Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 di Mandala Bhakti Praja, lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026). Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari kalangan legislatif, pemerintah, dan perencana, dan menempatkan dokumen tata ruang tersebut sebagai pedoman pembangunan daerah.
Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif dalam sambutannya menyoroti posisi Gresik sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Menurutnya, keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, jalan tol, serta rencana jaringan kereta api menjadi modal pengembangan wilayah.
Potensi ekonomi dan sektor lain harus seimbang
Meski demikian, Alif menegaskan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada industri dan ekonomi. Potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, budaya, dan wisata religi dinilai perlu mendapat porsi yang setara.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujarnya.
Wabup menyebut tantangan pembangunan ke depan semakin rumit, mulai dari pengendalian banjir, alih fungsi lahan, hingga perlindungan kawasan lindung. Kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dan merata juga disebutnya ikut menentukan arah pembangunan daerah.
Karena itu, ia menilai RTRW penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terencana sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
91,83 persen wilayah untuk kawasan budidaya
RTRW 2026–2046 mengusung tujuan menjadikan Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global, dengan tetap berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya. Sisanya, 8,17 persen, ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dokumen tersebut memuat rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Gresik.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 38.673,07 hektare, yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 34.061,99 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 4.611,08 hektare. Penetapan itu disebut mendukung ketahanan pangan sekaligus mengendalikan peralihan fungsi lahan pertanian.
Perangkat daerah diminta menyelaraskan program
Wabup menegaskan RTRW tidak boleh berhenti sebagai kelengkapan administrasi. Menurutnya, dokumen itu harus dipakai sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dijalankan secara konsisten dengan memperhatikan kawasan lindung, pertanian, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, peserta diharapkan memahami arah kebijakan RTRW dan menerapkannya dalam pelaksanaan pembangunan. Pemkab Gresik mendorong sinergi antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat agar pembangunan berjalan terarah, dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berjalan seiring perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga.