar hamparan hutan tropis, melainkan ruang hidup, sumber penghidupan, warisan ekologis, dan rumah bagi masyarakat dengan latar etnis, agama, bahasa, serta budaya yang beragam.
Karhutla bukan semata persoalan alam
Menurut Firdaus, pemahaman yang melihat karhutla hanya sebagai akibat musim kemarau, suhu tinggi, dan rendahnya curah hujan berisiko menyederhanakan persoalan. Kondisi biofisik seperti kekeringan dan kelembapan gambut, tulisnya, berinteraksi dengan praktik penggunaan lahan, kepentingan ekonomi, tata ruang, pengawasan, hingga konflik penguasaan lahan.
Karena itu, ia menyebut karhutla juga merupakan persoalan politik dan tata kelola. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya mengapa kebakaran terjadi, tetapi juga bagaimana kebijakan pengelolaan ruang dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam, dan siapa yang harus menanggung kerugian ketika ekosistem rusak.
Dengan perspektif politik-ekologi, Firdaus menjelaskan kerusakan lingkungan tidak pernah sepenuhnya terpisah dari relasi kekuasaan. Di balik persoalan ekologis terdapat hubungan antara negara, korporasi, masyarakat lokal, dan kepentingan ekonomi yang memengaruhi arah pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, ia menilai keberhasilan penanganan karhutla juga harus diukur dari kemampuan mencegah kebakaran berulang, memperbaiki tata kelola lahan, dan memastikan tanggung jawab pemulihan dijalankan secara adil.
Gambut dan peringatan dari penelitian
Firdaus mengutip penelitian Oktaviani, Nurjani, Suarma, dan Sekaranom yang diterbitkan Majalah Geografi Indonesia pada 2026 mengenai faktor meteorologis kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan periode 2019–2023. Penelitian itu mencatat 11.032 hotspot dalam dataset yang dianalisis, dengan 6.184 hotspot berada di kawasan gambut dan 4.848 lainnya di kawasan non-gambut.
Temuan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi hidrologis gambut dalam strategi pencegahan kebakaran. Kelembapan tanah disebut sebagai faktor meteorologis paling signifikan, diikuti curah hujan. Firdaus menilai pencegahan karhutla harus dibangun lewat sistem peringatan dini yang memperhitungkan kondisi cuaca dan karakteristik lahan, dan kehadiran negara semestinya dimulai ketika risiko masih dapat dipetakan dan dicegah, bukan setelah api membesar.
Ia juga merujuk penelitian Octifanny, Norvyani, dan Pramulya tentang pengelolaan gambut berbasis komunitas di Kalimantan Barat yang memperlihatkan kaitan persoalan gambut dengan perubahan penguasaan lahan, ekspansi komoditas, dan keberlanjutan praktik pengelolaan. Dari situ Firdaus mempertanyakan apakah masyarakat lokal telah ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan, atau justru hanya menjadi penerima program yang dirancang dari luar.
Keadilan ekologis dan tanggung jawab negara
Menurut Firdaus, karhutla menghadirkan persoalan ketidakadilan yang tidak bisa diabaikan. Warga di sekitar kawasan terdampak dapat mengalami gangguan kesehatan, penurunan aktivitas ekonomi, terganggunya pendidikan, hingga hilangnya sebagian sumber penghidupan. Dampak itu, tulisnya, tidak selalu sebanding dengan kemampuan masyarakat menghindarinya karena kelompok rentan sering memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, informasi, perlindungan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk pulih.
Ia menyebut keadilan ekologis memiliki setidaknya tiga dimensi: pengakuan terhadap hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal; distribusi manfaat dan risiko lingkungan secara adil; serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Negara, menurutnya, bertanggung jawab memastikan ketiga dimensi itu berjalan, sementara dunia usaha menjalankan kewajiban pencegahan, kepatuhan terhadap aturan, dan pemulihan lingkungan sesuai tanggung jawabnya. Firdaus mengingatkan agar keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak sementara risiko ekologis dan sosialnya ditanggung masyarakat luas.
Persatuan yang diuji asap
Firdaus menyoroti keberagaman masyarakat Kalimantan yang menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok etnis dan budaya, seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura, Jawa, dan Bugis. Keberagaman itu, menurutnya, merupakan kekuatan sosial yang harus dirawat, tetapi persatuan tidak cukup dibangun melalui seremoni, pernyataan toleransi, atau slogan kebangsaan, melainkan membutuhkan pengalaman, kepentingan, dan tindakan bersama.
Ia menilai karhutla seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas karena asap tidak mengenal batas etnis dan kerusakan lingkungan tidak membedakan agama. “Kita mungkin berbeda suku, agama, bahasa, dan latar belakang. Namun, kita berbagi udara, air, tanah, dan masa depan yang sama,” tulisnya. Dalam konteks kebangsaan, ia menyebut menjaga lingkungan sebagai bagian dari menjaga kehidupan bersama, dan itu merupakan salah satu fondasi mempertahankan keutuhan NKRI.
Lima agenda pemulihan Borneo
Firdaus menegaskan pemulihan Borneo tidak akan berhasil bila hanya dibebankan kepada masyarakat. Diperlukan kepemimpinan politik yang berani memperbaiki tata kelola sumber daya alam melalui lima agenda:
- Memperkuat pencegahan berbasis data melalui pemetaan kawasan rawan, pemantauan hotspot, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat desa.
- Mempercepat restorasi ekosistem gambut melalui pembasahan kembali, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat, tanpa berhenti pada kegiatan penanaman.
- Memastikan perlindungan masyarakat terdampak melalui layanan kesehatan, dukungan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan.
- Memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, mencakup pengawasan penggunaan lahan, penegakan hukum, evaluasi perizinan, dan tanggung jawab pemulihan yang dapat diawasi publik.
- Membangun gerakan kebangsaan ekologis melalui organisasi masyarakat, komunitas lintas etnis, kampus, media, dan generasi muda.
Menurut Firdaus, organisasi lintas etnis memiliki peran strategis dan tidak cukup menjadi ruang silaturahmi antarkelompok, tetapi harus berkembang menjadi kekuatan sosial yang membangun pendidikan toleransi, solidaritas kemanusiaan, kepedulian lingkungan, dan partisipasi warga. Kampus juga didorong agar penelitian menjadi dasar perbaikan kebijakan dan membantu masyarakat memahami risiko lingkungan di sekitarnya, sementara generasi muda dilibatkan bukan sekadar sebagai peserta kampanye, melainkan sebagai penggerak perubahan.
Ia menutup tulisannya dengan penegasan bahwa merawat Borneo bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat adat, atau organisasi lingkungan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Rencananya, gagasan tersebut dibahas lebih lanjut dalam diskusi publik pada Kamis (19/11/2026) di Aming Coffe Podomoro, Pontianak.