Pemko Payakumbuh Salurkan Bantuan Tunai Korban Kebakaran
Payakumbuh, Metroindonesia.id — Pemerintah Kota Payakumbuh mulai menyalurkan bantuan tunai bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Blok Barat.
Bantuan ini diberikan sebagai langkah awal pemulihan dan upaya mempercepat kembalinya aktivitas ekonomi setelah kebakaran hebat yang menghanguskan ratusan kios beberapa waktu lalu.
Dalam penyaluran tahap pertama, setiap Kepala Keluarga (KK) terdampak menerima bantuan sebesar Rp1,5 juta yang ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing.
Total penerima mencapai 281 KK dengan nilai bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp421 juta.
“Bagi pedagang yang belum menerima bantuan, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti. Kami ingin memastikan seluruh korban mendapatkan haknya,” kata Wako Zulmaeta saat menyerahkan bantuan di posko penanganan kebakaran, Selasa (16/09/2025).
Wali Kota Zulmaeta yang hadir bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengatakan, bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan sedikit beban pedagang yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat kebakaran.
Selain bantuan tunai dari pemerintah, dukungan juga mengalir dari berbagai pihak. BNI Payakumbuh bersama Relawan Indonesia (Relindo) menyalurkan 500 paket sembako untuk para pedagang terdampak. Setiap paket berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kilogram.
Berdasarkan data Baznas Kota Payakumbuh, total dana bantuan yang masuk ke rekening mereka mencapai Rp1,24 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp954 juta telah diterima, sementara Rp290 juta lainnya masih dalam proses pengiriman.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan bahwa sebagian dana tersebut dialokasikan untuk bantuan tunai, sementara Rp507 juta disiapkan khusus untuk mendukung program relokasi pedagang.
“Dana yang terkumpul ini akan dikelola secara transparan dan digunakan sesuai kesepakatan bersama agar tepat sasaran serta benar-benar bermanfaat bagi para korban,” ujarnya.
Langkah percepatan pemulihan ekonomi juga ditandai dengan dimulainya pembangunan kios relokasi.
Baznas dan panitia relokasi telah menandatangani kontrak pembangunan 24 petak kios di Jalan Sutan Usman, dengan total anggaran Rp301 juta atau sekitar Rp12,8 juta per kios.
Adapun pembangunan kios di kawasan Ex Terminal Sago dan halaman bekas Kantor Bupati masih menunggu proses penganggaran.
“Pemerintah berupaya agar pedagang dapat segera kembali berdagang, meskipun di lokasi sementara, sehingga roda perekonomian tidak berhenti terlalu lama,” kata Zulmaeta.
Zulmaeta menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada penyaluran bantuan dan relokasi sementara. Pemko Payakumbuh juga tengah menyiapkan rencana revitalisasi kawasan pertokoan yang terdampak kebakaran.
“Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk membangun kembali pusat perdagangan di Payakumbuh. Kami ingin memastikan perekonomian masyarakat bisa pulih lebih cepat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menunjukkan kepedulian, mulai dari Baznas, BNI, Relindo, hingga para donatur yang ikut membantu korban kebakaran.
“Bantuan ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga penyemangat bagi para pedagang untuk bangkit dan memulai kembali aktivitas mereka,” ucapnya.
“Dengan bantuan dan program relokasi yang mulai berjalan, Pemko Payakumbuh berharap pemulihan ekonomi dapat segera terwujud,” pungkasnya. (Jee)
Pemko Payakumbuh Bersama Bank Nagari Komit Dukung Kemajuan Pendidikan
Payakumbuh, Metroindonesia.id — Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Bank Nagari terus memperkuat komitmen dalam mendukung kemajuan pendidikan. Hal ini ditandai dengan penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp110 juta yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Selasa (16/09/2025).
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari atas kontribusi nyata melalui program CSR tersebut. Menurutnya, dukungan dari dunia usaha, termasuk perbankan, sangat penting dalam menyiapkan generasi unggul dan berdaya saing.
“Bantuan CSR ini adalah stimulan, bukan tujuan akhir. Harapannya, Ananda semua dapat menjadikannya batu loncatan untuk meraih prestasi lebih tinggi,” ungkap Elzadaswarman.
Kepala Dinas Pendidikan, Dasril, menambahkan dana tersebut akan disalurkan kepada 157 penerima mulai dari jenjang SD hingga mahasiswa. Besaran bantuan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp5 juta, termasuk bagi salah seorang mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke Jerman.
