Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program strategis berbasis koperasi dan ketahanan pangan desa.

Dalam Rapat Koordinasi Program Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih Tahun 2025, Rabu (2/7/2025), Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Program ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang pengabdian untuk umat. Kita semua adalah pejuang kesejahteraan masyarakat,” tegas Gus Irawan di hadapan para kepala desa/lurah, ketua koperasi, serta perangkat daerah di Gedung Serbaguna, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok.

Gus Irawan juga menyampaikan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Tapsel telah membentuk Koperasi Merah Putih secara sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan koperasi tersebut sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat.

“Banyak manfaat dari koperasi ini, mulai dari penyediaan sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik, hingga logistik. Ini harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi komitmen BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, baik formal maupun informal. Ia mendorong ASN dan kepala desa untuk turut serta mendaftarkan warga yang rentan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tapanuli Selatan, Kristian Natanael, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan lima jenis program jaminan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Dengan iuran hanya Rp16.800 per bulan, pekerja mandiri sudah bisa ikut dua program jaminan. Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tapsel, Muhammad Yusuf Nasution, menyatakan bahwa program ketahanan pangan yang diluncurkan meliputi pengembangan perikanan, peternakan, dan pertanian. Setiap desa diwajibkan memilih salah satu sektor sesuai potensi lokalnya.

Dari sisi kelembagaan ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Tapsel, Novita Sari Wahyuni, menambahkan bahwa Tapsel menjadi kabupaten tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara. Launching nasional koperasi ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi ke-78.

“Tapsel bahkan sudah menyelesaikan pembentukan koperasi ini pada 5 Juni lalu. Ini prestasi yang membanggakan,” ungkap Novita.

Diakhir acara Bupati menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia, dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah, termasuk manfaat beasiswa bagi anak peserta.

Adapun peserta yang mendapatkan santunan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Beasiswa yakni, Amran Marbun Desa Aek Natas Kecamatan Angkola Selatan sebesar Rp.187.159.419.

Kemudian Tatar Dongoran dari Desa Kota Tua Kecamatan Tantom Angkola berupa JKM dan beasiswa sebesar Rp.179.000.000. Lalu Sahran dari Desa Telo Kecamatan Batang Toru berupa JKM sebesar Rp.42.000.000.

Rapat koordinasi ini dihadiri, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat se-Tapsel, kades/lurah se-Tapsel, kapus se-Tapsel, PPL pertanian dan perikanan, Ketua KTNA, dan para ketua koperasi desa/kelurahan se-Tapsel.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di Lapangan Parade Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (3/7/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para PPPK yang telah resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut pelantikan ini sebagai “lompatan besar” bagi Kabupaten Tapanuli Selatan yang tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor.

“Hari ini Anda semua bukan lagi tenaga harian lepas, tapi sudah menjadi bagian dari ASN. Ini bukan sekadar perubahan status, tapi juga amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bupati Gus Irawan.

Bupati juga menekankan pentingnya etos kerja, empati, dan pelayanan publik yang berkualitas dari para PPPK. Ia meminta agar pengabdian kepada negara tidak hanya dilihat dari status kepegawaian, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada masyarakat.

“Layanilah rakyat dengan hati yang tulus dan penuh empati. Tunjukkan bahwa PPPK adalah penguat pelayanan publik, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Tapsel Tuntas 100 Persen Bentuk Koperasi Merah Putih

Dalam kesempatan itu, Bupati Gus Irawan juga menyoroti capaian strategis Tapanuli Selatan dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengklaim bahwa Tapsel menjadi kabupaten pertama di Sumatera Utara yang berhasil merampungkan pembentukan KMP di seluruh desa dan kelurahan.

“Ini pencapaian luar biasa. Kita berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan KMP berkat kolaborasi yang solid dari tingkat desa, dan kelurahan hingga terdaftar pembentukannya di Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Dasar Hukum Pengangkatan PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tapsel, Ahmad Suaib Harianja, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengangkatan PPPK ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Kepmenpan RB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan PPPK

Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPPK.

Dari total 633 PPPK yang dilantik, terdiri atas 68 tenaga guru, 35 tenaga kesehatan, dan 530 tenaga teknis. Mereka akan ditempatkan di 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di wilayah Tapanuli Selatan.

