Beranda Uncategorized Renovasi Sekolah Rakyat Di BLK Tapanuli Selatan Di Duga Tidak Sesuai Spek Dan RAB Yang Di Tentukan.

Renovasi Sekolah Rakyat Di BLK Tapanuli Selatan Di Duga Tidak Sesuai Spek Dan RAB Yang Di Tentukan.

0
Renovasi Sekolah Rakyat Di BLK Tapanuli Selatan Di Duga Tidak Sesuai Spek Dan RAB Yang Di Tentukan.
61 / 100

 

PADANGSIDIMPUAN – Metro Indonesia.id. – Sekolah Rakyat yang di cetuskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas,oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab diduga malah dijadikan kesempatan untuk melakukan penyelewengan,korupsi dan penyalah gunaan wewenang.Senin (11 Agu 2025).

TimePhoto 20250810 1125042

Seperti yang di duga terjadi pada Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan ( Tapsel) yang Berlokasi di Balai Latihan Kerja ( BLK Tapsel) kelurahan Lembah Lubuk Manik,Kecamatan Padang Sidimpuan Hitaimbaru,Kota Padang Sidimpuan,yang mana dalam pengerjaan proyek tersebut di duga bahwa kontraktornya tidak melakukan renovasi sesuai Spek dan RAB yang di tentukan.

Hal ini di katakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Waktu Indonesia Bergerak ( LSM WIB) Tapanuli Selatan,Burhanuddin Hutasuhut kepada awak media:”Kami menduga bahwa Kontraktor yang melaksanakan kegiatan proyek untuk renovasi tersebut telah melakukan kecurangan dalam pelaksanaan renovasinya, untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya dengan tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut”.

“Dugaan tersebut di perkuat oleh keterangan dari Simatupang yang merupakan pengawas lapangan dari pihak Kontraktor , bahwa papan plang inform Pengerjaan Rehab Yang Diposkan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan anggaran Milyaran Rupiah tersebut merupakan PL yang di bagi dalam 5 titik rehab renovasi dan di kerjakan lima kontraktor yaitu: 1.CV.ANUGRAH HARAPAN ( Renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1 C,Renovasi Gedung Mes dan Sarana Kelengkapan) Nilai Kontrak Rp.390.382.000,00.
2.CV.AUFA.(Renovasi Workshop Utama Sisi Tengah) Nilai Kontrak Rp.382.443.000,00.
3.CV.MESA BASANI.(Renovasi Workshop Utsma Sisi Kanan).Nilai Kontrak Rp.375.781.000,00.
4.PT.REQUEL MEMBANGUN BERSAMA.(Renovasi Gedung Workshop Utama Sisi Utara).Nilai Kontrak Rp.371.070.000,00.
5.?.katanya.

TimePhoto 20250810 1125542

Lebih lanjut,Burhanuddin Hutasuhut mengatakan,”Kami telah melakukan pengamatan dan investigasi secara seksama dalam beberapa hari ini di lokasi proyek,di mana kami telah menemukan banyak sekali kejanggalan dan dugaan penyimpangan dalam pengerjaannya, mulai dari pemasangan Papan Nama untuk Informasi Publik yang baru dipasang setelah pekerjaan berjalan kurang lebih 10 hari, asbes /triplek yang tidak diganti walaupun sudah rapuh dengan di cat kembali sehingga asbes /triplek nya bengkak dan terkelupas,dan masih banyak yang lainnya “katanya.

Ketika hal tersebut coba di konfirmasi ke pihak pengawas lapangan dari pihak Kontraktor, Simatupang mengatakan,” Benar bang papan informasi terlambat karena ada yang salah di Rencana Anggaran Biaya ( RAB) makanya lagi proses ganti, untuk yang lainnya bang tunggu bos dari medan ” ucap Tupang kepada awak media ini singkat.

TimePhoto 20250810 1118323

Senada dengan yang dikatakan Ketua LSM WIB,Suryadi,sebagai salah seorang pemerhati pembangunan dan kebijakan pemerintah di Tabagsel mengatakan sangat menyayangkan bila dugaan tersebut benar adanya,” Seperti kita ketahui program Sekolah Rakyat ini merupakan program Presiden Bapak Prabowo, sangat disayangkan jika masih ada kontraktor nakal yang berani memainkan anggaran pada Program Presiden ” ucap Suryadi

Untuk itu,Burhanuddin Hutasuhut mengatakan akan terus melakukan investigasi serta mengumpulkan bukti bukti untuk nantinya di laporkan agar bisa di proses dan diperiksa Aparat Penegak Hukum sesuai undang undang dan hukum yang berlaku di NKRI.

” Kami dari LSM WIB akan terus mengawal renovasi ini serta mengumpulkan bukti bukti yang diperlukan agar nantinya biar APH saja yang melakukan audit dan perkiraan kerugian keuangan negaranya ” tutup Burhan.