Sementara itu, perwakilan Bank Nagari, Dwine Rosheva Rosheli, menegaskan bahwa pendidikan menjadi fokus utama CSR perusahaan.
“Bank Nagari tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan SDM masyarakat,” ujarnya.
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh perwakilan Bank Nagari kepada Wakil Wali Kota Payakumbuh, disaksikan jajaran Dinas Pendidikan dan undangan yang hadir. (Jee)
Bupati Tapsel Tegaskan Lahan APL di Konsesi TPL Clear and Clean Melalui Program TORA.
Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.-Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali dibahas serius melalui zoom meeting, pada Senin (15/09/2025) di ruang kerja Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu.
Pemerintah daerah bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut), BPN Tapsel, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan menyepakati langkah konkret melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegasan bahwa persoalan lahan di Area Penggunaan Lain (APL) dalam konsesi PT TPL seharusnya sudah selesai secara hukum maupun kebijakan.
Ia menekankan bahwa, Pemkab Tapsel memiliki dasar kuat melalui Perda RTRW Sumut No.02 Tahun 2017 dan Perda RTRW Tapsel No.05 Tahun 2017 yang jelas-jelas mengatur pemanfaatan lahan APL untuk sawah, perkebunan, pemukiman, serta fasilitas sarana dan prasarana umum.
“Bagi saya, konflik lahan di areal konsesi PT TPL ini sudah clear and clean. Kalau sudah APL, maka BPN tidak ada alasan untuk menahan pelayanan pertanahan. Sertifikat bisa dan harus diterbitkan bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi kesan masyarakat dihalang-halangi,” tegas Gus Irawan.
Ia menyentil sikap BPN Tapsel, yang seolah masih ragu dalam menerbitkan sertifikat, meski sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama Forkopimda, BPN, TPL, dan stake holder lainnya. Menurutnya, keragu-raguan itu justru membuka ruang konflik baru di masyarakat.
“Padahal, PT TPL juga tidak keberatan meskipun APL tersebut berada dalam izin konsesi mereka. Mereka tahu diri karena izin mereka hanya sebatas mengelola hutan produksi. Sementara APL sejak 2014 sudah keluar dari status hutan produksi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda sertifikasi,” lanjutnya.
Bupati menegaskan bahwa, solusi legal permanen berikutnya untuk menuntaskan penyelesaian konflik ini adalah memasukkan lahan hutan produksi ke dalam program TORA. Ia mengungkap, sebelumnya sudah ada sekitar 13.000 Hektar yang masuk dalam peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di seluruh wilayah Tapanuli Selatan.
Namun, realisasinya terhambat karena keterbatasan APBN dan di APBD juga tidak ditampung sehingga program TORA ini belum jalan.
“Bagi saya, solusi konflik ini adalah hadirnya negara,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan bahwa, tanpa solusi permanen, hubungan masyarakat dan PT TPL akan terus seperti, ‘kejar-kejaran’ yang berujung pada aksi-aksi protes yang merugikan semua pihak. Maka baginya, ini harus dihentikan, karena akan menjadi preseden buruk di masyarakat.
“Meski investasi penting, tapi masyarakat yang terdampak langsung atas konflik ini tidak kalah penting dan tetap harus diperhatikan secara serius, tegasnya.
Lebih jauh, Gus Irawan menyebutkan bahwa Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang kini menjabat, adalah sahabat lamanya saat sama-sama menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Beliau sahabat dekat saya. Karena itu, saya optimis program TORA di Tapsel bisa dipercepat.
Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, memberikan sinyal positif. Ia menegaskan bahwa, lahan APL di Tapsel bisa diproses secara administrasi pertanahan, sesuai aturan dan RTRW yang berlaku.
“Kami berterima kasih karena RTRW sudah disusun. Administrasi pertanahan di APL bisa dilakukan, bahkan saya siap mendorong percepatan sertifikasi lahan di Tapsel,” katanya.
Sri bahkan berjanji mengalokasikan sertifikat gratis dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk masyarakat Tapsel.
Silahkan Bapak Bupati mendata siapa saja masyarakat yang lahannya berada di APL. Hasil identifikasi dan inventarisasi nanti akan diverifikasi tim kami di lapangan,” jelasnya.
Ia meminta agar pemerintah daerah, berkoordinasi dengan BPN Tapsel, maupun Kepala Desa untuk membuat daftar nominatif lengkap dengan KTP, alas hak, bukti kepemilikan, hingga surat pernyataan desa, terkait siapa saja yang berhak mendapat program PTSL.