Dengan penyerahan SK ini, para ASN PPPK diharapkan dapat langsung menjalankan tugas di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Selatan.

Tampak hadir, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Bagian dan camat.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Setiap sekolah baik negeri maupun swasta menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah berdasarkan dari jumlah murid/pelajar yang peruntukkannya di maksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan dan keperluan murid/pelajar dalam memperlancar proses belajar dan mengajar bukan untuk jadi ajang penyalah gunaan ataupun sewenang – wenang oleh kepala sekolah.Jum’at (4 Juli 2025).

Ismul Hady selaku Bendahara DPW TABAGSEL – KORWIL TABAGSEL Amanat Perjuangan Indonesia (API) kepada awak media mengatakan”Dapat di duga keras telah terjadi Tindak Pidana Korupsi (KKN) di sekolah SMA Negeri 1 Batang Angkola – Tapanuli Selatan yang berdasarkan keengganan atau tidak bisanya Bapak Drs.KHAIRUNNAS selaku kepala sekolahemberikan jawaban ataupun keterangan untuk surat konfirmasi dan klsrifikasi terkait penggunaan anggaran dana BOD sekolah,yang bisa diasumsikan bahwa penggunaan dsna BOS dimaksud memang tidak ada atau tidak bisa di tunjukkan pertanggung jawabannya”.

“Dengan bukti yang ada dan laporan beberapa orang tua murid di perkuat dengan guru guru yang tiba-tiba membisu apabila di konfirmasi terkait dana BOS,mengindikasikan telah terjadinya sesuatu ysng mrlanggar hukum dan perundang undangan di sekolah tersebut”.Bukankah seharusnya penyaluran dan penggunaan dana BOS harus transparan???.katanya.

Surat konfirmasi dan klarifikasi dari DPW TABAGSEL – KORWIL TABAGSEL AMANAT PERJUANGAN INDONESIA (API) telah di layangkan sejak tanggal 20 mei 2025 dengan tertuju surat Kepala sekolah SMA.N 1 Batang Angkola,namun sampai saat nerita ini tayang,kita belum juga mendapatkan jawaban resmi dari SMA Negeri 1 Batang Angkola, baik secara tertulis atau lisan”. tambah Ismul.

Negara telah mengatur dan mengeluarkan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara,dengan kejadian  ini dapat di duga bahwa kepsla sekolah SMA.N 1 Batang Angkola,Drs.KHAIRUNNAS,telah dengan sengaja dan sadar melakukan pelanggaran dan/atau mengangkangi Undang-undang tersebut, tutup Ismul.

Untuk itu,sebagai lembaga yang di akui negara untuk bergerak dalam sosial kontrol dan pengawasan penggunaan uang negara agar tepat sasaran dan peruntukannya,DPW TABAGSEL – KORWIL TABAGSEL,AMANAT PERJUANGAN INDONESIA (API) akan segera membawa dugaan ini ke ranah hukum dan akan berkomitmen untuk mengawalnya sampai tuntas.

Padangsidimpuan -Metro Indonesia.id. – Anggaran dinas pendidikan dari tahun ketahun termasuk anggaran yang fantastis dalam jumlah membuat penggunanya bisa lupa diri atau terjebak dalam korupsi.Jum’at (4 Juli 2025).

Hendra Tanjung Ketua Investigasi DPW Tabagsel – Korwil Tabagsel Amanat Perjuangan Indonesia (API) pada awak media mengatakan”Kita menduga adanya tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan,hal ini di karenakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpun,Bapak AHMAD RIZKI HARIRI HASIBUAN,S.STP.,M.SP tidak pernah mau/tidak sanggup menjawab surat yang di layangkan oleh Lembaga Amanat Perjuangan Indonesia tertanggal 23 Juni 2025.

Prihal konfirmasi dan klarifikasi tersebut terkait Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan bulan Juni 2024,seperti belanja makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu, belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dan belanja sewa gedung kantor dan tempat pertemuan,dan yang paling ironisnya bukankah Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan memiliki AULA sendiri untuk pertemuan,jadi untuk apa menyewa tempat tempat pertemuan lain, bukankah ini bentuk keteledoran dan penghaburan uang Negara?, tambah Tanjung.

