Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat memperkenalkan rancangan undang-undang yang bertujuan mempermudah lembaga pemerintah mengubah pegawai berdurasi terbatas di bidang sains dan teknologi menjadi pegawai federal berkarir. Langkah itu diambil ketika pemerintah menghadapi kesulitan merekrut talenta teknologi.
Isi RUU Keep Federal Tech Talent Act
Anggota Parlemen James Walkinshaw dari Virginia, salah satu ketua Kaukus Tenaga Kerja Federal, menilai aturan baru tersebut diperlukan karena adanya program beasiswa di lembaga-lembaga, seperti Tech Force, inisiatif pemerintahan Trump yang menempatkan para ahli teknologi pada tahap awal karier di pos pemerintah selama dua tahun.
“Para profesional ini menulis kode yang memberikan layanan kepada orang Amerika, mengamankan jaringan yang menjaga keamanan data kita dan mendukung penelitian yang menyelamatkan nyawa,” kata Walkinshaw dalam sebuah pernyataan. “Jika mereka ingin tetap bertugas, kita harus membuka pintu untuk karir jangka panjang di dinas federal.”
Berdasarkan Keep Federal Tech Talent Act (HR 10960), lembaga diberi kewenangan mengubah pegawai yang memenuhi syarat dan bertugas di posisi berjangka waktu terbatas dengan fokus STEM, termasuk kecerdasan buatan, keamanan siber, dan ilmu data, menjadi penunjukan layanan kompetitif yang berkarir. Lembaga juga dapat memberikan pembayaran kembali pinjaman mahasiswa dan tunjangan pengembangan profesional sebagai insentif, serta diwajibkan melaporkan setiap tahun seberapa sering kewenangan itu dipakai.
Dukungan serikat pegawai
RUU tersebut didukung Federasi Nasional Pegawai Federal dan Federasi Insinyur Profesional dan Teknis Internasional (IFPTE). Presiden IFPTE Matt Biggs menyatakan, “Pada saat angkatan kerja federal baru saja mengalami kehilangan besar-besaran personel dan keahlian di bidang STEM dan peran-peran yang sangat terampil, kami meminta Kongres untuk menemukan solusi mendesak yang memperkuat saluran talenta federal.” Menurutnya, dukungan itu diberikan karena undang-undang tersebut berupaya memastikan pegawai federal sementara memperoleh kesempatan melanjutkan karier di pegawai negeri.
Penempatan sementara sebagai jalur rekrutmen
Scott Kupor, direktur Kantor Manajemen Personalia yang mengelola Tech Force, telah mempromosikan program ini dan inisiatif perekrutan karir awal lainnya. Ia menyatakan bahwa seseorang yang menyelesaikan beberapa tahun pelayanan pemerintah akan mengembangkan keahlian yang berharga di sektor swasta.
Arun Gupta, CEO NobleReach Foundation, organisasi nirlaba mitra Tech Force, berpendapat lain dalam panel teknologi pemerintah pada konferensi Akademi Administrasi Publik Nasional pekan lalu. Menurutnya, program penempatan sementara seperti Tech Force adalah metode ideal bagi lembaga untuk merekrut pegawai tetap. “Apa yang Anda temukan adalah jika manajer perekrutan menyukai orang tersebut, dan karyawannya menyukai pekerjaannya, mereka akan mencari cara untuk mengubahnya (menjadi karier),” katanya. Ia menambahkan, “Sebenarnya, mungkin begitulah seharusnya hal ini terjadi. Mengapa kita memberikan pekerjaan penuh waktu kepada seseorang yang belum pernah bekerja di sana sebelumnya?”
Dalam siaran pers pengumuman RUU itu, Walkinshaw mengaitkannya dengan dorongannya agar pegawai federal memperoleh kenaikan gaji pada 2027. “Pembekuan gaji adalah pemotongan gaji, dan ini merupakan satu lagi penghalang untuk menarik talenta-talenta terbaik,” katanya. “Kita tidak bisa meminta para profesional ini untuk mempertimbangkan karir di pemerintahan dan kemudian mengatakan kepada mereka bahwa pekerjaan mereka tidak sebanding dengan upah yang layak.”