“Saya mau peserta PTSL benar-benar orang yang punya hak. Kalau semua lengkap, sertifikat itu akan saya terbitkan. Rencananya juga nanti Menteri ATR/BPN, Bapak Nusron Wahid, sendiri yang menyerahkan langsung sertifikat ke masyarakat Tapsel,” ucapnya menegaskan.
Sri juga menyampaikan bahwa, akses menuju ke lokasi APL yang cukup jauh perlu dukungan Pemkab Tapsel, terutama transportasi.
“Namun begitu, saya pastikan dukungan penuh dari Kanwil BPN Sumut. Tinggal koordinasi teknis di lapangan agar semua berjalan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPKH Wilayah I Medan, Rano Karno, mengungkap bahwa,
pihaknya menyambut baik program ini dan siap untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi lahan di Tapsel, termasuk yang berada dalam konsesi PT TPL.
Ia menegaskan bahwa, keberadaan pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, maupun aset pemerintah lainnya di konsesi TPL bisa diusulkan masuk program TORA selama masuk dalam peta indikatif penyelesaian.
“Sepanjang masuk dalam peta indikatif, maka bisa diinventarisasi dan diusulkan ke program TORA. Untuk pembiayaannya bisa ditanggung bersama, baik dari BPN, BPKH, maupun APBD,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini akan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat basis kehidupan masyarakat sekitar kawasan TPL. Langkah ini baginya menjadi penting agar konflik yang sudah bertahun-tahun tidak terus berulang.
Kepala BPN Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, yang juga hadir dalam zoom meeting itu menegaskan bahwa, pihaknya bukan bermaksud menghambat pelayanan.
“Kami bukannya ragu, tapi hanya ingin memastikan semua sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” dalihnya.
Namun, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Tapsel dan Kanwil BPN Sumut yang telah memberi dukungan.
“Dengan arahan ini, kami siap mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan di APL,” ujarnya.
Diakhir zoom meeting Gus Irawan menyampaikan dukungan penuh dari Ka Kanwil BPN Sumut dan BPKH Wilayah I Medan dan mengajak BPN Tapsel untuk terus bersinergy untuk urusan pertanahan di Tapsel.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Tapsel dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan keberpihakannya pada masyarakat dalam persoalan lahan TPL.
Bahkan menanggapi aksi demonstrasi masyarakat akhir Agustus lalu, ia menyampaikan bahwa, Pemkab Tapsel tidak akan membiarkan rakyatnya dirugikan. Rapat kali ini mempertegas konsistensinya sekaligus membuka jalan solusi permanen melalui sertifikat APL dan program TORA.
“Hari ini kita simpulkan, khusus APL sudah clear and clean untuk mendapat pelayanan pertanahan. Dan kita dorong agar kawasan hutan produksi yang sudah didata dan diinventarisasi agar masuk ke dalam program TORA. Harapannya tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat,” pungkas Gus Irawan saat ditemui usai zoom meeting.
Subuh Berjamaah, Masyarakat Sampaikan Uneg Uneg Ke Walikota
Payakumbuh, Metroindonesia.id — Subuh berjamaah di Masjid Assa’adah, Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Selasa (16/09/2025), menjadi ruang hangat bagi warga menyampaikan uneg-unegnya langsung kepada Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta. Bukan sekadar soal penerangan jalan atau drainase, tetapi juga mimpi besar untuk menghidupkan kawasan wisata Gadih Agik.
“Kalau Gadih Agik ini dikelola baik, tentu bisa jadi sumber rezeki. Anak kemenakan bisa bekerja, pedagang bisa berjualan, kampung kita pun makin ramai,” ungkap seorang tokoh masyarakat dengan penuh harap.
Aspirasi itu mendapat perhatian serius. Usai berdialog, Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, serta sejumlah kepala OPD, camat, dan lurah, langsung meninjau kawasan Gadih Agik. Kehadiran mereka memberi isyarat bahwa mimpi warga bukan sekadar catatan, tetapi bisa menjadi langkah nyata.
Dalam dialog subuh itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan lain. Mereka meminta pemanfaatan lahan embung agar lebih produktif, perbaikan irigasi untuk sawah, serta bantuan alat pembuatan pupuk organik. Tak kalah penting, pekerjaan drainase yang belum selesai diminta segera dituntaskan karena berpengaruh terhadap aktivitas warga.
Soal keamanan dan kenyamanan juga tak luput dari perhatian. Warga menilai lampu jalan masih kurang, sehingga banyak titik jalan gelap saat malam.
