Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Scandal dugaan korupsi dana Corporate Social Responcibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada anggota DPR RI Komisi XI periode 2019-2024 yang menyeret banyak nama,serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dari Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yaitu Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satoro dari Partai Nasdem,telah membuat gerah Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.Rabu (27 Agustus 2025).
Hal itu disebabkan adanya dugaan perkara yang bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dan pengaduan masyarakat tersebut, menyeret beberapa nama Anggota DPR RI Komisi XI periode 2019 – 2024,termasuk Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang pada 2019 – 2024 masih anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Gerindra.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel Bersatu (MTB) menyikapi pernyataan PLT Deputi Penindakan Eksekusi KPK,Asep Guntur Rahayu yang menyatakan bahwa Gus Irawan Pasaribu sebagai Anggota DPR RI Komisi XI di duga terlibat dalam kasus yang saat ini tengah di usut,menggelar unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan pada hari Selasa 26 Agustus 2025,untuk meminta penjelasan dan jawaban kebenaran tentang dugaan keterlibatan tersebut,karena bila mana hal itu benar adanya,tentu akan mencoreng dan membuat malu Kabupaten Tapanuli Selatan secara keseluruhan yang mana masyarakatnya telah terlanjur percaya dengan janji janji manis dan retorika disiplin kerja yang selalu di umbar Gus Irawan Pasaribu dalam setiap kesempatan.
Seperti yang di duga,tuntutan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel Bersatu (MTB) untuk bisa bertemu dan mendengar secara langsung dugaan tersebut dari Bupati Gus Irawan Pasaribu,tidak akan mendapat tanggapan dan jawaban seperti yang dikatakan Surya Hrp salah seorang yang mengikuti unjuk rasa.
“Kita sebetulnya telah memperkirakan ini,karena Gus Irawan Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Selatan,telah menunjukkan sikap seperti ini dalam tindakannya setiap hari,bahwa dari setiap permasalahan yang ada,baik konfirmasi,klarifikasi dan kritik tentang kebijakan,pertanyaan tentang sesuatu yang kita duga jelas bertentangan dengan program Pemerintah, Pemkab Tapsel dan juga disiplin kerja yang selalu di suarakannya,yang mana dalam pengertian disiplin kerja itu adalah pengertian bahwa setiap Aparatur Pemerintahan di Pemkab Tapsel harus taat hukum,peraturan dan per undang undangan yang berlaku tanpa kecuali,termasuk Gus Irawan Pasaribu sendiri sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan,yang seharusnya jadi cermin perkataannya namun ternyata nol dan hanya bentuk pencitraan semata”.katanya.
Kekecewaan yang selama ini dirasakan berbagai kalangan masyarakat akan cara kerja Bupati,tata kelola pemerintahan yang amburadul dan tidak adanya transparansi,banyaknya indikasi penyelewengan,penyalah gunaan tugas dan wewenang,serta menjamurnya dugaan KKN di Pemkab.Tapsel,di tambah adanya dugaan keterlibatan Gus Irawan Pasaribu akan Scandal CSR Bank BI di suarakan dengan lantang dalam unjuk rasa damai oleh Ketua Umum AMPUH,Hadi Susandra dan Direktur Eksekutif Komunitas Pena Indonesia Rahmad Parlindungan yang ikut tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tabagsel Bersatu saat unjuk rasa damai berlangsung,jadi anti klimaks karena ditanggapi dingin oleh Gus Irawan Pasaribu yang tidak mau bertemu karena di duga menganggap unjuk rasa tersebut hanya angin lalu dan riak kecil yang tak berarti.
Sebagai mana di ketahui,CSR,atau Corporate Social Responsibility, adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, melampaui sekadar tujuan profit finansial. Program CSR mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kesuksesan bisnis dan kesejahteraan sosial.