Pemerintah Kabupaten Gresik mulai membahas persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 bersama serikat pekerja. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menggelar silaturahmi dan diskusi santai dengan para Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026), seperti dilaporkan Radar Indonesia Online.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama. Forum tersebut menjadi ruang komunikasi untuk membahas perkembangan agenda pengupahan tahun 2027, sekaligus menampung rencana para perwakilan serikat buruh mengikuti rapat pleno pada Rabu hingga Kamis (18–19/11).
Komponen perhitungan dan jadwal pembahasan
Pembahasan UMK 2027 mencakup sejumlah komponen perhitungan, antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Yani, koordinasi antarpihak menjadi faktor penting agar proses perumusan rekomendasi pengupahan berjalan optimal. Karena itu, ia menilai diperlukan tahapan dan jadwal pembahasan yang jelas.
“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Gus Yani juga mengingatkan pentingnya memetakan karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik, mulai dari perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu menjadi bagian pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengupahan, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja tetapi juga kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha.
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Tindak lanjut arahan Kemendagri
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yani menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026 mengenai arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027. Menindaklanjuti arahan itu, Pemkab Gresik terus memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak terkait.
Data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS juga menjadi salah satu acuan penting dalam pembahasan, agar rekomendasi pengupahan sesuai dengan kondisi riil pekerja dan dunia usaha. Menurut Gus Yani, perhitungan tahun ini turut memperhatikan data KHL tersebut sehingga rekomendasi dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik.
Proses penetapan UMK 2027 selanjutnya akan mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, unsur serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha. Lewat komunikasi dan pembahasan bersama, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pengupahan yang berimbang, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.
Sesuai jadwal, penetapan UMK Tahun 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026. Pemerintah Kabupaten Gresik berharap seluruh rangkaian pembahasan dan rekomendasi selesai tepat waktu, sehingga menghasilkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga kondusivitas hubungan industrial dan iklim investasi di Kabupaten Gresik.