“Kalau jalan terang, orang berani keluar malam. Anak-anak pun lebih aman pulang dari mengaji,” tutur seorang ibu rumah tangga.
Selain itu, masyarakat mengusulkan pemasangan speed bump di area rawan seperti depan sekolah dan masjid demi keselamatan pengguna jalan. Permintaan air bersih juga kembali disuarakan, mengingat kebutuhan dasar ini sangat vital.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Zulmaeta menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan warga. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti kebutuhan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami datang bukan hanya untuk mendengar, tapi juga untuk mencari solusi bersama. Aspirasi bapak-ibu, terutama soal pengembangan Gadih Agik, akan kami tindaklanjuti. Potensi wisata ini memang harus kita dorong agar ekonomi masyarakat ikut bergerak,” ujar Zulmaeta.
Ia juga menekankan bahwa persoalan infrastruktur dasar seperti irigasi, drainase, lampu jalan, hingga air bersih akan masuk dalam prioritas program pembangunan.
“Semua catatan yang disampaikan Subuh ini akan kami koordinasikan dengan OPD terkait. InsyaAllah, pelan-pelan kita wujudkan,” tambahnya menutup pertemuan.
Bagi warga, semua aspirasi ini adalah upaya bersama untuk menjadikan Payakumbuh lebih hidup, lebih aman, dan lebih produktif. Dari pertanian hingga wisata, mereka ingin pemerintah hadir nyata di tengah kebutuhan sehari-hari.(Jee).
Kondisi Kelas Memprihatinkan, SDN Kalibuaya 1 Butuh Perhatian Serius
Karawang.{metroindonesia.id}-Sekolah SD Negeri Kalibuaya 1 , yang terletak di Jalan Pramuka Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Jawabarat. Kekurangan ruang kelas untuk belajar siswa dan membutuhkan perbaikan mendesak untuk fasilitas MCK, hal ini disampaikan oleh “Andri selaku operator di sekolah dan para guru, saat ditemui awak media di kantornya.
Senin ( 15-09-2025 ).
“Andri Dan para guru menjelaskan bahwa kondisi ruang kelas (RKB) dan kantor sekolah saat ini sangat memprihatinkan. RKB mengalami kebocoran sehingga tidak layak digunakan, sementara MCK juga mengalami kerusakan serupa. Selain itu, sekolah ini membutuhkan pagar sekolah.
“Kepala sekolah tidak ada pak, untuk jumlah siswa semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 244 orang, guru PNS 5 orang berikut kepala sekolah, guru PPPK 1 orang, guru Honor 6 orang dan penjaga sekolah 1 orang, dan untuk pengajuan proposal sudah berkali-kali ngajuin namun sampai saat ini menunggu belum di realisasi.”Ungkap Andri.
Andri Dan semua guru SDN Kalibuaya 1 berharap agar instansi terkait dapat segera menangani permasalahan ini untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan serta disiplin siswa.
Pemberitaan ini diharapakan dapat memicu perhatian serius dari dinas terkait terhadap sekolah ini, agar para guru dan siswa -siswi saat belajar mengajar menjadi aman dan nyaman .
( DRA)
HUT Ke 70 SMAN 1 Payakumbuh Berlansung Meriah
Payakumbuh, Metroindonesia.id – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 SMAN 1 Payakumbuh berlangsung khidmat dan meriah, Senin (15/9/2025). Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menjadi sorotan utama sekaligus memberi semangat baru bagi seluruh civitas akademika SMAN 1.
Dalam sambutannya, Wali Kota Zulmaeta menyampaikan apresiasi atas kiprah SMAN 1 Payakumbuh yang selama tujuh dekade telah mencetak generasi berprestasi. Ia menegaskan bahwa sekolah ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam melahirkan sumber daya manusia unggul bagi Kota Payakumbuh maupun bangsa.
“70 tahun bukanlah waktu singkat. Namun SMAN 1 Payakumbuh telah membuktikan diri sebagai sekolah yang konsisten melahirkan generasi emas dengan prestasi akademik dan non-akademik. Ini adalah bukti komitmen seluruh pihak di sekolah ini,” ujar Zulmaeta.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Ia mengingatkan para pelajar untuk tidak hanya mengejar kecerdasan akademis, tetapi juga membangun akhlak mulia, jiwa kepemimpinan, dan kepedulian sosial.
“Manfaatkan masa sekolah dengan sungguh-sungguh. Jadilah pelajar yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing di kancah global,” pesannya penuh motivasi.
