Padangsidimpuan – Metro Indonesia.id. – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keputusan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (20/01/2026) malam, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.Rabu (21 Januari 2026).

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,”ujar Mensesneg kepada awak media.

Mensesneg menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Di mana salah satunya adalah komitmen pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban terhadap kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam,” ungkapnya.

Mensesneg juga menjelaskan bahwa dua bulan setelah dilantik, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban berbagai usaha berbasis sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.

Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut, sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati dunia.

“Termasuk di dalamnya seluas 81.793 hektare berada di Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menyampaikan bahwa pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit di ketiga wilayah tersebut. Hasil percepatan audit itu kemudian dilaporkan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari London, Inggris, Senin (19/01/2026), melalui konferensi video.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman” ujarnya.

“Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Mensesneg turut menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran yang bekerja di lapangan, serta kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah. Mensesneg menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus konsisten dan berkomitmen menertibkan seluruh usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

“Sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

PADANG LAWAS UTARA  – Metro Indonesia.id. – Sengketa tapal batas tanah kembali memakan korban jiwa.seorang petani di Desa Janji Manahan Gnt,Kecamatan Dolok Sigompulon,Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta),tewas setelah dibacok menggunakan parang dalam sebuah pertikaian antar warga,Sabtu (17/1/2026).

Peristiwa tragis sehingga menyebabkan korban jiwa tersebut terjadi di jalan umum di depan rumah warga,dimana korban akhirnya meninggal dunia akibat luka serius di bagian leher dan mengakibatkan pendarahan parah akibat sabetan senjata tajam yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri.

Kapolres Tapanuli Selatan melalui Kasi Humas Polres Tapsel,IPDA Amalisa Nofriyanythi Siregar,S.H.membenarkan kejadian tersebut.ia menjelaskan bahwa insiden bermula dari pertengkaran mulut antara pelaku dan korban terkait tapal batas tanah yang tidak pernah ada penyelesaian.

“Dari hasil pemeriksaan awal,diketahui bahwa antara korban dan pelaku sudah sering terjadi perselisihan dan silang sengketa mengenai batas tanah mereka,namun naas,pada hari kejadian tersebut,konflik yang kembali terjadi akhirnya memuncak hingga berujung pada tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam.”ujar IPDA.Amalisa.

Dari keterangan pihak kepolisian,pelaku yang gelap mata,diketahui sempat meninggalkan lokasi pertengkaran dengan korban untuk mengambil parang dari rumahnya,lalu kembali ke TKP dan langsung melakukan pembacokan terhadap korban.

Usai melakukan pembacokan,pelaku yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan menyerahkan diri ke Mapolsek Dolok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

“Pelaku dengan kesadaran sendiri datang ke Mapolsek Dolok dan menyerahkan senjata tajam yang dia gunakan untuk membacok korban,untuk saat ini,tersangka telah kita  amankan untuk nanti  diperiksa dan di proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.

IPDA Amalisa menambahkan,bahwa sampai saat ini,pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),mengamankan barang bukti,memeriksa saksi saksi,dan membawa korban ke RSUD Gunung Tua untuk keperluan visum dan otopsi.

“Untuk penanganan perkara selanjutnya nanti,akan dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Tapanuli Selatan.Kami juga telah menghimbau masyarakat,agar tidak lagi menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan kekerasan,namun  mempercayakan penyelesaian sengketa yang terjadi melalui jalur hukum,”tegasnya.