Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional pada kategori Provinsi Terbaik dalam Penyelenggaraan Pengampuan Pelayanan Kesehatan yang diberikan Kementerian Kesehatan RI. Penghargaan itu diserahkan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (16/11).
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr. Azhar Jaya dan Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI dr. Obrin Parulian menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr. Erwin Astha Triyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada penganugerahan bertema “Sehat untuk Semua” itu, Jawa Tengah berada di peringkat kedua dan Jawa Barat di posisi ketiga.
Bukan sekadar penghargaan
Menurut Khofifah, capaian ini menjadi kebanggaan sekaligus dorongan untuk memperbaiki mutu layanan kesehatan di wilayahnya. Ia menegaskan fokus utama bukan pada trofi yang diterima, melainkan pada kemudahan warga mengakses layanan.
“Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat Jawa Timur mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, merata, dan berkualitas,” ujarnya.
Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, serta jajaran rumah sakit pengampu dan rumah sakit jejaring. Apresiasi khusus ia tujukan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pendampingan di rumah sakit, baik yang membagikan keahlian maupun yang mempelajari keterampilan baru demi pelayanan pasien yang lebih baik.
Fokus pada kanker, jantung, stroke, dan KIA
Ia menjelaskan, melalui pengampuan, rumah sakit yang memiliki keahlian pada layanan tertentu mendampingi rumah sakit jejaring mengembangkan layanan serupa. Pendampingan meliputi pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan, penyiapan sarana dan prasarana, hingga penguatan tata kelola pelayanan klinis.
“Pengampuan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya terpusat di rumah sakit besar, tetapi juga dapat dikembangkan di rumah sakit kabupaten/kota. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.
Di Jawa Timur, penguatan jejaring pengampuan diprioritaskan pada layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA). Khofifah meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota dan jejaring rumah sakit menetapkan prioritas pendampingan sesuai kebutuhan pasien di tiap daerah. Jenis layanan yang selama ini memaksa warga berobat ke luar daerah dinilai dapat menjadi acuan keterampilan yang perlu dikuasai tim rumah sakit setempat, sekaligus untuk memetakan kebutuhan tenaga, sarana, dan alat kesehatan.
Ia menambahkan, luasnya wilayah Jawa Timur dengan karakteristik kebutuhan yang beragam membuat penguatan jejaring pengampuan harus terus didorong. Menurutnya, keberhasilan pendampingan dapat dilihat dari layanan yang mampu diberikan secara mandiri oleh rumah sakit jejaring, mutu pelayanan klinis, dan kemudahan pasien memperoleh perawatan.
“Harapan kita, melalui penguatan pengampuan ini akan terjadi pemerataan kualitas pelayanan kesehatan antar rumah sakit di Jawa Timur. Rumah sakit jejaring semakin mampu memberikan pelayanan sesuai kompetensinya, sehingga masyarakat tidak harus selalu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” terangnya.
Rujukan harus terkoordinasi
Bagi pasien yang memerlukan penanganan lanjutan, Khofifah menekankan pentingnya koordinasi antara rumah sakit asal dan rumah sakit tujuan melalui sistem rujukan terintegrasi agar penanganan berlangsung tepat waktu di fasilitas yang sesuai.
“Bagi pasien dan keluarga, jarak ke rumah sakit itu berarti. Kalau layanan yang dibutuhkan tersedia di daerah sendiri, keluarga bisa lebih mudah mendampingi selama perawatan. Ketika rujukan memang diperlukan, saya berharap pasien mendapat kejelasan ke mana harus berobat dan bagaimana melanjutkan perawatannya. Ini yang ingin kita wujudkan bersama,” tuturnya.
Khofifah menegaskan Pemprov Jawa Timur akan melanjutkan kerja sama dengan Kemenkes RI, pemerintah kabupaten/kota, dan rumah sakit untuk menjaga keberlanjutan pendampingan serta memperbaiki pelayanan rujukan. Ia menyebut penghargaan ini sebagai pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan, terutama memastikan seluruh warga Jawa Timur memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.