Pengadilan Banding Ninth Circuit memblokir perintah pengadilan yang lebih rendah yang mewajibkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuka penerimaan aplikasi untuk lotere Diversity Visa 2027. Keputusan dengan suara 2-1 itu menjadi kemenangan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump dalam sengketa program visa keberagaman yang setiap tahun menerima sekitar 55.000 imigran dari negara-negara dengan tingkat imigrasi rendah.

Perintah awal yang diblokir dikeluarkan Hakim Distrik AS Jinsook Ohta. Perintah itu mewajibkan lotere dibuka setelah Menteri Luar Negeri Marco Rubio menerbitkan pemberitahuan pada November yang menunda penerimaan permohonan baru untuk program tersebut dengan alasan untuk menerapkan sejumlah perubahan tertentu. Namun, periode pendaftaran tidak pernah dibuka.

Se bulan kemudian, Departemen Luar Negeri memerintahkan penghentian pemberian visa keberagaman tanpa batas waktu. Kebijakan itu menyusul penembakan massal di Brown University oleh seorang warga negara Portugal yang memperoleh visa lotere pada 2017. Insiden tersebut menewaskan dua orang dan melukai sembilan lainnya. Penembak, Claudio Manuel Neves Valente, juga dikaitkan dengan pembunuhan seorang profesor Institut Teknologi Massachusetts (MIT) dua hari setelah penembakan di Brown University.

Pemerintahan Trump tercatat agresif dalam mencabut visa warga negara asing, dengan 100.000 visa dicabut pada 2025.

Sirkuit Kesembilan dan Trump

Sirkuit Kesembilan telah lama menjadi duri bagi Trump. Pengadilan itu pernah memutuskan menentang bagian penting dari perintah eksekutif Trump pada 2017 yang membatasi perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim. Pengadilan juga memblokir kebijakan yang melarang imigran memenuhi syarat mendapatkan suaka jika melintasi perbatasan selatan di luar pelabuhan masuk.

Alasan prosedural

Dalam perkara ini, pengadilan banding menilai perintah pengadilan yang lebih rendah tidak dapat dilaksanakan. Majelis menemukan bahwa firma hukum imigrasi Red Eagle, yang mewakili individu dalam proses lotere visa, tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut pemerintah federal. Menurut pengadilan, program tersebut dimaksudkan untuk mendorong imigrasi, bukan menghasilkan pendapatan bagi firma hukum.

Pengadilan menyatakan, jika Red Eagle Law diizinkan mengajukan gugatan berdasarkan kerugian hipotetis atau spekulatif, hal itu akan membuka pintu bagi semua pengacara untuk mencari-cari kesalahan pemerintah.

Meski demikian, majelis menegaskan keputusannya didasarkan pada alasan prosedural dan tidak mempertimbangkan apakah Departemen Luar Negeri gagal mematuhi hukum. Pengadilan menyatakan tidak membenarkan kegagalan departemen tersebut membuka periode pendaftaran lotere.

Abhishek Kambli, mantan jaksa federal dan mitra di Holtzman Vogel, menilai keputusan pengadilan liberal itu sebagai keputusan yang sangat mudah dalam sebuah unggahan di X. Menurut Kambli, penggugat dalam perkara ini adalah firma hukum yang tidak mengajukan klaim atas nama peserta lotere visa, melainkan atas nama firma itu sendiri. Ia menilai pengadilan distrik semestinya tidak melangkah lebih jauh dari persoalan kedudukan hukum, dan Pengadilan Banding Ninth Circuit telah mengoreksi hal itu.

Sikap Trump terhadap lotere visa

Trump sudah lama vokal menentang Program Lotere Visa. Dalam pidato kenegaraan pada Januari 2018, ia menyerukan penghentian program tersebut dengan alasan visa seharusnya diberikan berdasarkan prestasi.

Pada awal bulan yang sama, dalam pertemuan bipartisan dengan anggota parlemen di Gedung Putih, Trump mengatakan visa lotere memungkinkan orang-orang terburuk masuk ke negara itu. Ia menyebut program itu cukup sebagai lotere, dan menilai negara-negara peserta memasukkan nama ke dalam daftar tanpa menyerahkan nama-nama terbaik. Menurutnya, akal sehat menunjukkan bahwa nama terbaik tidak akan dipilih melalui cara seperti itu.

Negara-negara yang memenuhi syarat untuk lotere 2026 antara lain Afghanistan, Selandia Baru, Ekuador, Iran, Uganda, Somalia, dan Rusia. Program ini dirancang untuk menciptakan jalur tambahan bagi pencari visa yang mungkin tidak memenuhi syarat melalui jalur tradisional, seperti imigrasi berbasis pekerjaan atau keluarga.