Kepala SMAN 1 Payakumbuh, Efda Sofliarni, menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kota. Ia melaporkan bahwa rangkaian HUT ke-70 diisi dengan berbagai kegiatan positif yang melibatkan siswa, guru, dan alumni.
“Kehadiran Bapak Wali Kota adalah kehormatan sekaligus dorongan semangat bagi kami. Ini menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap pendidikan,” ungkap Efda.
Hadir dalam kesempatan itu Asisten I Pemprov Sumbar Ahmad Zakri, Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala OPD, Ketua Komite Asril Samsyudin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Syafruddin, serta sejumlah alumni, termasuk Ny. Harneli Bahar Mahyeldi dan Ny. Eni Muis Zulmaeta.
Acara semakin bermakna saat Wali Kota Zulmaeta bersama kepala sekolah dan jajaran melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur. Momentum ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan dunia pendidikan untuk terus melahirkan generasi muda yang unggul, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam membangun kota yang maju dan berkarakter.(Jee)
Bupati Tapsel H.Gus Irawan Pasaribu Menghadiri Safari Maulid Nabi Muhammad 1447 H Di Kec.Angkola Timur.
Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.-Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menghadiri Safari Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang dirangkai dengan pengajian Pemerintah Kecamatan dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Angkola Timur di Pasar Pargarutan, Kecamatan AngkolaTimur, Minggu (14/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan komitmennya memperkuat program perlindungan sosial, pendidikan, hingga penyelesaian persoalan tanah untuk masyarakat.
“Walaupun kondisi APBD kita berat akibat transfer pusat berkurang hingga 24,8 persen atau sekitar Rp113,5 miliar, program jaminan sosial harus tetap jalan. ASN Tapsel sudah sepakat melalui gerakan Sinergi ASN Peduli untuk menambah 3.500 peserta jaminan kematian, di luar yang dibiayai APBD. Santunan ini sangat bermanfaat, bahkan ahli waris bisa menerima Rp42 juta dan anak-anak dijamin pendidikannya sampai perguruan tinggi,” tegas Bupati.
Sekolah Rakyat Rp200 Miliar
Bupati juga mengumumkan Tapsel menjadi salah satu daerah penerima program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial. Fasilitas boarding school bernilai Rp200 miliar akan dibangun di atas lahan 10 hektar milik Pemkab.
“Sekolah Rakyat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua biaya ditanggung negara, dengan prioritas bagi keluarga termiskin desil I dan II. Tahun ajaran baru nanti, empat rombongan belajar tingkat SD dan SMP mulai dibuka,” ujarnya.
Pemindahan ASN & Program Perumahan
Bupati menyoroti persoalan ekonomi lokal yang terhambat karena 90 persen dari 7.000 ASN Tapsel tinggal di luar daerah. “Setiap bulan Rp60 miliar belanja pegawai tidak berputar di Tapsel. Karena itu kami canangkan pembangunan perumahan ASN di Sipirok–Angkola Timur agar uang APBD beredar di daerah,” katanya.
Namun, rencana itu terkendala karena lahan berada dalam konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Bupati menegaskan akan menempuh jalur pusat. “Kalau BPN tidak berani, akan saya tembus sampai ke Presiden. Program ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk 3 juta rumah,” tambahnya.
Reforma Agraria & Legalitas Lahan
Terkait konflik agraria, Bupati menekankan dua kesepakatan penting:
1. APL dalam konsesi TPL seluas 4.577 Ha keluar dari izin perusahaan sehingga BPN dapat menerbitkan sertifikat untuk masyarakat.
2. Lahan Hutan Produksi yang dikelola warga akan diselesaikan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
“Target saya memberi legalitas permanen agar rakyat bisa menguasai tanahnya dengan aman dan nyaman, tanpa gangguan pihak manapun,” tegasnya.
Dorongan Program MBG
Selain itu, Bupati juga mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 91.000 anak di Tapsel. Jika berjalan, diperkirakan akan menggerakkan ekonomi daerah hingga Rp400 miliar per tahun.
Sebelumnya Bupati menyerahkan bantuan dari DWP Provinsi, BAZNAS kabupaten dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu dilanjutkan dengan tausiah oleh Al Ustadz Taufik Lubis dan dihadiri Wabup Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Anggota DPRD Tapsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ketua TP PKK Tapsel, Ketua DWP Tapsel, Kabag Perlengkapan, Sekcam Angtim, mewakili Forkopimcam, Ketua BKMT Tapsel, Ketua PKK Kecamatan, para kades/lurah se-Angkola Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah BKMT Angkola Timur.