Dengan tidak adanya tanggapan dan jawaban terkait surat konfirmasi dan klarifikasi dari Bapak AHMAD RIZKI HARIRI HASIBUAN,S.STP.,M.SP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan,ini jelas bentuk penyalah gunaan tugas dan tanggung jawab dan telah melanggar Undang-undang yang mengatur kewajiban transparansi penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu undang-undang nomor 17 Tahun 2003 dan undang-undang nomor 23 Tahun 2014.,tutupnya.

“Untuk itu,Kami dari DPW Tabagsel-Korwil Tabagsel Amanat Perjuangan Indonesia(API) akan sesegera mungkin membawa dugaan ini keranah hukum,agar bisa diselidiki dan di proses sesuai hukum yang berlaku”katanya.

Tapanuli Selatan-Metto Indonesia.id.-Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Ja’far Syahbuddin Ritonga, menyambut hangat kedatangan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Drs. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., dalam kunjungannya ke Mako Yon C Sat Brimob Polda Sumut Kecamatan Angkola Timur dan Mapolres Tapsel Kecamatan Sipirok, Selasa (29/4/2025).

Kunjungan orang nomor satu di jajaran Polda Sumut ini dilakukan dalam rangka peresmian Masjid Hubbul Wathon yang berdiri megah di Mako Yon C Sat Brimobdasu dan peresmian Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Mapolres Tapsel.

Irjen Whisnu, alumnus Akpol 1994, tiba di lokasi menggunakan helikopter dan disambut dengan upacara sederhana namun penuh kekhidmatan.

“Ini merupakan kebanggaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Tapanuli Selatan atas kehadiran Bapak Kapolda Sumut dalam peresmian Masjid Hubbul Wathon,” ujar Wabup Jafar Syahbuddin dalam sambutannya.

Ia menyampaikan bahwa masjid ini telah lama dinantikan dan menjadi tambahan fasilitas ibadah penting di wilayah tersebut.

“Kami mengikuti betul perkembangan pembangunan masjid ini sejak awal. Kehadirannya tentu akan semakin memperkuat nilai-nilai spiritual dan religius di daerah ini. Semoga Tapanuli Selatan semakin maju dan diberkahi,” tambah Jafar.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Whisnu menegaskan bahwa Masjid Hubbul Wathon tidak hanya diperuntukkan bagi personel Brimob, melainkan terbuka bagi masyarakat umum.

“Silakan masjid ini dibuka untuk umum. Jika ada masyarakat yang lewat dan ingin beribadah atau berteduh, tempat ini tersedia bagi mereka,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran Polri, termasuk Brimob, harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.

“Jangan jadi Brimob hanya untuk Brimob, tapi Brimob harus hadir untuk masyarakat. Saya juga mohon kepada para ulama untuk terus membimbing anggota kami, agar mereka menjadi pribadi yang memberi cahaya dan manfaat bagi sesama,” tutupnya.

Diacara peresmian Kapoldasu memberikan cinderamata berupa plakat kepada Wabup Tapsel lalu Kapolda menuju Mapolres Tapsel untuk meresmikan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Peresmian dihadiri Bupati Paluta, Kapolres Tapsel, Dandim 0212/TS, Danyon C Brimobdasu, Danyon 123/RW, Wakil Ketua DPRD Tapsel, Sekda Tapsel, jajaran pejabat kepolisian, tokoh agama, dan unsur masyarakat Tapsel.

Medan – Metro Indonesis.id.-Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah nasional dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pencapaian ini menjadi opini WTP ke-11 kali secara berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 2014.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, melalui Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga dalam sebuah seremoni resmi di Medan, Senin (26/5/2025).

Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Jafar didampingi Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution, Kepala BPKPAD M. Frananda, serta Plt. Inspektur Daerah Hamdy S. Pulungan. Pihak BPK menyatakan bahwa opini WTP ini diberikan setelah pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry, memberikan apresiasi atas respon cepat dan komitmen Pemkab Tapsel dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

“Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan kesungguhan Pemkab Tapsel dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Kami berharap capaian ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati Jafar menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. “Ini bukan sekedar prestasi administratif, melainkan cerminan dari tekad Pemkab Tapanuli Selatan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Capaian ini menempatkan Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah yang konsisten menunjukkan integritas dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Dengan raihan opini WTP sebelas kali berturut-turut, Pemkab Tapsel mengukuhkan posisinya sebagai role model tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nasional.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel), Sumatera Utara, bekerja sama dengan perusahaan tambang PT Agincourt Resources (PT. AR), kembali meluncurkan program pengobatan gratis yang kali ini digelar di Kecamatan Angkola Sangkunur, Rabu (28/5/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang kesehatan yang telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya.

