Metro, Jakarta – Panja Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementan RI, Dirjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS mengenai dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) di Ruang KK IV Komplek Senanyan, Jakarta, pada Selasa, (12/4).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Yessy Melania meminta Dirut BPDPKS agar dana PSR ditingkatkan hingga Rp. 50-60 juta perhektar untuk program pengembangan sawit rakyat.
Srikandi NasDem itu menyampaikan bahwa dirinya sering menerima aspirasi saat turun ke daerah pemilihan dari pekebun atau petani sawit rakyat.
Paguyuban Maluku Temui 7 Anggota DPD Dan DPR RI Bahas Masalah Ambon New Port
“Keterlibatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting. Karena selama ini permasalahan terkait legalitas lahan, tumpang tindih lahan dan masuknya lahan sawit dalam kawasan hutan perlu diberikan solusi dan penyelesaian. Saya kira kehadiran Menteri KLHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan”, ungkap Yessy.
Yessy juga menyampaikan, penguatan dana PSR banyak diteriakan dan dibutuhkan dilapangan. Sebab dana PSR sekarang 30jt/ha sangat jauh dari harapan dan belum cukup memenuhi kebutuhan petani sawit. Dirinya mengungkapkan, layaknya besaran dana PSR minimal 50-60 jt/ha bagi keberlanjutan dan kesejahteraan petani sawit bahkan keberhasilan peremajaan sawit rakyat dilapangan.
“Saya minta Dirjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS merasionalisasi anggaran dana PSR tersebut segera. Saya juga meminta keterwakilan Asosiasi dan Perkumpulan petani sawit rakyat mendapat prioritas untuk menjadi narasumber utama dalam rapat bersama komite pengarah dalam membahas alokasi anggaran”. Pinta Yessy.
Kapolri Pastikan Stok BBM Bersubsidi Terjamin dan Tepat Sasaran
Menurut Yessy, selama ini 5 narasumber utama banyak diisi oleh pengusaha kaya. Ia berharap kedepan para asosiasi atau perkumpulan petani sawit diprioritaskan terlibat 2-3 orang untuk mewakili aspirasi petani sawit rakyat dan pekebun kecil dari daerah.
Wakil rakyat asal Dapil KalBar II itu juga mendorong proporsi atau alokasi anggaran dana BPDPKS difokuskan untuk petani sawit rakyat. Melihat dari data alokasi anggaran BPDPKS yang sudah berjalan hampir 80% untuk subsidi biodisel alokasi untuk pengusaha yang sudah kaya. 20% saja anggaran BPDPKS yang digunakan atau dikembalikan untuk kepentingan petani sawit rakyat.
“Tentu tidak adil itu, saya minta kedepan diubah alokasinya. Harusnya 40-50% dana BPDPKS untuk Petani Sawit Rakyat. Karena secara nasional 41% lahan pertanian kelapa sawit adalah petani sawit rakyat. Ya harus dikembalikan lagi dananya untuk kesejahteraan mereka”, pungkasnya.
Usaha Budidaya Ikan Hias Butuh Pendampingan
Yessy juga menyinggung soal minimnya support Dana BPDPKS bagi perbaikan sarana dan prasarana di daerah. Jalan-jalan disekitar kebun sawit rusak dan butuh perhatian.
“Minta tolong diberikan perhatianlah itu. Termasuk sarana bagi petani sawit rakyat seperti alat pertanian, angkutan, dan lain-lain. Dana promosi, edukasi, dan Bimtek itu juga perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan Sawit Rakyat”, ujarnya.
Yessy percaya, jika alokasi dana BPDPKS baik dan berpihak pada petani sawit rakyat dan pekebun lokal program PSR dapat berjalan baik dilapangan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
ASPEPARINDO Harus Jadi Pelaku Utama Pengelola Parkir
“Jadi, mohon diperhatikan petani dan pekebun sawit rakyat kita”, tutup Yessy.
Sementara itu,BPDPKS menyampaikan, bahwa sepanjang awal berdirinya tahun 2015 – 2021 BPDPKS sudah menghimpun dana sebesar Rp 137,283 Triliun yang kemudian di salurkan melalui program sebagai berikut, sebanyak Rp 110,05 Triliun (80,16 persen) untuk subsidi biodiesel 2015-2021, dana PSR sebesar Rp 6,59 triliun (4,8 persen) 2015-2021, sebesar Rp 389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan 2015-2021, sebesar Rp 199,01 miliar untuk program pengembangan SDM 2015-2021, sebesar Rp 21,1 Miliar untuk program Sarana dan Prasarana 2021 dan sebesar Rp 318,5 miliar untuk program promosi, advokasi dan kemitraan sawit.
Perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 6.8 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total perekebunan kelapa sawit nasional yang berjumlah 16,3 juta hektar; memiliki peranan yang strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.**
BBPVP Dan Castle Production Siapkan SDM Developer Metaverse