Wakil Bupati Tapanuli Selatan, H. Jafar Syahbuddin Ritonga, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif PT. AR yang telah menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini adalah bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membawa dampak positif secara luas,” ujar Jafar.

Program layanan kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan kesehatan anak, pemeriksaan kehamilan, serta deteksi penyakit dalam. Kegiatan ini tidak hanya menyasar warga di sekitar lingkar tambang, tetapi juga telah diperluas ke delapan kecamatan lainnya di Tapanuli Selatan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Tapsel, dr. Emilda Arasanti, MKM, mengatakan bahwa program ini terus mengalami pengembangan secara bertahap dan ditargetkan akan menjangkau seluruh kecamatan pada tahun mendatang.

“Kami berupaya agar seluruh masyarakat Tapsel dapat merasakan manfaat program ini. Selain pelayanan langsung, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengumpulan data kesehatan yang sangat penting untuk kebijakan kesehatan daerah ke depan,” jelas Emilda.

Sementara itu, Manager Community Development PT. AR, Rohani Simbolon, menekankan bahwa kehadiran perusahaan bukan hanya untuk kepentingan industri, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Ini bukan sekedar kegiatan pelayanan kesehatan, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem kesehatan yang lebih kuat di daerah,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi contoh konkret praktik kemitraan pemerintah-swasta yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan dan perluasan program ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengintegrasikan sektor swasta ke dalam strategi pembangunan daerah.

Acara ini turut dihadiri Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan Angkola Sangkunur, tokoh masyarakat, pemuka adat dan agama, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti layanan kesehatan.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Keduanya terlihat akrab saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sopo Namora, Kecamatan Sipirok, Sabtu (14/6/2025).

Gus Irawan menyebut Sihar sebagai sahabat lamanya semasa mereka sama-sama duduk di Komisi XI DPR RI.

“Ini kawan lama saya. Kalau persaingan di dapil itu hal biasa dalam politik, tapi kami tetap kompak di DPR RI, apalagi ketika bicara soal kepentingan Tapanuli Selatan,” ujar Gus Irawan.

Gus mengingat betul kerja sama mereka saat membahas sejumlah undang-undang strategis, seperti Omnibus Law, UU sektor keuangan, dan perpajakan. Ia pun memuji kapasitas intelektual Sihar Sitorus yang dikenal memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pemahaman mendalam di bidang ekonomi.

“Pak Sihar ini memang sangat memahami sektor keuangan, dan saya yakin beliau masih peduli terhadap tanah kelahirannya,” tambah Gus.

Dalam kesempatan itu, Gus Irawan juga menyampaikan apresiasinya atas peran Sihar Sitorus dalam membawa program nasional ke daerah, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

“Saya berterima kasih karena program strategis nasional seperti MBG bisa hadir di Tapsel. Ini bukti bahwa Pak Sihar tidak melupakan kampung halamannya,” ucapnya.

Gus Irawan pun berharap kolaborasi dengan Sihar tidak berhenti di sini. Ia mengajak anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu untuk terus menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan untuk Tapanuli Selatan.

“Sebagai sahabat dan tokoh asal Tapsel, saya minta Pak Sihar terus membantu kami menggiring program-program pusat ke daerah. Kepentingan rakyat harus tetap jadi prioritas, di atas kepentingan partai,” tegas Gus Irawan.

Kehadiran dua tokoh berpengaruh ini dalam satu panggung menjadi sinyal kuat bahwa sinergi lintas partai masih sangat mungkin, terutama ketika menyangkut kepentingan masyarakat daerah.

Turut mendampingi Bupati Tapsel, Plt. Inspektur Hamdy S Pulungan dan Camat Sipirok Sahruddin Perwira.